NERACA

Jakarta - Chief Economist Samuel Sekuritas Lana Soelistyaningsih menjelaskan, bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia jumlahnya masih dibayangi oleh risiko perubahan nilai tukar rupiah yang akhir-akhir ini tidak stabil.

“Yang jadi masalah kita itu bisa bayar atau tidak, risiko kurs bisa membuat utang melonjak, meskipun jumlah sebenarnya tidak mengalami peningkatan, seperti sekarang pelemahan rupiah terhadap dolar AS,” kata Lana kepada Neraca, Selasa (21/1).

Menurut Lana jumlah ULN Indonesia, per November 2013, yang berjumlah US$ 260,3 miliar itu masih cukup aman. “Kalau saya lihat dari jumlah produk domestik bruto (PDB) Indonesia itu masih aman, di Eropa itu ada yang hingga 80% dari PDB bahkan di Jepang 200% dari PDB,” ujarnya

Lebih lanjut dia mengungkapkan, sektor swasta diwajibkan untuk melakukan pembelian instrument lindung nilai atau hedging. “Wajib untuk memiliki hedging supaya aman untuk mengurangi resiko tidak stabilnya nilai tukar rupiah,” ucap dia.

Meskipun aman, perusahaan juga harus menanggung biaya hedging. “Dalam hal ini bank juga tidak mau rugi, jadi harus ada biaya yang ditanggung, jadi seperti membeli asuransi saja untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.

Selain instrument hedging, perusahaan yang berutang dalam dollar wajib memiliki tabungan dalam valuta asing (valas). “Ya minimal jumlah tabungannya itu berjumlah tiga bulan cicilan dari utangnya, karena jika ada hal yang mungkin terjadi, BI tidak perlu mengkhawatirkan mereka bisa bayar atau tidak, jumlah tabungannya itu minimal cicilan pokok dan bunganya, atau bunganya saja juga bisa, karena ada beberapa perusahaan yang boleh membayar bunga dulu baru cicilan pokoknya,” imbuhnya.

Bank Indonesia (BI) mencatatkan tren perlambatan pertumbuhan utang luar negeri (ULN) Indonesia masih berlanjut hingga November 2013.  Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs menjelaskan, posisi ULN Indonesia pada November 2013 tercatat sebesar US$260,3 miliar atau mencapai 29,2% dari PDB.

ULN  tumbuh sebesar  3,7%  year on year (yoy) pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 5,9% (yoy). “Pertumbuhan ULN yang melambat terutama dipengaruhi oleh turunnya posisi ULN sektor publik yang pada November 2013 tercatat turun menjadi US$123,3 miliar atau tumbuh negatif sebesar 2,7% (yoy),” kata Peter dalam siaran persnya, kemarin.

Sementara itu,  untuk posisi ULN sektor swasta mencapai US$137,1 miliar,  tumbuh melambat sebesar 10,2% (yoy) dibanding bulan sebelumnya sebesar 11,5% yoy. Sedangkan berdasarkan jangka waktu, perlambatan pertumbuhan ULN terjadi baik pada ULN jangka panjang maupun ULN jangka pendek.

ULN berjangka panjang pada November 2013 tumbuh 3,2% (yoy), lebih lambat dari pertumbuhan bulan sebelumnya 5,5% (yoy). “Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 6,0% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2013 sebesar 8,3% yoy. Pada November 2013, ULN berjangka panjang yang mencapai US$214,4 miliar, atau mencapai 82,4% dari total ULN,” ucap dia.

Dari jumlah tersebut, ULN berjangka panjang sektor publik mencapai US$116,6 miliar atau 94,6% dari total ULN sektor publik, sementara ULN berjangka panjang sektor swasta sebesar US$97,8 miliar atau sebesar 71,4% dari total ULN swasta.

Untuk ULN swasta, perlambatan pertumbuhan terjadi pada hampir semua sektor ekonomi. ULN Indonesia terutama terarah pada tiga sektor ekonomi, yaitu sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, sektor industri pengolahan, serta sektor pertambangan dan penggalian dengan pangsa masing-masing sebesar  26,1%,  20,5%, dan  18,2%  dari total ULN swasta. Bank Indonesia memandang moderasi pertumbuhan ULN Indonesia sejalan dengan perlambatan kegiatan ekonomi domestik.[sylke]