Penyerapan Anggaran Dianjurkan di Kuartal Pertama

NERACA

Jakarta - Ekonom Hendri Saparini mengatakan bahwa penyerapan 50% anggaran belanja modal pemerintah pusat dan daerah sebaiknya dilakukan pada kuartal I 2014 atau pasca pengesahan anggaran. "Untuk penyerapan belanja rutin seperti gaji dan pembayaran utang hampir tidak ada masalah. Tapi untuk belanja modal, realisasinya selalu rendah dan tertumpuk di akhir tahun," katanya, dalam acara "Rountable Evaluasi Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam" di Jakarta, Kamis (23/1).

Hendri mengatakan porsi penyerapan belanja modal yang besar di awal tahun dibutuhkan untuk mendorong perekonomian yang berbasis penciptaan lapangan pekerjaan. "Kita ingin anggaran itu dibelanjakan dan berdampak. Tapi masih banyak program pembangunan yang kajiannya bahkan belum selesai sehingga realisasi program rendah," paparnya.

Indikator pertumbuhan ekonomi Pemerintah, menurut Hendri, masih berdasarkan pertumbuhan investasi dan bukan penciptaan lapangan pekerjaan yang muncul dari persoalan ekonomi nasional. "Ada masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan pangan. Maka, kita harus menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian," jelas dia.

Hendri mengharapkan pemerintah pusat menghapus aturan yang memperbolehkan pemerintah daerah menggunakan sisa anggaran lebih untuk membeli surat hutang pemerintah pusat akibat ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyerap anggaran.

"Pemerintah daerah tidak hanya membutuhkan sanksi karena di sejumlah daerah terdapat keterbatasan sumber daya keuangan dan sumber daya manusianya. Maka, pemerintah pusat harus memberikan bantuan teknis terkait perencanaan pembangunan yang siap dilakukan," katanya.

Pada Oktober 2013, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja modal sesuai APBN-P 2013 per 30 September 2013 baru mencapai 37,5%. Sementara, realisasi belanja negara total per 30 September 2013 mencapai Rp1.092,7 triliun atau 63,3% dari pagu dalam APBN-Perubahan sebesar Rp1.726,2 triliun.

Realisasi tersebut berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp699,1 triliun atau 58,4% dari pagu Rp1.196,8 triliun dan transfer ke daerah Rp393,6 triliun atau 74,4% dari pagu Rp529,4 triliun. Dari realisasi belanja pemerintah pusat, penyerapan belanja pegawai mencapai Rp170,6 triliun atau 73,2% dari pagu Rp233 triliun, belanja barang Rp83,2 triliun atau 40,3% dari pagu Rp206,5 triliun dan belanja modal Rp72,3 triliun atau 37,5% dari pagu Rp192,6 triliun. [lulus]

BERITA TERKAIT

Sektor Pengolahan - Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Terus Meningkat

NERACA Jakarta – Industri manufaktur terus menyerap tenaga kerja dalam negeri seiring adanya peningkatan investasi atau ekspansi. Ini menjadi salah…

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Walikota Depok Usulkan Kelurahan Dapat Tambahan APBD Rp173,25 Miliar - Jelang Tahun Anggaran 2020

Walikota Depok Usulkan Kelurahan Dapat Tambahan APBD Rp173,25 Miliar Jelang Tahun Anggaran 2020 NERACA Depok - Meski sekitar Rp3,5 triliun…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Atasi Defisit Produksi Migas, Pemerintah Dorong Eksplorasi

      NERACA   Jakarta - Defisit minyak dan gas yang makin besar untuk memenuhi kebutuhan nasional akan mulai…

Optimalisasi Aset Pelabuhan untuk Layanan Logistik Energi - Sinergi Pelindo III dan Pertamina

        NERACA   Surabaya - Pelindo III dan Pertamina memulai integrasi dan pendayagunaan aset pelabuhan untuk bersama…

Roadmap Pengembangan Kendaraan Listrik Telah Disiapkan Pemerintah

      NERACA   Jakarta - Sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN), Indonesia berupaya mengalihkan konsumsi energi yang sebelumnya…