Lima Langkah Memutus Mata Rantai Banjir - Nirwono Joga:

Nirwono Joga:

Lima Langkah Memutus Mata Rantai Banjir

Sejak masa kampanye hingga sudah menjalani tugasnya selama setahun lebih, tentu saja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memunyai seabrek program mengatasi banjir di Ibu Kota ini.

Tapi, mengapa Jakarta masih saja banjir dan bahkan cenderung intensitasnya makin banyak atau sering dan modusnya berubah-ubah. Tahun lalu, kawasan Sudirman-Thamrin, Kuningan, juga kawasan Istana Presiden terimbas banjir. Tahun ini, kawasan itu belum terjamah banjir. Sebaliknya, bencana sudah mendera sejumlah daerah langganan banjir lainnya.

Pakar perencanaan tata kota Nirwono Joga mengungkapkan kepada Neraca, ada sejumlah hal yang harus diperiksa dari program yang sudah dikerjakan Gubernur Jokowi.

Adakah program yang salah atau tidak tepat dari Gubernur Joko Widodo?

Menurut saya, ada lima langkah yang harus dilakukan untuk memutuskan mata rantai banjir di Jakarta. Pertama, revitalisasi saluran air makro-meso-mikro secara terpadu, agar bebas sampah dan bangunan. Kedua, normalisasi 13 sungai yang mengalir di Jakarta agar lebih dalam hingga mampu menampung air lebih banyak.

Lalu relokasi warga ke rumah-rumah susun.

Ketiga, revitalisasi daerah tangkapan air, yaitu 42 waduk atau situ di Jakarta plus 200 waduk/situ di Jabodetabek dan merelokasinya ke rumah susun. Keempat, perbanyak ruang terbuka hijau (RTH) dari 9,8% menjadi 30% sebagai daerah resapan air. Kelima, di Tempo agar mau bergeser ke rusun. Keenam, mengadakan gerakan pembangunan sumur resapan.

Tapi mengapa Gubernur Joko, malah mempertanyakan apa yang sudah dikerjakan para penerus?

Ya memang harusnya kita melihat ke depan, bukan ke belakang. Tapi, apa yang sudah dilakukan orang bisa kerjakan dengan tolok ukur atau indikator yang jelas, sehingga setiap banjir datang, secara signifikan dan terukur. Menurut saya, apakah contraflow yang sudah dilakukan oleh Jokowi.

Sudah seberapa jauh yang dilakukan dalam mengatasi banjir tahun ini?

Dari lima langkah, yang harus di patok oleh Gubernur, praktis yang sudah dilakukan praktis baru revitalisasi waduk Pluit dan Riario. Pengerukan 10 waduk dan sedikit perbaikan saluran air hingga Oktober 2013. Jadi masih jauh, makanya tak heran kalau masih banjir.

Aspek pemeliharaannya juga masih belum optimal, mengapa?

Saya pikir itu ada benarnya. Harusnya Dinas Pekerjan Umum (PU) lebih intensif melakukan kontrol dan merawat saluran air. Dinas P2B tegas membongkar bangunan yang ada di atas saluran air. Dinas Kebersihan harus rajin mengambil sampah di saluran air dan sungai. Pemilik kavling di Sudirman – Thamrin wajib melakukan audit bangunan dan lingkungan dan mewajibkan pembuatan sumur resapan. (saksono)

Related posts