NERACA

Jakarta - Konsultan properti internasional, Jones Lang LaSalle memproyeksikan pada 2016 nanti akan ada 42.000 kondominium (apartemen) yang akan masuk ke pasar tanah air. Head of Research Jones Lang LaSalle, Anton Sitorus mengatakan, hingga akhir 2013, sektor kondominium yang sudah terserap sebesar 74% dan akan lebih banyak lagi permintaan kondominium di tahun mendatang. "Hingga 2016 akan ada lebih dari 42.000 unit baru (kondominium/apartemen) yang datang ke pasar properti Indonesia," ujarnya di Jakarta, Kamis (23/1).

Meski penjualan kondominium per tahun hanya naik tipis sebesar 4% menjadi 13.260 unit dibanding periode sama tahun lalu sebesar 12.000 unit, namun dinilai positif untuk sektor ini. "Naiknya 4% ini sudah paling tinggi, memang skalanya beda dulu dengan sekarang. Sekarang developer (pengembang) tak tanggung-tanggung," kata dia.

Sementara, pihaknya juga mencatatkan pada kuartal IV/2013, penjualan kondominium mencapai 2.250 unit. "Pencapaian ini tidak jauh dengan kuartal III/2013, hampir kemarin. Untung hampir 40 persen ditolong launching proyek baru yang membantu tingkat penjualan di kuartal empat ini," terang Anton.

Menurutnya, peluncuran proyek kondominium baru di kuartal IV/2013 mencapai 10.800 unit. "Peluncuruan proyek baru masih terhitung melambat tapi tidak menghambat sejumlah pengembang baru untuk launching. Yang pasti permintaan lebih besar dari jumlah pasok yang ada," tuturnya.

Sementara, untuk harga jual kondominium di Jakarta juga mengalami penurunan, sehingga memengaruhi kenaikan harga menjadi semakin lambat. "Tapi harga sedikit mereda, kelas super Rp30 juta dan kelas low middle di bawah Rp13 juta," tukasnya.

Pertumbuhan Melambat

Di tempat yang berbeda dalam keterangan sebelumnya, Arief Rahardjo Kepala Riset Cushman & Wakefield, mengatakan Pertumbuhan bisnis properti di Indonesia pada 2014 diperkirakan bakal melambat terutama pada produk apartemen dan perkantoran strata title (dijual bukan disewakan) . Sehingga bakal banyaknya pasokan properti di tahun depan namun tidak dibarengi dengan permintaan.

"Pertumbuhan properti akan melambat. Secara umum pertumbuhan harga jual dan sewa agak melambat, pasokan jauh lebih banyak. Suplai lebih banyak dari demand. Para pengembang kan di tahun 2012 itu banyak melakukan pembangunan. Nah itu kan biasanya baru beroperasi di 2014. Sementara tahun ini para investor sudah banyak membeli properti sehingga tahun depan banyak properti jadi, banyak pasokan tapi nggak diikuti permintaan," teranganya.

Ia menjelaskan, melambatnya sektor properti terutama akan terjadi di jenis apartemen dan kondominium, termasuk perkantoran. "Misal strata office tahun ini pertumbuhannya 27%, nanti 2014 perkiraan hanya akan tumbuh 20%. Biasanya cenderung properti yang pakai sistem jual seperti apartemen dan kondominium akan cepet berpengaruh," ujarnya.

Isu melemahnya ekonomi makro Indonesia dan luar negeri khususnya China dan Amerika Serikat berdampak pada pengembang properti dan konsumen. Mereka lebih memilih untuk menunggu saat yang tepat untuk mengambil keputusan terutama untuk sektor gedung perkantoran strata title, kondominium, dan perumahan. "Tapi kemungkinan penyewa gedung-gedung perkantoran akan mendapat beberapa keringanan karena harga sewa gedung perkantoran terus meningkat rata-rata sebesar 80% selama 3 tahun terakhir," kata dia.

Adapun bisnis properti yang mengalami penurunan paling terasa di tahun 2014 adalah bisnis properti sektor industri. Hal ini disebabkan terjadi penurunan permintaan lahan industri sebesar 200 hektar atau turun 63 persen dibanding tahun lalu. Hal ini disebabkan tidak adanya permintaan dari perusahaan-perusahaan industri utama, terutama sektor otomotif.

Aksi Spekulasi

Sebelumnya juga, Indonesia Property Watch menilai aturan "loan to value" (LTV) yang telah diberlakukan Bank Indonesia tidak efektif untuk meredam aksi spekulasi di sektor properti karena makin melambatnya laju properti di Tanah Air.

"Aturan LTV menjadi tidak efektif di tengah pasar properti yang telah memasuki siklus jenuh dan kecenderungan melambat sampai dua tahun ke depan," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda.

Kebijakan LTV yang baru dikeluarkan BI adalah besaran jumlah uang muka yang harus dibayar untuk membeli suatu properti dengan menggunakan kredit pemilikan rumah (KPR), yaitu dengan besaran 40 persen bagi KPR kedua untuk tipe bangunan lebih dari 70 meter persegi.

Ali berpendapat, aturan LTV yang berbasis perbankan itu tidak cukup untuk meredam spekulasi properti yang terjadi pada saat ini. Selain itu, lanjutnya, aturan-aturan lain yang dikeluarkan BI juga relatif tidak akan menjadi efektif karena pasar properti melambat dan daya beli menurun.

"Pengetatan yang dilakukan akan membuat perekonomian akan turut melambat dan pasar properti menjadi semakin terpuruk," kata dia. Untuk itu, Ali mengutarakan harapannya agar BI tidak mengeluarkan aturan baru yang berdampak terhadap memburuknya pasar properti yang terjadi pada saat ini.

Di samping itu, Ali Tranghada merekomendasikan kepada otoritas berwenang guna mengambil langkah-langkah untuk menghindari kredit macet yang diperkirakan akan mulai terjadi di triwulan I 2014.