Suku Bunga Kredit “Single Digit”, Sebuah Mimpi? - NIM PERBANKAN TETAP TINGGI

Jakarta - Meski sudah beberapa kali BI Rate turun, namun tingkat suku bunga kredit perbankan nasional masih “di atas langit”. Bahkan, ketika suku bunga acuan BI tersebut bertengger di posisi 6,75%, bunga kredit masih terus menari di atas 10%. Tak pelak, wacana suku bunga kredit Single Digit pun menyeruak, terutama di kalangan sektor riil yang memang haus akan kredit murah.

NERACA

Menanggapi hal itu, Chief Economist Bank BNI Ryan Kiryanto mengungkapkan, jika mau suku bunga kredit single digit antara bank dan nasabah harus mau sama-sama menderita. “Mari sama-sama menderita. Deposan dan debitur besar jangan minta special rate. jika kondisi masih seperti itu, rasanya mimpi bila berharap bunga kredit single digit”, tegas Ryan kepada wartawan dalam lokakarya dengan media di Banten, akhir pekan lalu.

Ryan menambahkan, kondisi saat ini bargaining perbankan dengan deposan dan debitur (besar) semakin rendah. Bila bank tidak mengikuti keinginan mereka akan special rate, maka mereka akan pindah ke bank lain. “Kita ini seperti diadu dengan bank lain dalam urusan menentukan tingkat suku bunga. Net interest margin (NIM) perbankan pun semakin tergerus. Yang mendrive perbankan nasional adalah customer yang besar-besar”, ungka dia lagi.

Pengamat perbankan sekaligus dosen FEUI Aris Yunanto sependapat dengan Ryan. Menurut Aris, kemungkinan membuat suku bunga kredit satu digit untuk saat ini sangat mustahil.

Namun, Aris melihat kondisi seperti itu disebabkan oleh masih terlalu tingginya cost of fund yang ditanggung pihak bank. Hal tersebut terjadi karena sedikitnya jumlah nasabah yang menyimpan dananya di bank dalam jangka waktu lama sehingga pihak bank kesulitan untuk mengumpulkan dana dari pihak ke tiga.

"Cost of fund saat terlalu tinggi, makanya bank tidak mungkin menurunkan bunga kredit menjadi satu digit. Misalnya, banyak nasabah jangka waktu lama, seperti lima tahun. Tapi, banyak juga yang hanya satu tahun. Ketika seorang nasabah hendak mengambil dana yang telah disimpannya jangka waktu lima tahun, tapi pihak bank terlebih dahulu mencairkan dana untuk nasabah satu tahun. Maka, bank tersebut terpaksa mengambil dana dari BI yang dikenakan bunga sekian persen untuk diberikan ke nasabah lima tahun itu," papar Aris kepada Neraca, Minggu (24/7).

Aris berpendapat, jika ingin membuat suku bunga kredit hanya satu digit, dibutuhkan nasabah yang mau menyimpan dananya di bank dalam waktu lama.

Dalam hal ini, lanjut dia, pihak bank harus bisa membangun kepercayaan dari nasabahnya. Selain itu, bank juga harus kreatif untuk membuat produk baru selain deposito agar penyimpanan dana pihak ke tiga dapat lebih lama. "Dibutuhkan kepercayaan dari masyarakat untuk mau menyimpan dananya dalam jangka waktu panjang di bank. Sehingga, dana bisa lebih lama mengendap. Bank juga harus kreatif, jangan hanya mengandalkan deposito untuk menyimpan. Buat produk baru", papar Aris

Oleh karena itu, Aris berharap dari pihak BI mestinya membuat regulasi yang lebih jelas mengenai pengumpulan dana pihak ke tiga oleh bank. Jika ke tiga hal itu bisa dijalankan, Aris optimis dalam jangka waktu dua sampai tiga tahun suku bunga kredit dapat dibuat menjadi satu digit.

Hal senada diucapkan pengamat perbankan Paul Sutaryono yang menyebut bahwa itu merupakan tugas berat yang harus dipikul BI. “Suku bunga satu digit merupakan tugas yang berat dipikul BI karena sampai saat ini saja dengan posisi BI rate 6,75%, suku bunga kredit masih bertengger di level 13-14%. Sebenarnya kita bisa kok mencapai suku bunga satu digit asal BI bersungguh-sungguh untuk menjalankan niatnya tersebut”, tukas dia kemarin.

