NERACA

Jakarta – Mendekati pasar bebas ASEAN pada 2015, industri gula Indonesia masih belum siap dengan datangnya hajatan terbesar di ASEAN tersebut. Pasalnya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tersebut, produk dari ASEAN bebas keluar masuk ke seluruh negara ASEAN.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti) Natsir Mansyur mengatakan bahwa industri gula Indonesia belum siap dalam menghadapi pasar bebas ASEAN tersebut. "Industri gula saat ini masih banyak masalah. Bagaimana mau menghadapi produk-produk impor apabila industri dalam negeri masih banyak masalah. Seperti gula rafinasi yang rembes, impor raw sugar untuk perbatasan tapi tidak sampai ke perbatasan dan masalah Harga Patokan Petani (HPP) gula yang masih rendah,” ungkap Natsir kepada Neraca, Kamis (23/1).

Sementara itu, Tenaga Ahli dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Yadi Yusriadi mengatakan daya saing industri gula nasional masih kalah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Di lihat dari sisi harga, menurut Yadi, harga gula di Indonesia masih terbilang mahal sementara harga gula di negara ASEAN lainnya masih terbilang murah.

"Saat ini, harga gula di dunia yang juga diikuti oleh negara-negara ASEAN lainnya cukup rendah yaitu dikisaran US$460 per ton. Sementara di Indonesia harganya mencapai Rp8.500/kg. Kalau dihitung-hitung maka harga gula di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga di negara-negara lainnya,” ungkap Yadi.

Guna mempersiapkan industri gula menghadapi MEA 2015, Yadi meminta agar pemerintah memiliki kebijakan untuk merivitalisasi industri gula secara keseluruhan baik di pabrik maupun di kebun. "Membuat budidayanya lebih baik lagi dan bikin varietas yang unggul. Kalau saja itu semua sudah benar maka nantinya akan membuat HPP menjadi turun. Kalau HPP turun maka secara harga, produk nasional bisa bersaing di tingkat dunia," ucapnya.

Tidak hanya di industri gula semata yang belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN, namun menurut Ketua Asosiasi Hortikultura dan Kedelai Indonesia Benny Kusbini, sektor pangan Indonesia belum siap menghadapi pasar bebas. Untuk urusan kedaulatan pangan saja Indonesia masih sangat labil, dan tergantung impor dari negara-negara tetangga. "Kita harus hati-hati. Kalau melihat kondisi sekarang, saya melihatnya kita hanya akan menjadi penonton," kata dia.

Ia mencontohkan, negara Kamboja yang disebutnya seperti Indonesia di era 1965 saja bisa menjadi negara eksportir beras. Hal ini berkebalikan dengan Indonesia yang sepanjang 2011 lalu mengimpor 3 juta ton beras. Selain beras, Benny juga menunjukkan angka-angka importasi berbagai komoditas pangan seperti jagung (2,8 juta ton), kedelai 1,8 juta ton, sapi (480 ribu ekor), susu (3,8 juta liter), beras ketan (150 ribu ton), dan beras broke (200 ribu ton).

Komoditas lainnya yakni hortikultura senilai US$ 1,7 miliar, soybean meal (2 juta ton), gula (2,6 juta ton), bawang merah (400 ribu ton), bawang putih (600 ribu ton), meat bone meal (500 ribu ton), serta garam (34 ribu ton per minggu). “Gandum juga impornya tinggi 6 juta ton per tahun. Betul kita berhasil diversifikasi pangan, namun itu dari beras ke gandum. Makanya saya tidak suka mie instan," sebut Benny.

Benny yang juga sebagai Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mengatakan, ada kaitan erat antara ketahanan pangan dengan kebijakan yang diambil pemerintah. Implikasi dari arah kebijakan itu bisa dilihat dari perilaku para pengusaha. “Kalau pengusaha kita mikirnya, apa yang bisa diimpor. Kalau kita diskusi sama orang luar, mereka tanyanya apa yang Anda butuh dari saya, saya ada,” kata dia.

Swasembada Pangan

Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa berkomentar Indonesia harus menjadi basis produksi pangan di kawasan ASEAN menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan diberlakukan pada 2015. "Tidak ada kata lain, harus siap karena hal itu akan terjadi oleh sebab itu Indonesia harus menjadi basis produksi pangan bukan pasar negara lain," kata Hatta.

Hatta menyebutkan, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian dan pihak terkait membahas peningkatan produksi lima bahan pangan pokok yaitu beras, gula, jagung, kedelai dan daging sapi. Khusus kedelai ditargetkan akan ada penambahan produksi sebesar 500 ribu ton pada 2014 guna mengurangi impor, katanya. Hal itu dapat dicapai dengan penambahan lahan baru seluas 155 ribu hektare dari kawasan transmigrasi dan 196 ribu hektare dari kawasan non-transmigrasi.

Selain itu, juga dibahas penanaman kembali sejumlah kawasan perkebunan yang dinilai sudah tidak produktif menggunakan bibit unggul. Kemudian, diputuskan Kementerian Kehutanan RI, melepas 307 ribu hektare lahan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah yang akan diperuntukan untuk sawah dan karet rakyat. Menurut dia, upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN 2015 adalah meningkatkan daya tahan.