Mega Proyek MP3EI Cuma "Macan Kertas" - ANDIL PEMERINTAH HANYA 10%

NERACA

Jakarta - Kecilnya peran investasi pemerintah dalam implementasi proyak Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diyakini sulit direalisasikan, alias hanya sebatas "macan kertas". Pasalnya, dari total Rp4.012 triliun kebutuhan investasi mega proyek MP3EI, pemerintah hanya mau menyumbang andil 10% dan 21% diserahkan kepada public private partnership (PPP), sedangkan keterlibatan BUMN hanya 18% dan sisanya 51% dibebankan kepada swasta.

Namun diakui minimnya peran pemerintah lebih disebabkan keterbatasan anggaran APBN. Karena itu untuk mengejar angka 51% investasi swasta (sekitar Rp2000 triliun) agaknya tidak realistis. Apalagi banyaknya regulasi yang belum jelas, seperti RUU Pembebasan Lahan.

Menurut ekonom LIPI Dr. Latief Adam, harus ada koreksi pada persentase penganggaran dalam mega proyek MP3EI. “BUMN harusnya di atas 25% untuk menetralisir tidak minatnya sektor swasta,” ujarnya kepada Neraca, Minggu (24/7).

Menurut dia, kegamangan implementasi proyek MP3EI sangat jelas terlihat pada cara pikir (mindset) pemerintah yang keliru soal Private Public Partnership (PPP). “Proyek-proyek yang Rate of Return On Investments tinggi seperti rel kereta atau jalan tol justru dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Harusnya proyek PPP yang memiliki Rate of Return On Investment tinggi kepada swasta,” ungkapnya lagi.

Selain gamang, lanjut Latief, konsep MP3EI belum terlalu matang, terutama menyangkut risiko, manfaat, hambatan keuangan, persoalan hukum, dan problem ekonomi yang ada. “Seandainya permasalahan-permasalahan penghambat investasi tidak bisa diatasi, maka proyek PPP tidak akan menarik di mata swasta,” jelas Latif.

Diakui Latif, MP3I sejatinya merupakan itikad baik pemerintah untuk percepatan pembangunan nasional. Namun dalam jangka pendek ini, menurut dia, pemerintah kelihatanya belum bisa mengatasi permasalahan yang menghambat. Karena itu hanya akan menjadi proyek mercusuar saja.

“Boleh jadi MP3EI hanya bagus pada tataran konsep. Saat ini ada gap (kesenjangan) antara konsep dan implementasi. Jika institusi teknis pemerintah tidak bekerja, MP3EI hanya akan jadi target yang terlalu ambisius. Kita melihat perbaikan belum dilakukan, sementara proyek ini sudah berjalan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan ekonom Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika. Menurut dia, keterlibatan pemerintah yang hanya 10% dalam program MP3EI, secara matematis, masuk di akal mengingat keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, opsi atau pilihan swasta menjadi yang terbesar adalah paling dimungkinkan.

“Tapi saya ingatkan, khusus pembangunan infrastruktur yang bersentuhan dengan masyarakat golongan menengah ke bawah seperti pembangunan irigasi, waduk, jaringan listrik, serta jalan desa, harus dari APBN. Artinya, pemerintah mendominasi,” tegas dia.

Kemudian, lanjut Erani, untuk pembangunan proyek-proyek komersial seperti pelabuhan, swasta boleh dilibatkan. Dia menuturkan, program MP3EI ini berada di tangan pemerintah. Jika seperti sekarang, guru besar FE Unibraw ini menegaskan, akan berjalan lambat karena pemerintah sangat lamban dalam mengambil keputusan. “BUMN yang bergerak di infrastruktur sangatlah sedikit, seperti Wika dan Adhi Karya. Jika kompisisinya dinaikkan, dikhawatirkan tidak fokus dan berujung pada kegagalan,” tambahnya.

