Penyerapan Anggaran Dianjurkan di Kuartal Pertama

NERACA

Jakarta - Ekonom Hendri Saparini mengatakan bahwa penyerapan 50% anggaran belanja modal pemerintah pusat dan daerah sebaiknya dilakukan pada kuartal I 2014 atau pasca pengesahan anggaran. "Untuk penyerapan belanja rutin seperti gaji dan pembayaran utang hampir tidak ada masalah. Tapi untuk belanja modal, realisasinya selalu rendah dan tertumpuk di akhir tahun," katanya, dalam acara "Rountable Evaluasi Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam" di Jakarta, Kamis (23/1).

Hendri mengatakan porsi penyerapan belanja modal yang besar di awal tahun dibutuhkan untuk mendorong perekonomian yang berbasis penciptaan lapangan pekerjaan. "Kita ingin anggaran itu dibelanjakan dan berdampak. Tapi masih banyak program pembangunan yang kajiannya bahkan belum selesai sehingga realisasi program rendah," paparnya.

Indikator pertumbuhan ekonomi Pemerintah, menurut Hendri, masih berdasarkan pertumbuhan investasi dan bukan penciptaan lapangan pekerjaan yang muncul dari persoalan ekonomi nasional. "Ada masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan pangan. Maka, kita harus menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian," jelas dia.

Hendri mengharapkan pemerintah pusat menghapus aturan yang memperbolehkan pemerintah daerah menggunakan sisa anggaran lebih untuk membeli surat hutang pemerintah pusat akibat ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran.

"Pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan sanksi karena di sejumlah daerah terdapat keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusianya. Maka, pemerintah pusat harus memberikan bantuan teknis terkait perencanaan pembangunan yang siap dilakukan," katanya.

Pada Oktober 2013, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal sesuai APBN-P 2013 per 30 September 2013 baru mencapai 37,5%. Sementara, realisasi belanja negara total per 30 September 2013 mencapai Rp1.092,7 triliun atau 63,3% dari pagu dalam APBN-Perubahan sebesar Rp1.726,2 triliun.

Realisasi tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,1 triliun atau 58,4% dari pagu Rp1.196,8 triliun dan transfer ke daerah Rp393,6 triliun atau 74,4% dari pagu Rp529,4 triliun. Dari realisasi belanja pemerintah pusat, penyerapan belanja pegawai mencapai Rp170,6 triliun atau 73,2% dari pagu Rp233 triliun, belanja barang Rp83,2 triliun atau 40,3% dari pagu Rp206,5 triliun dan belanja modal Rp72,3 triliun atau 37,5% dari pagu Rp192,6 triliun. [lulus]

BERITA TERKAIT

LG Hadirkan Monitor 5K Pertama Di Indonesia

    NERACA   Jakarta - PT LG Electronics Indonesia meluncurkan dua monitor terbarunya dengan resolusi 5K untuk pasar Indonesia.…

Utang Riil BUMN Rp2.448 Triliun di Kuartal III 2018

NERACA Jakarta – Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro mengatakan, utang…

Produk Pangan - CIPS Minta Pemerintah Optimalkan Penyerapan Cadangan Bulog

NERACA Jakarta – Lembaga kajian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan opsi untuk mengimpor beras…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Bappenas Dorong Pembangunan Papua Berbasis Pendekatan Adat

    NERACA   Jakarta - Pendekatan sosiologi-antropologi menjadi faktor penting dalam proses perencanaan pembangunan nasional untuk Tanah Papua. Pendekatan…

Devisa Sektor Pariwisata Selalu Meningkat

    NERACA   Jakarta - Devisa dari sektor pariwisata selama empat tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo meningkat 202 miliar…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…