Pemerintah Tak Peduli Kemiskinan dan Pengangguran

NERACA

Jakarta - Indonesia yang digadang-gadang menjadi salah satu negara berkekuatan ekonomi dunia pada 2030 mendatang bisa jadi hanya di atas kertas saja. Coba tengok, selama 10 tahun memimpin Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding tidak memiliki program nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Terlebih lagi, dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, tidak dicantumkan satu program pun bahwa Pemerintah ingin membuka seluas-luasnya lapangan pekerjaan baru.

Ekonom Majelis Ekonomi Muhammadiyah, Hendri Saparini, berujar dalam draft RPJMN lima tahun ke depan Pemerintah tidak memasukkan masterplan perluasan lapangan kerja baru. Bahkan, lanjut Hendri, parahnya lagi selama 10 tahun kepemimpinan Presiden SBY tidak ada satu pun anggaran khusus pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sangat menyedihkan memang. Pemerintah kita selama ini tidak cerdas dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Padahal, mereka terus gembar-gembor Indonesia sedang menikmati bonus demografi di mana usia muda dan produktif sedang mendominasi. Tapi faktanya, justru banyak sekali penduduk yang produktif itu tidak bekerja,” tegas Hendri, dalam acara “RoundTable Evaluasi Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam” di Jakarta, Kamis (23/1).

Lebih jauh dia mengatakan, kebijakan pemerintah tersebut adalah wajar terjadi lantaran memang tidak dimasukkan ke dalam draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sejatinya, sambung Hendri, Pemerintah bisa dengan sangat mudah mengentaskan permasalahan kemiskinan dan pengangguran.

Hal itu disebabkan masih banyaknya sektor yang tidak didorong akselerasinya oleh Pemerintah. Ini menunjukan Pemerintah abai dalam menerapkan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. “Indonesia memiliki jutaan hektar tanah kosong yang bisa dimanfaatkan. Aset itu seharusnya bisa dialokasikan untuk cetak lahan baru, baik dalam bentuk sawah maupun perkebunan,” terang Hendri.

Lebih dari itu, Pemerintah bisa mulai membangun hilirisasi industri, terutama di sektor pangan. Hal ini dinilai sebagai bagian yang penting sebab setelah Pemerintah menyediakan lapangan kerja juga harus menyediakan jaminan pasar. Dengan begitu roda perekonomian bisa berputar dengan lancar dan berkelanjutan.

Program “Kacangan”

Terkait masalah kemiskinan, Direktur Sabang Merauke Circle, Perdana Wahyu Santosa melihat di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, faktanya, justru jumlah rakyat miskin semakin meningkat. Bahkan dengan tingkat kedalaman yang semakin akut. “PDB (Produk Domestik Bruto) diklaim Pemerintah terus tumbuh. Tapi kenyataannya, HDI (Human Development Index) terus merosot. Saya kira ada yang salah dengan konsep pertumbuhan ekonomi Pemerintah selama ini,” ungkap Perdana.

Dia juga memaparkan, hingga akhir 2013, HDI Indonesia terus meningkat hingga bertengger di level 0,629. Padahal dalam kurun waktu 10 tahun yang lalu masih jauh di bawah itu, sehingga dapat dipastikan di era pertumbuhan yang positif ini ternyata membuat masalah tingkat kedalaman kemiskinan yang semakin akut.

Kemudian Wahyu menilai Pemerintah memang tidak memihak rakyat miskin (pro poor). Pasalnya, dalam membangum rakyat miskin Pemerintah hanya memiliki program “kacangan”. Hal itu terlihat dari kebijakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dan beras untuk keluarga miskin (raskin), di mana Perdana melihat, dua program tersebut nyatanya tidak kompeten untuk memberantas kemiskinan.

“Pemerintah seharusnya memaksimalkan pemangkasan subsidi BBM yang secara faktual 45% dikonsumsi mobil peribadi. Lalu hasil pemangkasannya disalurkan dapat bentuk kebijakan yang produktif untuk rakyat miskin seperti pengadaan lapangan kerja. Kenyataannya BBM Bersubsidi masih dinikmati orang kaya,” tegasnya.

Hal berbeda justru terjadi di negara tetangga, Vietnam, di mana mereka sudah mampu membuat program kemiskinan yang jauh berkualitas. Hal itu terlihat dari tidak adanya bantuan sosial melainkan menjamin kestabilan harga. Di sana (Vietnam) terdapat 26 urutan pangan yang terus dijaga stabilitas harganya oleh pemerintah. Jadi tidak perlu mereka membuat kebijakan seperti raskin (beras untuk keluarga miskin),” pungkasnya.lulus/ardhi

Related posts