Artinya, kata Paul, spread-nya masih sekitar 5-7%. Padahal, proyeksi BI Rate akhir tahun ini hanya 6,75%. “Namun, saya optimis perbankan Indonesia dan dibantu Bank Indonesia sebagai regulator dapat mencapai suku bunga satu digit seperti perbankan di luar negeri“, tandas Paul.

Lebih jauh Paul mengungkapkan, dengan adanya wacana suku bunga satu digit ini merupakan adanya minat atau kepercayaan yang besar masyarakat tehadap perbankan. “Hanya saja, perbankannya ini yang terlalu banyak mengambil keuntungan dari masyarakat. Padahal, semuanya sudah ditanggung pemerintah dan dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ini menandakan adanya bankir-bankir yang sengaja mengambil keuntungan dari kebijakan tersebut”, tegas Paul.

Country Risk

Sementara itu, menurut Guru Besar FE Universitas Trisakti Prof Dr. Sofyan S Harahap, penyebab tingkat suku bunga yang tinggi bisa ditinjau dari beberapa sudut pandang. Dari segi teori perbankan, biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) menjadi faktor terbesar yang menentukan tingkat suku bunga perbankan. Di samping faktor lain seperti biaya inflasi dan non-performing loan (NPL). ”Pertama BOPO yang tinggi penyebabnya. Kedua, biaya inflasi. Samping itu, nilai NPL yang tinggi karena masyarakat lebih suka menipu ketimbang jujur,” jelas Sofyan kemarin.

Sofyan menyoroti, banyak pihak perbankan di Indonesia baik milik pemerintah maupun swasta, terlalu banyak mengeluarkan dana lebih untuk sesuatu yang dirasa tidak penting. Dan hanya memperbesar cost saja. Sofyan mencontohkan, banyaknya program-program hadiah untuk DPK yang diselenggarakan oleh pihak bank, dengan tujuan menarik minat nasabah.

”Kalau di luar negeri, hadiah-hadiah itu nggak ada untuk DPK. Kalau di sini kaya Bukopin itu sebulan bisa Rp240 juta. Karena mereka berlomba-lomba antar bank untuk menarik nasabah. Dan BI membiarkan saja. Supaya fair, itu mending tidak usah. Itu akan meningkatkan biaya saja, lagi pula itu yang dapat hadiah orang-orang kaya saja daripada orang miskin. Yang miskin tetap saja miskin,” papar Sofyan.

Di samping ketiga hal tersebut, menurut Sofyan, country risk juga turut menyumbang terjadinya tingkat suku bunga yang tinggi. Ia menjelaskan, banyak sekali dana-dana yang harus dikeluarkan pemerintah lantaran berbagai persoalan negara, yang semestinya itu tidak ada.

”Memang kalau dibanding negara-negara lain seperti Malaysia, kita terlalu jauh. Karena tingginya country risk. Kita hidup di Indonesia dengan berbagai sektor atau bidang. Seperti kejaksaan, kepolisian, dan sektor-sektor lain yang banyak bermasalah. Dan biaya-biaya regulator yang seharusnya tidak ada itu menjadi ada. Termasuk kaya kasus korupsi,” papar Sofyan seraya menyebutkan, mesti ada niat yang kuat untuk menurunkan suku bunga baik dari BI maupun pemerintah. iwan/salim/vanya/rin

BERITA TERKAIT

BI Tahan Suku Bunga Acuan

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) telah usai melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 18-19 Oktober 2017.…

KAI Tawarkan Kupon Bunga Hingga 8% - Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

NERACA Jakarta – Danai pengembangan ekspansi bisnisnya dan termasuk peremajaan armada, PT Kereta Api Indonesia (Persero) berencana menerbitkan obligasi I…

Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja

Pimpinan KPK Tak Datang, Pansus Tetap Bekerja NERACA Jakarta - Ketua panitia khusus (pansus) DPR Agun Gunandjar menegaskan akan tetap…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

Kemenhub Rombak Aturan Taksi Online - DIBERLAKUKAN MULAI 1 NOVEMBER 2017

Jakarta-Kementerian Perhubungan akhirnya merampungkan rancangan peraturan menteri (PM), yang merupakan revisi dari aturan lama Permenhub No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan…

Media Asing Soroti Kebijakan Polkam dan Ekonomi RI

NERACA Jakarta - Hasil riset yang dilakukan oleh Indonesia Indicator (I2) menyebutkan, kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang telah melewati…