Mega Proyek MP3EI Cuma "Macan Kertas" - ANDIL PEMERINTAH HANYA 10%

NERACA

Jakarta - Kecilnya peran investasi pemerintah dalam implementasi proyak Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) diyakini sulit direalisasikan, alias hanya sebatas "macan kertas". Pasalnya, dari total Rp4.012 triliun kebutuhan investasi mega proyek MP3EI, pemerintah hanya mau menyumbang andil 10% dan 21% diserahkan kepada public private partnership (PPP), sedangkan keterlibatan BUMN hanya 18% dan sisanya 51% dibebankan kepada swasta.

Namun diakui minimnya peran pemerintah lebih disebabkan keterbatasan anggaran APBN. Karena itu untuk mengejar angka 51% investasi swasta (sekitar Rp2000 triliun) agaknya tidak realistis. Apalagi banyaknya regulasi yang belum jelas, seperti RUU Pembebasan Lahan.

Menurut ekonom LIPI Dr. Latief Adam, harus ada koreksi pada persentase penganggaran dalam mega proyek MP3EI. “BUMN harusnya di atas 25% untuk menetralisir tidak minatnya sektor swasta,” ujarnya kepada Neraca, Minggu (24/7).

Menurut dia, kegamangan implementasi proyek MP3EI sangat jelas terlihat pada cara pikir (mindset) pemerintah yang keliru soal Private Public Partnership (PPP). “Proyek-proyek yang Rate of Return On Investments tinggi seperti rel kereta atau jalan tol justru dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Harusnya proyek PPP yang memiliki Rate of Return On Investment tinggi kepada swasta,” ungkapnya lagi.

Selain gamang, lanjut Latief, konsep MP3EI belum terlalu matang, terutama menyangkut risiko, manfaat, hambatan keuangan, persoalan hukum, dan problem ekonomi yang ada. “Seandainya permasalahan-permasalahan penghambat investasi tidak bisa diatasi, maka proyek PPP tidak akan menarik di mata swasta,” jelas Latif.

Diakui Latif, MP3I sejatinya merupakan itikad baik pemerintah untuk percepatan pembangunan nasional. Namun dalam jangka pendek ini, menurut dia, pemerintah kelihatanya belum bisa mengatasi permasalahan yang menghambat. Karena itu hanya akan menjadi proyek mercusuar saja.

“Boleh jadi MP3EI hanya bagus pada tataran konsep. Saat ini ada gap (kesenjangan) antara konsep dan implementasi. Jika institusi teknis pemerintah tidak bekerja, MP3EI hanya akan jadi target yang terlalu ambisius. Kita melihat perbaikan belum dilakukan, sementara proyek ini sudah berjalan,” ujarnya.

Hal senada disampaikan ekonom Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ahmad Erani Yustika. Menurut dia, keterlibatan pemerintah yang hanya 10% dalam program MP3EI, secara matematis, masuk di akal mengingat keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, opsi atau pilihan swasta menjadi yang terbesar adalah paling dimungkinkan.

“Tapi saya ingatkan, khusus pembangunan infrastruktur yang bersentuhan dengan masyarakat golongan menengah ke bawah seperti pembangunan irigasi, waduk, jaringan listrik, serta jalan desa, harus dari APBN. Artinya, pemerintah mendominasi,” tegas dia.

Kemudian, lanjut Erani, untuk pembangunan proyek-proyek komersial seperti pelabuhan, swasta boleh dilibatkan. Dia menuturkan, program MP3EI ini berada di tangan pemerintah. Jika seperti sekarang, guru besar FE Unibraw ini menegaskan, akan berjalan lambat karena pemerintah sangat lamban dalam mengambil keputusan. “BUMN yang bergerak di infrastruktur sangatlah sedikit, seperti Wika dan Adhi Karya. Jika kompisisinya dinaikkan, dikhawatirkan tidak fokus dan berujung pada kegagalan,” tambahnya.

Tantangan MP3EI

Permasalahan yang membelit implementasi MP3EI pun diakui menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida Alisjahbana. Efektivitas program tersebut akan terwujud baik jika pemda dan pemerintah pusat bersinergi dengan baik. Implementasi MP3EI yang berlaku perkoridor akan berjalan efektif jika aparat pemda aktif berperan karena mereka tahu persis keunggulan dan problem di daerahnya.

