Evaluasi Ekonomi Indonesia Dari Perspektif Islam - IBFI TRISAKTI - MUHAMMADIYAH

Ekonomi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini mungkin disebabkan lemahnya koordinasi maupun masih tingginya ego sektoral dan ego kedaerahan atau kewilayahan.

NERACA

Pembangunan ekonomi saat ini berjalan terasa sepertiauto pilotdimana berjalan sendiri tanpa sebuah koordinasi yang sangat jelas, begitu para pengamat ekonomi melihatnya. Akibatnya, terjadi adalah antara harapan dan realitas pembangunan jauh dari tujuan dan cita cita konstitusi yang tertera dalam semangat pembukaanUndang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu juga format pembangunan yangsaat inidijalankan oleh pemerintahlebih mengarah pada ekonomi kapitalisme, sangat percaya pada mekanisme pasar dan menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi secara berlebihan tanpa mengkoreksinya dengan kerusakan sumber daya alam yang terjadi sehingga aktivitas ekonom menimbulkan dampak pada ekploitasi sumber-sumber daya alam yang berlebihan dan banyaknya sumber daya alam dikuasai oleh pihak asing, jika hal ini diteruskan akan menjadikan tiadanya kedualatan negeri ini di era globalisasi.

Melihat realitas inilah,Islamic Banking and Finance Institute (IBFI) Universitas Trisakti dan Majelis Ekonomidan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MEK) pada tanggal 23 Januari di gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jl Menteng Raya no 62 Jakarta Pusatmenyelenggarakan acararoundtable:“Evaluasi Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Direktur Eksekutif IBFI Trisakti Muhammad Nadrattuzaman Hosen dalam keterangannya mengatakan, diselenggarakannyaroundtabletersebut merupakan tanggung jawabnyasebagai akademisi dan sekaligus warga negara untuk mengetahui tentang sejauhmana kebijakan-kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Apa sisi kekurangan dan kelebihannya implementasi pembangunan yang dijalankan selama ini oleh pemerintahan Presiden SusiloBambang Yudhoyono (SBY) selama hampir sepuluh tahun? “Denganround-table, para pakar Muhammadiyah akan menemukan kesimpulan masalah ekonomi yang sebenarnya dan sekaligus membuat rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan kepada pemerintah yang akan datang dalam mengembangkan pembangunan ekonomi tahun 2014-2019,” terangnya.

Kemudian Nadrattuzaman menyampaikan,Indonesiamasih dikategorikan negara yang sedang berkembang. Di satu sisi perekonomian sedang meningkat tetapi di sisi lain masih ada masalah ekonomi antara lain kemiskinan, pengangguran dan kejahatan disebabkan masalah ekonomi. Hasil pembangunan ekonomi masih belum merata dan jurang pemisah antara orang kaya dan miskin pun masih jauh. Ekonomi Indonesia yang diterapkan selama ini masih belum mampu menjawab tantangan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

”Jadi tujuan dan manfaat acaraini adalah adalah mengevaluasi ekonomi yang telah diterapkan di Indonesiadari aspek moneter, fiskal dan ekonomi pembangunandenganmencari solusi atau pemecahan berdasarkanekonomi Islamyang bersifat rahmatan lil alamin,” terangnya.

Sementara Ketua Umum Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK), Syafrudin Anhar menambahkan acara ini akan dihadiri oleh seluruh Pimpinan WilayahMajelis Ekonomi dan Kewirausahaan dan Forum Dekan Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia.

“Dengan demikian peran Muhammadiyah sangat luas dalam memajukan kebangsaan di negeri ini dan bukan sekedar di sektor kesehatan dan pendidikan selama ini,” terang Safrudin Anhar.

BERITA TERKAIT

Wagub Jabar Mulai Evaluasi 11 BUMD

Wagub Jabar Mulai Evaluasi 11 BUMD NERACA Bandung - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mulai mengevaluasi 11…

Bekraf: Hak Kekayaan Intelektual Inti Ekonomi Kreatif

Bekraf: Hak Kekayaan Intelektual Inti Ekonomi Kreatif NERACA Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) mengingatkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan…

Lagi, Indonesia Infrastructure Week Digelar - Dorong Pemerataan Infrastrukur

NERACA Jakarta – Geliat pembangunan infrastruktur terus digenjot pemerintah dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Apalagi, infrastruktur dipandang sebagai fondasi yang perlu…

BERITA LAINNYA DI KEUANGAN

KUR, Energi Baru Bagi UKM di Sulsel

Semangat kewirausahaan tampaknya semakin membara di Sulawesi Selatan. Tengok saja, berdasarkan data yang dimiliki Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel,…

Obligasi Daerah Tergantung Kesiapan Pemda

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai penerbitan obligasi daerah (municipal bond) tergantung pada kesiapan pemerintahan daerah karena OJK selaku regulator hanya…

Bank Mandiri Incar Laba Rp24,7 T di 2018

PT Bank Mandiri Persero Tbk mengincar pertumbuhan laba 10-20 persen (tahun ke tahun/yoy) atau sebesar Rp24,7 triliun pada 2018 dibanding…