Kemenperin Janji Dorong Penggunaan Bahan Bakar Non BBM

NERACA

Banyuwangi - Ketergantungan Indonesia yang sangat tinggi pada impor pangan serta bahan bakar minyak (BBM), memperkuat tekanan defisit transaksi berjalan dan kurs rupiah sehingga berpotensi mengguncang perekonomian dalam negeri. Untuk mengurangi tekanan akan hal itu sejatinya pemerintah harus melakukan pengalihan penggunaan bahan bakar minyak BBM ke energi yang saat ini masih banyak tersedia, yaitu gas.

Menteri Perindustrian, Mohamad S Hidayat mengatakan Peraturan Presiden (PP) No. 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional salah satunya bertujuan untuk pengamanan pasokan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan penggunaan energi yang berasal dari minyak bumi.

"Saya, akan terus mendorong penggunaan energi di luar Bahan Bakar Minyak (BBM) mengingat kebutuhan BBM yang volumenya terus mengalami peningkatan namun cadangan yang kita miliki semakin menipis serta masih adanya subsidi yang merupakan beban yang mesti ditanggung dalam APBN,"jelas Hidayat saat acara Peresmian Terminal Liquified Petroleum Gas (LPG) Bosowa di Banyuwangi, JawaTimur, Rabu (22/1).

Lebih lanjut mantan Ketua Umum Kadin ini mengatakan kalau hingga saat ini subsidi pemerintah untuk BBM premium, solar dan minyak tanah sangat besar, pada tahun 2006 jumlahnya sekitar Rp. 95,7 Trilyun dan untuk tahun 2013 dialokasikan sebesar Rp 200 triliun.

"Hal ini sangat membebani Anggaran Pendapatan Belanja negara (APBN) terutama dengan adanya fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap US Dollar, sehingga pemerintah perlu mengurangi subsidi dan melakukan pengaturan penggunaan BBM bersubsidi serta melaksanakan program konversi penggunaan minyak tanah ke gas/LPG," terangnya.

Hingga saat ini, sambung Hidayat pemerintah terus melaksanakan program ini demi mengurangi impor minyak, baik minyak mentah dan BBM. "Saat ini, tugas berat pemerintah adalah mengimpor minyak dengan nilai hampir US$120 juta per hari. Makanya kami serius melakukan konversi BBM ke gas," ujar dia.

Selama tahun 2013 pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) sebanyak 4 buah, terdiri dari 3 SPBG di Kalimantan Timur yang dibangun dan 1 SPBG di Bekasi yang dibangun oleh PT PGN. "Akan makin banyak kita bangun SBPG maupun MRU (mobile refueling unit untuk konversi BBM ke gas," kata dia.

Selain itu, selama tahun 2013 juga telah dilakukan pembangunan sejumlah ruas pipa gas bumi, serta pembahian 1.518 unit konverter kit di Jabodetabek, Jawa Timur, Bali dan Sumatra Selatan. Pemerintah telah menerapkan lima program pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Lima langkah tersebut adalah konversi BBM ke BBG, serta melarang kendaraan pelat merah, pertambangan, dan perkebunan menggunakan BBM bersubsidi. Langkah lainnya adalah melarang PLN membangun pembangkit listrik berbahan bakar minyak, serta melakukan penghematan di semua kantor pemerintah dan badan usaha milik negara.

Director of the Center for Petroleum and Energy Economic Studies Kurtubi menyarankan agar pemerintah mempercepat pelaksanaan konversi bahan bakar minyak ke gas. Kebijakan ini dinilai efektif mengurangi volume dan anggaran subsidi bahan bakar minyak. Selain itu, Kurtubi menilai kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Penggunaan bahan bakar gas, menurut dia, tidak berisiko mengganggu pertumbuhan produk domestik bruto. Sebab, harga BBG masih di bawah harga BBM, sehingga tidak akan memicu inflasi. "Pemerintah haras berfokus mempersiapkan infrastrukturnya,” ujarnya.

Investasi Rp 787 Miliar

Di tempat yang sama, CEO Bosowa Erwin Aksa mengatakan kalau Terminal Liquified Petroleum Gas (LPG) Bosowa di Banyuwangi ini menelan investasi senilai Rp 787 miliar dengan sumber dana berasal dal PT Bank Mega Tbk. Proyek ini nantinya akan dikelola oleh anak peusahaan Bosowa yaitu PT Misi Mulia Petronusa. Dan diharapkan dapa selesai pembangunan dalam 2 tahun mendatang. "Insya Allah akan selesai dalam 22 bulan," ujar dia.

Terminal LPG ini berdiri diatas lahan seluas 9 hektar berlokasi di jalan Gatot Subroto km 05 Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya dilokasi yang sama, Bosowa juga tengah mengerjakan pembangunan pabrik Semen Bosowa Banyuwangi.

Erwin optimis prospek bisnis ini karena fasilitas terminal ini sudah terikat kontrak dengan PT Pertamina. Nantinya juga akan berdiri sejumlah fasilitas jetty berkapasitas 6.500 dwt, 4 tangki LPG yang masing-masing berkapasitas 2.500 metrik ton, 6 unit filling sheds, control room, dan fasilitas lainnya.

Terminal ini akan mampu menampung sebesar 10 ribu metrik ton LPG. "Kehadiran terminal gas dan semen Bosowa nantinya diharapkan dapat mendorong ekonomi lokal bahkan Jawa Timur dan Bali," tandas Erwin.

Sebelumnya, Bosowa telah resmikan terminal LPG melalui anak usahanya PT Bosowa Duta Energasindo dengan kapasitas 10 ribu metrik ton di Makassar, Sulawesi Selatan dengan nilai investasi US$ 70 juta. Terminal ini memperluas jalur distribusi LPG PT Pertamina dikawasan timur Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan LPG di Sulawesi Selatan, Manado, Gorontalo, Kendari dan pulau-pulau kecil disekitar Sulawesi.

Pembangunan terminal LPG merupakan wujud nyata kemampuan Bosowa Group melalui anak perusahaannya PT. Misi Mulia Petronusa untuk memanfaatkan peluang distribusi LPG di Jawa Timur dan sekitarnya. Keberadaan terminal LPG ini akan membantu pemenuhan kebutuhan LPG di seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT, serta diharapkan akan memperkuat jalur distribusi LPG dari Pertamina untuk Jawa Timur dan sekitarnya.

Related posts