BKPM Klaim Pertambangan Masih Menarik

NERACA

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengklaim realisasi investasi di sektor pertambangan dalam negeri masih menarik. Sehingga dapat dinilai keberadaan Undang-Undang (UU) Minerba yang melarang ekspor barang tambang mentah membuat investor lesu hanya sebagai tudingan. Pasalnya catatan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) 2013 ternyata masih didominasi sektor pertambangan.

“Realisasi PMA periode Januari hingga Desember tahun 2013 yang sebesar Rp270,4 triliun masih didominasi ke sektor tambang. Hal ini terlihat telah terjadi invetsasi PMA di sektor tersebut ada di tingkat teratas dengan porsentase sebesar 16,8% atau senilai US$ 4,8 M. Hal ini menunjukan sektor pertambangan masih menjadi tujuan investasi yang menarik,” kata Kepala BKPM Mahendra Siregar pada Konfrensei Pers Perkembangan Realisasi Investasi Triwulan IV dan Semester II Tahun 2013 di Jakarta, Selasa (21/1).

Kemudian Mahendra menjelaskan dengan tingginya investasi di sektor pertambangan BKPM juga telah menerbitkan beberapa izin pada sektor tersebut dengan total nilai mencapai Rp150 triliun. Hal itu dilakukan untuk mendukung rencana pemerintah mengenai hilirisasi industri pertambangan. Pasalnya sejumlah investasi tersebut sebagiannya akan direalisasikan untuk pembangunan smelter pada tahun 2014 ini.

“Sejumlah investasi itu akan direalisasikan untuk bangun smelter. Namun proyek-proyek itu tidak semuanya akan realisasi pada tahun 2014, hanya sebagian saja. Tapi yang pasti capaian itu menunjukan keberadaan UU Minerba yang melarang ekspor hasil tambang mentah ternyata tidak membuat lesu iklim pemodalan di sektor tersebut,” terang Mahendra.

Lebih jauh Mahendra mengaku sejauh ini sudah ada 58 perusahaan yang memiliki rencana investasi di sektor pertambangan. Masing-masing perusahaan memiliki nilai invetasi sekitar Rp40 triliun. Namun baru sebagiannya saja yang sudah terealisasi.

“Sementara ini sudah ada 28 perusahaan mengantongi izin produksi smelter. Bahkan 3 di antaranya sudah akan produksi tahun 2014 ini. Sedangkan 25 perusahaan lainnya lagi masih dalam tahap proses.Di luar itu sudah ada juga perusahaan yang sudah berproduksi baik untuk nikel maupun tembaga," ungkap Mahendra.

Lanjut, Mahendra menerangkan beberapa izin investasi dari BKPM yang telah terbit itu akan dialokasikan berupa satu pabrik pengolahan bauksit dan dua pabrik pengolahan bijih besi. Bahkan dalam kurun waktu  dua hingga tiga tahun ke depan akan ada tiga pabrik pengolahan bauksit, lima pabrik pengolahan bijih besi, 14 pabrik pengolahan nikel, dan tiga pabrik pengolahan tembaga. “Jadi iklim investasi di sektor pertambangan terjamin masih menarik dan itu terbukti.”

Selain sektor pertambangan, Mahendra juga memaparkan sektor-sektor usaha yang mendominasi dalam realisasi PMA sepanjang tahun 2013 yaitu industri alat angkutan dan transportasi lainnya senilai US$3,7 miliar. Industri logam dasar, barang logam, mesin, dan elektronik senilai US$3,3 miliar. Industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi US$3,1 miliar. Dan industri listrik, gas, dan air senilai US$2,2 miliar. [lulus]

BERITA TERKAIT

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini

Pemeran Bangkok RHVAC dan Bangkok E&E 2024 akan Tampilkan Inovasi dan Teknologi Terkini NERACA Jakarta - Bangkok RHVAC 2024 dan…

Defisit Fiskal Berpotensi Melebar

    NERACA Jakarta - Ekonom Josua Pardede mengatakan defisit fiskal Indonesia berpotensi melebar demi meredam guncangan imbas dari konflik Iran…

Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Kripto

  NERACA Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meminta agar tim Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan kementerian…