RSUD dr. Slamet Kembali Layani Jamkesda

NERACA

Bandung - RSUD dr. Slamet Garut, akan segera melayani kembali warga miskin yang selama ini menggunakan fasiltas Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Sebelumnya, pihak RSUD Garut itu menghentikan sementara pelayanan kepada masyarakat miskin karena kehabisan dana operasional.

Kepastian RSUD milik Pemkab Garut itu untuk kembali melayani warga miskin (Jamkesmas dan Jamkesda), setelah ada pertemuan dengan pihak Pemprov Jabar, Jumat lalu. Dalam pertemuan Pihak Pemkab Garut dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kab. Garut, Iman Alirahman, didampingi Plt. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Garut, Tedi Iskandar dan Direktur RSUD dr. Slamet Garut dr. H. Maskut Farid

Sedangkan dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM Pemprov Jabar, Herry Hudaya, didampingi Kepala Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorpembang) Wilayah IV Priangan Helmi Anwar, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Hj. Alma Lucyati, M.Kes, M.Si.

Menurut Iman Alirahman, agar permasalahan pelayanan kesehatan ini tidak berlarut-larut, maka pihaknya bersama Pemprov Jabar mengambil langkah-langkah yang pertama Pihak Dinkes Jabar membantu tenaga verifikator, dalam upaya perbaikan administrasi di RSUD dr. Slamet Garut, terutama berkaitan dengan pelayanan Jamkesda. Kedua Pemkab Garut akan segera melakukan review berkaitan dengan mekanisme pelayanan jamkesda melalui Peraturan Bupati.

Ketiga, pihak Pemkab Garut melalui Dinas Kesehatan akan melakukan up dating data yang disesuaikan dengan kemampuan APBD Kab. Garut dan Provinsi Jabar, Keempat, Pemkab akan segera melakukan perbaikan sistem manajerial pelayanan Jamkesda di RSUD dr. Slamet Garut dan yang ke lima, Pemkab Garut akan mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas, sehingga mengurangi rujukan ke rumah sakit.

Lima langkah tersebut, imbuhnya, didasarkan dari hasil evaluasi dari pertemuan itu , di antaranya diakibatkan oleh kurang akuratnya data Jamkesmas dan Jamkesda. sehingga tidak tepat sasaran. Perlunya perbaikan manajerial RSUD dr. Slamet sebagai upaya memaksimalkan pelayanan Jamkesda. Kebijakan dalam mengeluarkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) yang tidak didasari kriteria yang jelas. Kebijakan dalam pelayanan kesehatan yang tidak dibatasi, sesuai dengan kemampuan anggaran dan kurangnya verifikator dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut Garut.

Sementara itu berkaitan dengan kepastian pelayanan Jamkesda, Iman memastikan akan segera terlayani, karena pihaknya kini sedang bekerja keras, termasuk melakukan validasi data agar nantinya Jamkesda ini tepat sasaran.

“Kami berharap paling cepat hari Senin ini (25/7), warga miskin dapat terlayani kembali, dengan catatan warga miskin tersebut dapat menunjukkan surat keterangan kepesertaan yang bersangkutan dalam Jamkesda yang dikeluarkan pihak pemerintahan desa,”ujar Iman dalam konferensi pers di Ruang Rapat Setda, Sabtu sore (23/7).

BERITA TERKAIT

Jack Ma Kembali Ke Dunia Pendidikan

  Usai Daniel Zhang diumumkan sebagai pimpinan Alibaba yang akan mulai bertugas pada 2019 nanti, Jack Ma mengungkap bahwa dirinya…

Ketua MPR RI - Pemimpin Miliki Kewajiban Layani Masyarakat

Zulkifli Hasan Ketua MPR RI Pemimpin Miliki Kewajiban Layani Masyarakat Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan pemimpin nasional…

Kinerja IHSG Berangsur Mulai Pulih Kembali - Rupiah Menguat di Akhir Pekan

NERACA Jakarta – Langkah pemerintah meredam tekanan rupiah terhadap dollar AS mulai dirasakan seiring dengan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

DPRD Jabar Targetkan Raperda Kewirausahaan Disahkan Akhir 2018

DPRD Jabar Targetkan Raperda Kewirausahaan Disahkan Akhir 2018 NERACA Bandung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menargetkan rancangan…

KOTA SUKABUMI - Peluang Bisnis Hidroponik yang Menjanjikan

KOTA SUKABUMI  Peluang Bisnis Hidroponik yang Menjanjikan NERACA Sukabumi - Pola tanam dengan cara hidroponik ternyata menjadi peluang usaha yang…

Pemprov-DPRD Jabar Teken MoU KUA-PPAS APBD-P

Pemprov-DPRD Jabar Teken MoU KUA-PPAS APBD-P NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD setempat telah menandatangani nota kesepakatan…