Jakarta - Kondisi industri asuransi Indonesia tahun ini sangat positif. Hal ini terlihat dari total aset asuransi triwulan satu 2011 mencapai Rp 415,345 triliun, meningkat di banding tahun 2010 pada periode yang sama dengan total aset Rp 405 triliun. Hal ini disampaikan Kepala Biro Perasuransian Bapepam-LK Isa Rachmatarwata, Jum’at (22/7) di kantornya.

Kenaikan aset tersebut juga diikuti kenaikan kewajiban sebesar Rp 339 triliun dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 307 triliun.

Selain itu, premi juga meningkat menjadi Rp34,4 triliun, yang terdiri dari premi asuransi jiwa sebesar Rp20,7 triliun, dan asuransi umum sebesar Rp9,57 triliun. Untuk klaim asuransi jiwa meningkat Rp11,97 triliun dan klaim asuransi umum Rp3,2 triliun per triwulan pertama 2011.

Walaupun hampir seluruhnya mengalami peningkatan, tetapi jumlah ekuitas (modal) dari asuransi pada triwulan satu tahun 2011 ini mengalami penurunan sebesar Rp1,5 triliun menjadi Rp76,3 triliun dari pencapaian di periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp77,8 triliun.

“Harusnya kenaikan aset, kewajiban, dan premi ini juga di ikuti kenaikan ekuitas. Tetapi untuk periode ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena PT Panin Life mengembalikan ijin usaha kemudian asuransinya dialihkan ke unit usahanya, Panin Financial,” terang Isa.

Dia menjelaskan, penurunan ekuitas memang hanya disebabkan keluarnya Panin Life. Tapi secara keseluruhan, ekuitas perusahaan asuransi lain mengalami peningkatan.

Isa meyakinkan, penurunan ekuitas periode ini tidak akan berlanjut untuk periode berikutnya. Sebab industri asuransi pada periode pertama memang selalu mengalami peningkatkan yang sedikit bahkan cenderung turun. Tetapi pada periode triwulan dua dan tiga, keseluruhan industri asuransi akan meningkat.

Dari segi penetrasi asuransi di Indonesia hingga triwulan satu tahun 2011 sudah mencapai 1,82%. Dibandingkan pada akhir 2010 penetrasi tersebut mencapai 1,67%.

Terkait dengan industri keuangan syariah yang juga mengeluarkan produk asuransi berbasis syariah,  saat ini Bapepam gencar menyuarakan kepada perusahaan asuransi syariah untuk menerapkan prinsip syariah sepenuhnya.

Menurut Isa, penyelenggaraan asuransi syariah telah di atur pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 18 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaran usaha asuransi dan usaha re-asuransi dengan prinsip syariah. Tetapi banyak dari perusahaan penyelenggara asuransi syariah tidak mematuhi aturan tersebut. “Asuransi konvensional tidak sama dengan syariah, masing-masing memiliki aturan. Karena itu saya berharap, perusahaan asuransi syariah menetapkan PMK No.18 pada keseluruhan produknya,” kata Isa. (vanya)