Belajar dari Amsterdam - SEJARAH KOTA BANJIR

SEJARAH KOTA BANJIR

Belajar dari Amsterdam

Kota Jakarta kebanjiran? Itu sangat wajar. Sebab, dari dulu, kota Jakarta merupakan daerah rawa. Daratannya bahkan lebih rendah dari permukaan air laut. Jakarta mirip dengan Amsterdam dan Rotterdam di Negeri Belanda, atau Venesia di Italia.

Belanda pun sudah berulang kali mengalami banjir di Jakarta. Di antaranya pada 1621, kemudian 1654 dan 1876. Banjir besar 1932 juga pernah melumpuhkan Jakarta. Selepas keperghian Belanda, banjir kembali terulang terus-menerus, yaitu pada 1976, 1984, 1994, 1996, 1997, 1999, 2002, 2007 dan 2008. Terakhir banjir besar terjadi pada Januari 2013.

Apa upaya Belanda menyelamatkan Jakarta dari hempasan rob air laut pasang maupun hujan kiriman dari Bogor? Pemerintah kolonial Belanda pun membangun kanal banjir barat (KBB) pada 1922. Namun, BKB pun belum mampu mengatasi sepenuhnya banjir. Ratusan rumah di kawasan Thamrin dan Jalan Sabang terendam banjir pada 1932.

Ketika itu, pemerintahan kolonial menerapkan aturan tata kota yang ketat. Di antara aturan itu adalah, Sungai-sungai difungsikan dengan baik untuk menjaga daerah hulu-hilir, difungsikan sebagai jalur transportasi utama. Model transportasi darat hanya dikembangkan melalui kereta api dan jumlah kendaraan pribadi, baik mobil dan motor, dibatasi.

Untuk menjaga keseimbangan biota, di sepanjang pesisir pantai ditanami bakau untuk menahan gerusan air laut. Bangunan gedung bertingkat pun dibatasi. Kota-kota di sekitar Jakarta ditetapkan sebagai daerah penyangga.

Beruntung, Pemerintah Kota Amsterdam dan Rotterdam mau berbagi pengalaman cara mengatasi banjir. Kebetulan topografi kedua kota itu dengan Jakarta mirip, yaitu berada di bawal permukaan air laut.

Walikota Rotterdam Ahmed Aboutaleb bahkan datang ke Jakarta secara khusus menemui Gubernur DKI Joko Widodo pada 23 September tahun lalu. Jokowi dan Walikota Ahmed menandatangani naskah kerjasama Minute of Agreement (MoA) Jakarta-Rotterdam di bidang tata air untuk periode 2013 - 2015.

Ketika itu, Ahmed menjelaskan, program engendalian banjir di Rotterdam sudah dilakukan sejak 200 tahun silam. Awalnya, dibangunlah tanggul besar untuk menahan air laut. Selain tanggul, sungai-sungai pun dikeruk dan dilebarkan. Pemerintah Rotterdam juga menerapkan konsep green city. Konsep itu berasaskan ketersediaan ruang terbuka hijau sebagai tempat penampungan air hujan dan keperluan lainnya.

"Sampai sekarang, kalau buat rumah di Rotterdam, ruang terbuka hijau harus disediakan. Tidak boleh diaspal supaya airnya bisa meresap dan ditampung," kata Ahmed. Yang terang, Pemprov DKI akan mengirim tim khusus ke Rotterdam untuk belajar tentang konsep tata air.

Menurut Ahmed, kotanya lebih menyukai cara itu dari pada mengimpikasikan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall). Menjelang mengakhiri masa jabatannya, Gubernur Fauzi Bowo smpat melontarkan usulan perlunya dibangun tanggul laut raksasa yang membentang di teluk Jakarta. Tanggul itu juga difungsikan sebagai jalan tol. Dalam keadaan darurat dapat dipakai untuk landing pesawat besar.

Konsep tanggul laut raksasa itu bahkan dimasukkan dalam Perda Nomor Tata ruang dan wilayah DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Perda tersebut merujuk pada 74 aturan perundang-undangan. Rujukan itu berupa 29 UU, 28 peraturan pemerintah (PP), 2 keputusan presiden (keppres), 2 peraturan presiden (perpres), 4 peraturan menteri (permen), dan 9 peraturan daerah (perda).

Masih ada satu lagi proyek raksasa yang diajukan mantan anggota Badan Regulator Firdaus Ali. Poyek itu adalah mengawinkan dua rumah baru yang berbeda, yaitu multy purpose deep tunnel /MPDT (atau terowongan dalam dengan multi fungsi). Terowongan itu membentang di Sungai Ciliwung sejak Jalan MT Haryono sampai menuju kanal banjir timur KBT) dan dikonsep untuk menjangkau banyak kalangan. Konsep itu tentu lebih murah bandingkan kalau kita banding dengan rencana proyek tanggul laut.

“MPDT itu dikonsep dengan lahan yang terbatas,” kata Firdaus. Konsep itu, kata dia, sudah sampai di meja kerja Jokowi. Namun, sampai kapan, tergantung gubernur,” kata dia. Diakuinya, konsep MPDT ditolak Kementerian Dalam Negeri dengan alasan tidak efisien dan efektif menampung air dalam jumlah besar. (saksono)

Related posts