Ekonomi pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah saat ini terjadi kesenjangan yang semakin melebar antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini mungkin disebabkan lemahnya koordinasi maupun masih tingginya ego sektoral dan ego kedaerahan atau kewilayahan.

NERACA

Pembangunan ekonomi saat ini berjalan terasa seperti auto pilot  dimana berjalan sendiri tanpa sebuah koordinasi yang sangat jelas, begitu para pengamat ekonomi melihatnya. Akibatnya, terjadi adalah antara harapan dan realitas pembangunan jauh dari tujuan dan cita cita konstitusi yang tertera dalam semangat pembukaan  Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain itu juga format pembangunan yang  saat ini  dijalankan oleh pemerintah  lebih mengarah pada ekonomi kapitalisme, sangat percaya pada mekanisme pasar dan menggunakan ukuran pertumbuhan ekonomi secara berlebihan tanpa mengkoreksinya dengan kerusakan sumber daya alam yang terjadi sehingga aktivitas ekonom menimbulkan dampak pada ekploitasi sumber-sumber daya alam yang berlebihan dan banyaknya sumber daya alam dikuasai oleh pihak asing, jika hal ini diteruskan akan menjadikan tiadanya kedualatan negeri ini di era globalisasi.

Melihat realitas inilah, Islamic Banking and Finance Institute (IBFI) Universitas Trisakti dan Majelis Ekonomi  dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MEK) pada tanggal 23 Januari di gedung Dakwah PP Muhammadiyah Jl Menteng Raya no 62 Jakarta Pusat  menyelenggarakan acara  roundtable: “Evaluasi Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Direktur Eksekutif IBFI Trisakti Muhammad Nadrattuzaman Hosen dalam keterangannya mengatakan, diselenggarakannya roundtable tersebut merupakan tanggung jawabnya  sebagai akademisi dan sekaligus warga negara untuk mengetahui tentang sejauhmana kebijakan-kebijakan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah.

Apa sisi kekurangan dan kelebihannya implementasi pembangunan yang dijalankan selama ini oleh pemerintahan Presiden Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY) selama hampir sepuluh tahun? “Dengan  round-table, para pakar Muhammadiyah akan menemukan kesimpulan masalah ekonomi yang sebenarnya dan sekaligus membuat rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan kepada pemerintah yang akan datang dalam mengembangkan pembangunan ekonomi tahun 2014-2019,” terangnya.

Kemudian Nadrattuzaman menyampaikan, Indonesia masih dikategorikan negara yang sedang berkembang. Di satu sisi perekonomian sedang meningkat tetapi di sisi lain masih ada masalah ekonomi antara lain kemiskinan, pengangguran dan kejahatan disebabkan masalah ekonomi. Hasil pembangunan ekonomi masih belum merata dan jurang pemisah antara orang kaya dan miskin pun masih jauh. Ekonomi Indonesia yang diterapkan selama ini masih belum mampu menjawab tantangan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 

”Jadi tujuan dan manfaat acara  ini adalah adalah mengevaluasi ekonomi yang telah diterapkan di Indonesia dari aspek moneter, fiskal dan ekonomi pembangunandengan mencari solusi atau pemecahan berdasarkan ekonomi Islam yang bersifat rahmatan lil alamin,” terangnya.

Sementara Ketua Umum Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan (MEK), Syafrudin Anhar menambahkan acara ini akan dihadiri oleh seluruh Pimpinan Wilayah  Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan dan Forum Dekan Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia.

“Dengan demikian peran Muhammadiyah sangat luas dalam memajukan kebangsaan di negeri ini dan bukan sekedar di sektor kesehatan dan pendidikan selama ini,” terang Safrudin Anhar.