Tantangan MP3EI

Permasalahan yang membelit implementasi MP3EI pun diakui menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida Alisjahbana. Efektivitas program tersebut akan terwujud baik jika pemda dan pemerintah pusat bersinergi dengan baik. Implementasi MP3EI yang berlaku perkoridor akan berjalan efektif jika aparat pemda aktif berperan karena mereka tahu persis keunggulan dan problem di daerahnya.

“Nanti akan ada menteri yang incharge, ada juga gubernur yang akan pegang sisi implementasinya. Minggu depan, tanggal 27, 28, 29 Juli 2011, akan ada rapat koordinasi Koridor Sumatera di Palembang,” ujarnya.

Armida menandaskan MP3EI memiliki sejumlah tantangan, baik yang berupa pembangunan yang relatif masih sentralistik di Jawa, potret SDM Indonesia rata-rata belum tamat SMP, dan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih tinggi. Menurut dia, hal paling penting adalah bagaimana MP3EI bisa efektif dan sistematis membawa pemerataan pembangunan, dikaitkan percepatan penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih berkualitas.

Tantangan yang lainnya menyangkut tingkat kemiskinan yang mencapai 12,49%. Kelompok yang rentan miskin (near poor), hampir sama besar dengan penduduk miskin. “Jika ada 30 juta warga sangat miskin dan miskin, 30 juta hampir miskin. Makanya perlu policy yang cukup kuat, yang fokus pada kelompok yang near poor. Yang near poor sejauh mana bisa terangkat oleh MP3EI?,” ujar Armida.

Berdasarkan posisi geografis dan produk unggulan masing-masing daerah, pemerintah membagi implementasi MP3EI dalam enam koridor, yakni Koridor Ekonomi Sumatera (sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional), Koridor Ekonomi Jawa (pendorong industri dan jasa nasional).

Sementara Koridor Ekonomi Kalimantan (pusat produksi dan hasil tambang nasional), Koridor Ekonomi Sulawesi (pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional), Koridor Ekonomi Bali-NTT (pintu gerbang pariwisata) dan Koridor Ekonomi Papua (pusat pengembangan pangan, perikanan, dan pertambangan nasional).

Disinggung soal keberlangsungan implementasi MP3EI yang hanya berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres), Armida Alisjahbana menegaskan bahwa program ini harus sukses tiga tahun ke depan (2014). “Kalau MP3EI bisa sukses dan sangat sukses, tentu yang sangat senang masyarakatnya. Kuncinya harus sukses tiga tahun,” ujarnya.

Pemerintah kini sedang berupaya keras menciptakan kepastian regulasi investasi (certainty). Menurut Armida, yang paling penting dari investasi swasta adalah masalah certainty. Dia yakin, apabila elemen ini bisa dicapai, dengan sendirinya investasi akan mengalir deras.

“Kan ada istilah numbers don’t lie. Angka-angka kita bagus. Macro pictures kita bagus. Potensi pasar domestik kita rangking 15. Biarpun di koran ribut politik, investor kan bisa menghitung. Tidak usah banyak diomongin, investor sudah tahu. Engga usah ada insentif banyak-banyak, tapi cukup certainty-nya,” sambungnya. ardi/cahyo

BERITA TERKAIT

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

Perlukah Pemerintah Memberi Tunjangan Profesi Wartawan?

Oleh: D.Dj. Kliwantoro Pemerintah telah memberi tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun bukan…

Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

RASIO KREDIT BERMASALAH TINGGI - Bank Diminta Turunkan Biaya Operasional

Jakarta-Bank Indonesia mendesak perbankan untuk segera menurunkan beban biaya operasional agar suku bunga kredit juga bisa menurun seiring dengan penurunan…

Aturan Tarif Bawah Taksi Online Hambat Kompetisi Sehat

NERACA Jakarta-Perusahaan penyedia transportasi berbasis aplikasi, Grab Indonesia, menilai tarif bawah yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui revisi PM 26 Tahun…

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…