NERACA

Jakarta – Pemerintah Pusat mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera membenahi penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. Pasalnya, hal tersebut harus segera diserahkan ke DPR. Hal itu diperlukan untuk menghindari terhambatnya proyek-proyek tahun ini.

“Perlu diingatkan kepada Pemda-pemda yang belum menyerahkan draft APBD nya untuk segera diselesaikan. Sebab pembahasannya di DPR sudah harus segera dilaksanakan. Jika tidak maka proyek-proyek Pemda di daerah nanti akan tertinggal karena anggarannya terlambat cair,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan (Kemenkeu) Marwanto Harjowiryono di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (22/1).

Marwanto menjelaskan dalam Undang-Undang (UU) No.13 tahun 2004 telah diatur tentang batas waktu pencairan Dana Alokasi Umum (DAU)pada akhir Januari. Sehingga jika hingga akhir bulan ini Pemda belum menyelesaikan DAU-nya maka dipastikan akan diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Sebab Pemda telah dapat dianggap telah melanggar UU.

 “Jika Pemda tidak menyelesaikan APBD nya sampai dengan akhir Januari itu akan kami kirimi surat. Kalau masalahnya memang  APBD nya belum selesai maka akan dikenakan sanksi penundaan. Kalau tidak mau terkena sanksi ya segera diselesaikan,” tegas Marwanto.

 Meski begitu Marwanto menjelaskan alokasi DAU selalu mengalami peningkatan setiap tahun. Hal itu terjadi seiring dengan peningkatan jumlah APBN. “Pada awal tahun ini kita akan menyalurkan DAU sekitar Rp30 triliun atau tak sampai 10% dari total alokasi di APBN 2014 sebesar Rp341,21 triliun. Kecilnya penyaluran ini disebabkan oleh adanya DAU yang ditunda karena daerah belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Tapi secara jumlah tentu ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya.”

Marwanto memaparkan sejumlah APBD yang belum selesai hingga awal 2014 di antaranya,  Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Papua, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Kota Tangerang Banten, dan Kabupaten Paser Utara Kalimantan Timur. “Heran memang sih kalau melihat kerja Pemda kok bisa mereka telat mengerjakan APBD. Padahal tanpa APBD nantinya mereka tidak bisa bekerja.”

Selain itu Marwanto melaporkan hingga awal Januari ini pihaknya telah mencairkan anggaran operasional pemerintah untuk tahun anggaran 2014 senilai Rp45 triliun. Sejumlah anggaran itu akan dialokasikan untuk pembayaran gaji dan pensiun serta kebutuah lainnya. Dengan begitu dapat dipastikan kinerja pemerintah untuk triwulan pertama tahun 2014 ini akan berjalan lancar.

“Dari anggaran yang Rp45 trilun itu akan dialokasikan untuk gaji dan pensiun. Dan kewajiban itu sudah kita tunaikan. Maka seharusnya para pegawai memang bisa bekerja dengan optimal,” tutur Marwanto.

Perlu diketahui dalam APBN 2014 pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.667,14 triliun. Sedangkan belanja negara direncanakan Rp1.842,495 triliun. Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp1.249,94 triliun. [lulus]