Kinerja BKPM Hanya Sebatas Proposal - TOTAL INVESTASI 2013 Rp398,6 TRILIUN

Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi penanaman modal periode Januari hingga Desember tahun 2013 telah mencapai Rp398,6 triliun. Angka itu menunjukan realisasi penanaman modal di Indonesia telah melampaui target hingga menjadi 102,1%. Pasalnya, target realisasi investasi BKPM pada tahun lalu hanya sebesar Rp390,3 triliun.

NERACA

“Pencapaian ini menunjukan iklim investasi di dalam negeri masih sangat menarik mengingat pertumbuhannya bisa mencapai 27,3% dibanding realisasi investasi tahun 2012 yang baru mencapai Rp313,2 triliun. Namun, memang masih didominasi PMA (Penanaman Modal Asing) yang mencapai Rp270,4 triliun atau 67,8%. Sedangkan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) masih sebesar Rp 128,2 triliun 32,2%,” kata Kepala BKPM Mahendra Siregar di kantornya, Selasa (21/1).

Namun, di mata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati, data capaian realisasi investasi BKPM hanya sebatas proposal. Pasalnya, tidak ada kejelasan dalam hal implementasinya. Maka, wajar saja jika capaian realisasi investasi diklaim tumbuh positif namun secara nyata tidak ada dampaknya.

“Saya tidak menilai BKPM punya data yang bohong. Tapi, sangat jelas capaian yang berhasil digapai BKPM sebetulnya cuma investasi proposal. Sebab, secara riil tidak jelas kemana larinya sejumlah investasi itu. Tapi, terang-terangan digembar-gemborkan bahwa investasi di Indonesia tercapai dengan angka yang tinggi,” kata Enny pada Neraca, kemarin.

Kemudian, Enny menjelaskan, keberadaan investasi proposal itu terlihat jelas jika membandingkannya dengan capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) hanya sebesar 5%. “Itu kan sangat berbanding terbalik dan keterlaluan perbedaannya ketika BKPM bilang pertumbuhan investasi 2013 bisa sampai 30%. Padahal, PMTB-nya yang riil cuma 5%. Jadi, sebetulnya investasi yang masuk ke BKPM memang cuma proposal saja. Dan BKPM membangga-banggakan investasi yang tidak jelas riilnya”, papar dia.

Lebih jauh Enny menilai, BKPM juga tidak pernah serius membenahi sistem manajemen investasi di dalam negeri. Pasalnya, kebijakan one stop service selama ini hanya sebatas wacana. Padahal untuk mendukung investasi yang riil perbaikan manajemen itu sangat urgen kebutuhannya. “Izin investasi di Singapura hanya butuh waktu satu minggu, sedangkan di Indonesia bisa sampai tiga bulan. Ini ironis dan BKPM hanya wacana saja mau membenahinya. Dan sekali lagi wajah saja kalau BKPM mengaku investasi yang masuk sangat berprestasi tapi secara riil nihil,” tutur Enny.

Bahkan, Enny menilai, proposal investasi yang ditandatangni BKPM tidak berkualitas. “Ini kritik kami untuk BKPM yang hanya bisa menandatangani proposal investasi bukan di sektor riil. Karena, kalau proposal-proposal yang realisasi itu di sektor riil seharusnya pengangguran memang menurun. Tapi kenyataan berkata tidak. Maka, saya bisa bilang BKPM hanya menandatangani proposal asal mencapai target tanpa memilah sektor mana yang kredibel untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya,” tandas Enny.

Lucunya lagi, tingginya capaian realisasi investasi tahun 2013 yang berdampak pada serapan tenaga kerja versi BKPM, ternyata bertolak belakang dengan data Badan Pusat Stastistik (BPS). Sebelumnya, BPS sudah melaporkan jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 118,2 juta orang atau berkurang sebanyak 3 juta orang dibanding angkatan kerja Februari 2013 yang masih sebanyak 121,2 juta orang.

Bahkan, menurut data BPS, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 110,8 juta orang atau berkurang sebanyak 3,2 juta orang dibanding keadaan pada Februari 2013 sebanyak 114,0 juta orang atau berkurang 10 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2012.

Jangan Terjebak

Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia (UI) Nuzul Achjar mengatakan, data yang dikeluarkan BKPM tersebut merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menaksir terlalu tinggi atau over estimate biar dikatakan BKPM sudah melakukan pekerjaannya dalam menaikkan investasi di Indonesia. Oleh karenanya, janganlah terjebak dalam angka makro yang dikeluarkan BKPM ini dan diperlukan suatu pembuktian nyata dalam realisasi investasi bagi masyarakat Indonesia.

“Angka investasi yang tinggi dikeluarkan BKPM agar didalamnya terdapat prestasi meningkat yang dapat dibangggakan dan bisa dikatakan supaya BKPM tidak disebut tidur alias bekerja,” ujarnya, Selasa.

Dia menambahkan, sering kali BKPM dalam mengeluarkan data nilai investasi merupakan akumulasi pertumbuhan investasi sebelumnya (tahun sebelumnya), sehingga nilai investasinya bisa dibilang tinggi. Bagi Nuzul, angka investasi ini tidak realistis atas kemajuan di dalam masyarakat Indonesia. Apakah angka investasi ini mencerminkan adanya pembangunan pabrik atau infrastruktur yang bisa menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat. “Seharusnya nilai investasi yang tinggi ini harus bisa juga menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun tidak ada peningkatan kesejahteraan penduduk Indonesia,” ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa BKPM harus melihat data BPS juga, sehingga apakah data realisasi investasi ini berdampak baik kepada masyarakat. BPS bahkan mencatat angka penggangguran masyarakat Indonesia yang masih tinggi sehingga tidak sejalan atas nilai investasi tinggi itu. “Padahal kemajuan investasi akan berpengaruh besar kepada kesejahteraan masyarakat dengan dibukanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Namun hal ini bertolak belakang. Oleh karenanya, nilai investasi harus selaras dengan tingkat kesejahteraan masyarakat,” tegas Nuzul.

Related posts