NERACA

Jakarta – Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa kepada investor pasar modal, khususnya menertibkan aset tak bertuan atau unclaimed assets. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) kembali menggandeng Perusahaan Efek dan Bank Kustodian untuk penangan hal tersebut.

Melalui sosialisasi dan edukasi, KSEI kembali mengenalkan tentang layanan jasa baru KSEI mengenai penanganan unclaimed assets yang hingga kini masih tercatat di KSEI,”Unclaimed assets terutama untuk nasabah yang tidak bisa dihubungi lagi harus segera dibuatkan solusinya, akan diperlakukan bagaimana asset tersebut kedepannya sehingga jelas statusnya, “kata Direktur KSEI, Margaret M. Tang di Jakarta, kemarin.

Sebagai informasi, unclaimed assets adalah adanya aset nasabah PE dan BK yang tidak terurus karena nasabah tidak bisa dihubungi lagi atau emitennya sudah delisting dan tidak ada pihak yang mewakili emiten. Berdasarkan catatan di KSEI per 12 November 2013 terdapat dana nasabah yang tidak bisa dihubungi sebesar lebih kurang Rp 62 Miliar dari Sub Rekening Efek yang memiliki Single Investor Identification (SID) namun tidak memiliki Rekening Dana Nasabah (RDN) dan sebesar lebih kurang Rp 34 Miliar dari Sub Rekening Efek yang tidak memiliki SID.

Kemudian data emiten yang delisting dan perubahan tidak jelas/tidak dapat dihubungi terdapat 38 efek yang melibatkan sekitar 13.000 Sub Rekening Efek. Untuk Dana hal ini akan berdampak dana tidak dapat dipergunakan dan adanya beban administratif bagi pihak-pihak terkait, sedangkan untuk efek akan berdampak efek tidak dapat ditransaksikan dan tidak bisa dikonversikan ke dalam bentuk warkat.

Kondisi ini tentu perlu mendapatkan perhatikan secara serius. Oleh karena itu, KSEI sebagai lembaga pelayanan jasa kustoduan dan penyelesaian transaksi yang diamanatkan dalam UU Pasar Modal No.8/1995 mempunyai tanggung jawab besar untuk menghadirkan transaksi yang teratur, wajar dan efisien.

Menjawab itu semua, kata Margaret, KSEI telah menerbitkan aturan mengenai unclaimed assets No.V-D tentang Instruksi Pemindah bukuan Efek Tanpa Pembayaran (Free Of Payment) dan telah diimplementasikannya modul Static Data Investor  pada akhir tahun 2013. Oleh karena itu, pengkinian data nasabah sudah tentu hal ini menjadi perhatian bersama demi untuk menciptakan pasar modal yang lebih teratur, wajar dan efisien.

Sementara Kepala Divisi Jasa Kustodian KSEI, Gusrinaldi Akhyar menambahkan, penanganan unclaimed assets diperlukan solusi jangka panjang dan jangka pendek yang akan diambil melalui langkah-langkah yang akan ditetapkan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan salah satunya akan dibuat working group terlebih dulu untuk membahas hal ini, “Kami akan melakukan inventarisasi perkiraan aset, membuat analisa dan mengali informasi melalui penyebaran kuesioner kepada PE dan BK yang akan kami gunakan sebagai acuan pembuatan solusi penanganan unclaimed assets,”ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Divisi Penyelesaian dan Pengawasan KSEI, Dharma Setyadi menjelaskan, pihaknya akan terus menyempurnakan penggunaan instruksi penyelesaian Free Of Payment (FOP) dengan format baru,”Kami akan menyempurnakan lagi sistem untuk FOP ini, sehingga dapat diketahui dengan jelas alasan PE dan BK menggunakan instruksi FOP, hal ini dilakukan agar transaksi FOP dapat lebih teratur dan terkontrol dengan baik penggunaannya" ungkapnya. (bani)