BBM Tidak Naik Sebelum Pemilu

NERACA

Jakarta – Pemerintah memastikan dalam waktu dekat akan mengajukan perubahan struktur Anggaran Perencanaan Belanja Negara (APBN) 2014. Kemungkinan besar di dalamnya aka nada perubahan pada struktur subsidi bahan bakar minyak. Namun juga dipastikan perubahan subsidi BBM tidak akan dilakukan sebelum pemilu. “Pemerintah memang sedang membahas perubahan strukturisasi dalam APBN dan APBN-P nya pasti akan segera ada. Tapi konten perubahannya sendiri belum bisa kita sebutkan sekarang,” kata Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dalam Acara Tantangan Ekonomi 2014 dan Prospek Investasi Surat Utang Perumahan di Gedung Graha Niaga, Jakarta, Senin (20/1).

Bambang juga menjelaskan bersamaan dengan adanya pembahasan APBN-P 2014 pada kubu eksekutif di dalamnya turut mempersoalkan struktur subsidi yang tepat. Pasalnya pemerintah sedang mencari cara untuk menjaga keberlanjutan anggaran untuk tahun-tahun selanjutnya. "Pastinya kita juga harus berpikir kebijakan subsidi ke depan itu harus yang lebih membuat anggaran lebih suistanable. Jadi kita harus cari cara supaya subsidi BBM dapat dibenahi. Agar anggaran kita tidak menjadi susah dan terus terbebani dalam pengelolaannya.”

Kemudian Bambang mengatakan jika sistem subsidi tidak segera diperbaiki maka ketidakpastian subsidi akan sangat mempengaruhi defisit APBN. Bahkan secara berkelanjutan dapat membahayakan keberlangsungan anggaran. Sedangkan jika anggaran sangat dipengaruhi dengan ketidakpastian besaran subsidi maka akan sangat mempengaruhi defisit neraca pembayaran juga.

Bambang menerangkan sejauh ini dampak dari beban subsidi BBM sangat nilai tukar rupiah dan struktur APBN. Jika merujuk pada tahun 2013 lalu dampak pelemahan rupiah membuat lonjakan anggaran subsidi BBM mencapai sekitar Rp50 triliun dari total yang ditargetkan. Sedangkan untuk menutup lonjaka tersebut pemerintah sendiri mangku tidak mudah. “Namun dapat dipastikan tidak ada kebijakan baru soal harga BBM bersubsidi hingga terlaksananya Pemilu (Pemilihan Umum) tahun 2014 ini. Segala implementasi yang berkaitan dengan harga BBM bersubsidi akan diterapkan usai pemilu. Jadi tidak akan ada kebijakan apapaun terkait BBM sebelum terselenggaranya pemilu,” tegas Bambang.

Sebelumnya Wakil Presiden Boediono mengakui pemerintah bisa saja melakukan kebijakan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun ini jika konsumsi BBM subsidi terus melonjak. Pasalnya Kebijakan menaikkan harga itu merupakan salah satu cara yang paling efisien untuk memperbaiki defisit neraca transaksi berjalan. Mengingat konsumsi BBM terus meningkat tanpa diimbangi dengan produksi dalam negeri.

"Jika dibutuhkan pengendalian yang lebih tepat, saya kira pemerintah tidak akan ragu mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM jika diperlukan. Dengan menaikan harga itu barangkali sisi fiskal dan neraca perdagangan bisa kita hadapi supaya tidak terus melonjak. Jadi ada saja kemungkinannya harga BBM bersubisi kembali naik pada tahun 2014 ini,” ungkap Boediono. [lulus]

BERITA TERKAIT

BI Perkirakan Anggaran Penerimaan Operasional Naik 7,9%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperkirakan anggaran penerimaan operasional meningkat 7,9 persen menjadi RpRp29,1 triliun pada…

Meski Rupiah Melemah, Subsidi BBM Tak Berubah

      NERACA   Jakarta – Nilai tukar rupiah terhadap dolar masih dikisaran Rp15.200 yang mana nilai tersebut jauh…

Harga Premium Batal Naik, Pemerintah Malah Dikritik

  Oleh: Fajar Zulfadli S, Mahasiswa FISIP UNJ   Pemerintahan Indonesia era Presiden Joko Widodo cukup menarik perhatian berbagai kalangan.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…