NERACA

Sukabumi -Sejumlah petani di wilayah Kabupaten Sukabumi, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat  memperkuat ketahanan pangan, dengan cara menghidupkan kembali lumbung desa. Hal ini bertujuan untuk terus membangkitkan ekonomi kerakyatan tingkat desa khususnya sector pertanian.

Selama ini, ujar Soma seorang pengurus Kelompok Tani diwilayah Selatan Sukabumi, petani  lebih dominan menjadi kuli ditanah sendiri. Hal ini diakibatkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani, khususnya soal permodalan.

“ Kalau mau meningkatkan ketahan pangan khususnya, da diwilayah Kabupaten Sukabumi, pemerintah harus menjadi pelopor menggiatkan kembali lumbung desa. Selama ini hanya beberapa desa saja yang memiliki lumbung desa, dan terlihat yang memiliki lueit ( lumbung-sunda), masyarakatnya lebih sejatera” teranag dia kepada NERACA Senin (25/7).

Potensi petani dalam hal pengadaan beras, kata dia, bisa menopang swasembada beras skala Nasional apabila lumbung desa kembali digerakkan, “ Bisa mengantisipasi masuknya tengkulak dari luar daearah. Selama ini, petani banyak menjadi korban tengkulak yang meraup untung besar dari petani Sukabumi” tegas dia.

Sementara Plt Assda Bidang Ekonomi, H Dadang Budiman, ketika dikonfirmasi Neraca, menyatakan bahwa peranan pemerintah terhadap petani sudah sangat signifikan. Konsep lumbung desa itu, kata Dadang, sangat bagus untuk menciptakan peningkatan ekonomi kerakyatan khususnya bagi petani.

Dadang menebutkan, pda sector pertanian, Pemkab Sukabumi telah menggandeng sedikitnya 20 kelompok tani. Para kelompok tani ini mendapatkan bantuan sebesar kurang lebih Rp 1,2 miliar. Dimana dari nilai itu, kelompok tani itu telah berhasil mengembangkan  modal tersebut  sebesar Rp 1,6 miliar. “Artinya sudah ada keuntungan, dan keuntungan itu dipergunakan kembali untuk membangun kelompok tani baru sebanyak 40 Kelompok Tani. Sasarannnya, kita menghimbau agar kelompok tani ini menjadi pelopor lumbung desa” tegas dia.

Peranan lumbung desa di setiap pedesaan, lanjut dia,  bukan hanya sebagai cadangan pangan dan perputaran ekonomi. Tetapi sangat penting perannya pada sector peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), “ Konsep ini kita sudah bangun. Secara realita, apabila setiap desa memiliki lumbung padi, dan diberikan bantuan permodalan sebesar Rp 10 juta setiap pengelola lumbung desa, maka bisa menciptakan perputaran ekonomi rakyat, dan devisa beras yang sangat cukup, guna menyongsong daerah sebagai penopang swasebada beras”  sebut mantan Kepala Bidang Perdagangan ini.

Bicara permodalan, menurut dia, Pemerintah tidak harus menggelontorkan dana dari APBD. Tetapi menjembatani petani terhadap perbankan guna mendapatkan bantuan permodalan, dan menjalin kemitraan dengan membuat suatu perjanjian kerjasama antara pemda, perbankan dan petani, “ Konsep ini sednag kami bahas, dimana perlu dukungan seluruh komponen masyarakat” ungkap Dadang.