“Nanti akan ada menteri yang incharge, ada juga gubernur yang akan pegang sisi implementasinya. Minggu depan, tanggal 27, 28, 29 Juli 2011, akan ada rapat koordinasi Koridor Sumatera di Palembang,” ujarnya.

Armida menandaskan MP3EI memiliki sejumlah tantangan, baik yang berupa pembangunan yang relatif masih sentralistik di Jawa, potret SDM Indonesia rata-rata belum tamat SMP, dan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi masih tinggi. Menurut dia, hal paling penting adalah bagaimana MP3EI bisa efektif dan sistematis membawa pemerataan pembangunan, dikaitkan percepatan penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih berkualitas.

Tantangan yang lainnya menyangkut tingkat kemiskinan yang mencapai 12,49%. Kelompok yang rentan miskin (near poor), hampir sama besar dengan penduduk miskin. “Jika ada 30 juta warga sangat miskin dan miskin, 30 juta hampir miskin. Makanya perlu policy yang cukup kuat, yang fokus pada kelompok yang near poor. Yang near poor sejauh mana bisa terangkat oleh MP3EI?,” ujar Armida.

Berdasarkan posisi geografis dan produk unggulan masing-masing daerah, pemerintah membagi implementasi MP3EI dalam enam koridor, yakni Koridor Ekonomi Sumatera (sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional), Koridor Ekonomi Jawa (pendorong industri dan jasa nasional).

Sementara Koridor Ekonomi Kalimantan (pusat produksi dan hasil tambang nasional), Koridor Ekonomi Sulawesi (pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional), Koridor Ekonomi Bali-NTT (pintu gerbang pariwisata) dan Koridor Ekonomi Papua (pusat pengembangan pangan, perikanan, dan pertambangan nasional).

Disinggung soal keberlangsungan implementasi MP3EI yang hanya berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres), Armida Alisjahbana menegaskan bahwa program ini harus sukses tiga tahun ke depan (2014). “Kalau MP3EI bisa sukses dan sangat sukses, tentu yang sangat senang masyarakatnya. Kuncinya harus sukses tiga tahun,” ujarnya.

Pemerintah kini sedang berupaya keras menciptakan kepastian regulasi investasi (certainty). Menurut Armida, yang paling penting dari investasi swasta adalah masalah certainty. Dia yakin, apabila elemen ini bisa dicapai, dengan sendirinya investasi akan mengalir deras.

“Kan ada istilah numbers don’t lie. Angka-angka kita bagus. Macro pictures kita bagus. Potensi pasar domestik kita rangking 15. Biarpun di koran ribut politik, investor kan bisa menghitung. Tidak usah banyak diomongin, investor sudah tahu. Engga usah ada insentif banyak-banyak, tapi cukup certainty-nya,” sambungnya. ardi/cahyo

BERITA TERKAIT

Waktu Penundaan Proyek Strategis Belum Bisa Dipastikan

      NERACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution belum bisa memastikan jangka waktu penundaan pembangunan…

Pemerintah Bantu Pengembangan Fintech

      NERACA   Jakarta - Pemerintah akan membantu pengembangan sektor berbasis teknologi finansial (tekfin) yang masih terhambat perolehan…

Pemerintah Terus Berupaya Perluas Pasar Ekspor Otomotif

Pemerintah tengah berupaya menggenjot nilai ekspor produk manufaktur dalam upaya memperbaiki perekonomian nasional. Hal ini seiring implementasi peta jalan Making…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

PERUBAHAN ASUMSI MAKRO EKONOMI RAPBN 2019 - Pemerintah & DPR Sepakat Kurs Rp 14.500 per US$

Jakarta-Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya sepakat untuk mengubah kembali asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menjadi Rp14.500 dari…

Rupiah Belum Stabil, Utang Luar Negeri Naik 4,8%

  NERACA Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan utang luar negeri Indonesia mencapai US$358 miliar atau setara Rp5.191 triliun (kurs…

MESKI EKSPOR TUMBUH, LAJU IMPOR LEBIH DERAS - BPS: NPI Masih Defisit di Agustus 2018

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data neraca perdagangan Indonesia (NPI) sepanjang Agustus 2018 mengalami defisit sebesar US$1,02 miliar, menurun sedikit…