NERACA

Jakarta – Indonesia mencanangkan program hilirisasi industri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah bagi produk sumber daya alam (SDA) nasional. Hanya saja di tengah kondisi perekonomian negara maju seperti Amerika maupun Eropa yang mulai membaik, maka seluruh investasi dan dana asing di Indonesia berbalik ke arah negara-negara tersebut. Makanya kondisi berdampak pada program hilirisasi nasional yang bakal mengalami banyak kendala.

Riza Damanik, Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) mengatakan keingin pemerintah untuk merealisasikan program hilirisasi bakal mengalami banyak kendala mengingat kondisi ekonomi negara maju yang sedang membaik bisa berdampak pada program hilirisasi tersebut. Karena investor maupun dana asing lebih memilih memarkirkan atau memulangkan dananya ke negaranya masing-masing. “Pemerintah harus waspada dalam menyikapi perbaikan ekonomi negara maju terutama untuk program hilirisasi,” katanya kepada Neraca saat ditemui di kantor IGJ, Jakarta, Kamis (23/1).

Selain itu juga, sambungnya, dengan kondisi yang membaik maka para investor lebih memilih untuk membangun pabrik pengolahan di negaranya dibandingkan harus menginvestasikan dananya kenegara-negara emergin market seperti Indonesia. “Kalau untuk membangun pabrik pengolahan di Indonesia sangat sulit, tapi untuk mengangkut bahan bakunya itu sangat memungkinkan,” imbuhnya.

Apalagi selama ini negara maju tidak pernah mau transfer tekhnologi maupun ilmu terkait dengan hilirisasi. Jadi seandainya program hilirisasi itu berjalan pun, tetap harus melibatkan orang dan untuk bisa mandiri membutuhkan waktu yang lama. “Kalaupun Indonesia mampu membeli alat maupun teknologinya, tentu saja untuk mengoperasikan itu butuh tenaga ahlinya. Sedangkan itu belum dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia,” ujarnya.

Maka dari itu, untuk program hilirisasi nasional akan sulit berjalan untuk saat ini, kalau bisa berjalan pun lambat dan membutuhkan proses yang panjang. “Intinya masih terasa sulit program hilirisasi saat ini,” jelasnya.

Hadapi Persaingan

Pembangunan sektor industri memang diarahkan menuju hilirisasi dengan alasan, hilirisasi industri adalah merupakan strategi yang tepat untuk negara-negara yang mempunyai sumber daya alam, sumber mineral dan sumber energi yang berlimpah dan dapat menggunakan bahan-bahan yang dihasilkan oleh sektor ini sebagai input bagi proses industrialisasi.

Secara struktural, output produksi yang dihasilkan oleh industri-industri dasar yang mengolah sumber daya mineral dan sejenisnya tidak akan berfungsi dengan efektif, kecuali bila industri hilirnya dapat tumbuh dan berkembang yang memerlukan output dari industri dasar.

Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat menyatakan saat ini pemerintah tengah fokus melakukan program hilirisasi industri di beberapa pada sektor seperti yang berbasis agro, migas, dan bahan tambang mineral. Hal ini guna menghadapi persaingan dalam perdagangan bebas MEA 2015 mendatang. "Pemerintah terus melakukan upaya untuk menarik investasi baik PMA maupun PMDN yang diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri," kata Hidayat.

Hidayat mengatakan, akselerasi industrialisasi dilaksanakan melalui lima strategi utama, yaitu, pertama, hilirisasi sumber daya alam (mineral, migas dan agro) sebagai bahan mentah menjadi produk yang bernilai tambah di dalam negeri. Kedua, mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri. Ketiga, mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur. Keempat, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi (Debottlenecking). Dan kelima meningkatkan integrasi pasar domestik.

“Pada kesempatan ini, sesuai tema rakernas, fokus pembahasan yang saya sampaikan adalah pada program hilirisasi industri berbasis Agro, Migas dan Bahan Tambang Mineral,” kata Hidayat.

Adapun dasar komitmen pemerintah dalam peningkatan nilai tambah industri dalam negeri adalah melalui Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional. Selain itu, Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam mengacu kepada UU 4 / 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Inpres 3 /2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian Di Dalam Negeri.

“Hilirisasi industri di dalam negeri bertujuan untuk menghasilkan nilai tambah, memperkuat struktur industri, serta menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha di dalam negeri,” tegas Hidayat.