NERACA

Jakarta - Pemerintah mengeluhkan komposisi penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang masih terfokus pada sektor perdagangan. Padahal, sektor primer seperti pertanian dan perikanan juga dibutuhkan untuk menggerakkan perekonomian.

“Banyak bank sukses menyebarkan kredit UKM dalam jumlah besar, tapi masih fokus ke sektor perdagangan. Selama ini juga Kredit Usaha Rakyat (KUR) jalannya sektor perdagangan, belum banyak menyentuh pertanian dan perikanan (sektor primer)," ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bambang Brodjonegoro saat acara 'Outlook Ekonomi dan Tantangan 2014' di Jakarta, Senin (20/1).

Menurut dia, perbankan masih takut merambah kredit kedua sektor tersebut lantaran memiliki risiko kredit macet cukup tinggi. Namun, pemerintah menjembatani melalui pemberian jaminan kredit seperti asuransi pertanian agar bank mau memberi kredit ke sektor-sektor yang berisiko.

"Kalau sudah mendapat jaminan ya jangan minta agunan lagi dari pengusaha mikro. Penjaminan itu preminya ditanggung pemerintah, perusahaan penjaminan pun didukung pemerintah. Dobel subsidi ini paling tidak agar pengusaha juga tidak perlu dibebani agunan," jelas dia.

Sebenarnya, menurut dia, saat ini perbankan sudah banyak yang menyalurkan kredit mikro namun besaran bunga memang masih menjadi masalah. "Bank tentunya bergerak pada sektor yang ketat regulasi sehingga mereka setiap memberi pinjaman kasih agunan. Akibatnya mereka memberi bunga. Tapi perkembangan kredit mikro sudah cukup baik, tingkat NPL jauh lebih kecil, ini positif," ungkapnya.

Untuk sektor perikanan, kucuran kredit juga masih minim. Sektor perikanan memang belum menjadi bidang “seksi” yang dilirik perbankan nasional. Buktinya, angka kucuran kredit usaha rakyat (KUR) ke sektor ini masih terlampau kecil, kurang dari 5%, jika dibandingkan dana jaminan yang disiapkan pemerintah sebesar Rp 30 triliun setiap tahun.

Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sharif Cicip Sutardjo, tahun lalu, mengatakan, minimnya kucuran KUR di sektor perikanan lebih dikarenakan sosialisasi yang minim. Di samping itu, kata Cicip, keengganan perbankan menyalurkan kredit ke nelayan dan pembudidaya ikan juga karena sektor perikanan masih dikategorikan berisiko tinggi.

“Jadi sosialisasinya kepada nelayan dan pembudidaya belum maksimal. Kemarin itu terus terang aja Presiden terkejut kenapa KUR ini nelayan kok tidak tahu. Artinya adalah pemda setempat dan perbankan belum secara masif memberikan informasi kepada nelayan,” ujar Cicip.

Lebih jauh MKP mengakui, keengganan perbankan menyalurkan kredit ke sektor perikanan lantaran sektor ini masih dikategorikan berisiko tinggi. Padahal, menurutnya, risiko itu bisa diminimalisasi lewat penerapan teknologi.

Belum Serius

Pemerintah dinilai belum serius mengurus sektor pertanian sebagai salah satu basis ketahanan pangan. Direktur Instititute for Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah salah langkah dalam mendesain kebijakan pertanian. Akibatnya, produktivitas hasil pertanian rendah serta adanya ketergantungan terhadap komoditas pangan impor.

"Pertama soal konsistensi pemerintah. Kita lihat anggaran untuk sektor pertanian yang hanya 1,3 persen dari total APBN 2013, sementara di Guangzhou China 15 persen. Itu aja diturunkan, karena menterinya dianggap tak sejalan, maka kena punishment," kata Enny.

Tidak adanya insentif dari pemerintah, membuat petani menjadi korban. Produktivitas rendah karena sektor pertanian sudah dinilai tak ekonomis lagi. Ia menyebutkan untuk beberapa komoditas, keuntungan petani dalam sebulan hanya sekitar 800.000-1,2 juta per hektar. "Selama desain kebijakan kita tidak riil dan konkret menempatkan ujung tombak pertanian dengan petani diberi insentif maka jangan pernah berharap, bermimpi akan swasembada," jelasnya.

Enny menambahkan, kebijakan sektor pertanian juga sangat partial. Tidak ada koordinasi antara sektor terkait. Padahal, lanjutnya, sektor pertanian tidak mungkin bisa jalan sendiri. Perlu juga infrastruktur pendukung pertanian hingga tata niaganya.

"Perdagangan tidak mendukung swasembada, justru memperburuk. Soal importasi misalnya kita tidak pernah koordinasi. Impor selalu dibuka ketika petani panen. Ini menjadi momentum pedagang untuk memainkan harga sampai di level petani," jelas Enny.

Di sisi lain, orientasi kebijakan juga dinilai hanya jangka pendek, yakni dengan importasi. Ini kata Enny sangat berpeluang menimbulkan kegiatan kartel. Ia mencontohkan, dalam importasi kedelai, sistem kuota dan aturan importir terdaftar justru menyebabkan pemberian izin terkonsentrasi pada tiga pemain besar.

Berdasar catatan Indef, pemegang kuota importasi kedelai Agustus 2013, PT FKS memegang kuota hingga 46,7%. Pemain kedua yang terdiri dari PT GCU dan PT BSS mendapat kuota 19,6%. Sementara, pemain ketiga terbesar, PT CTI, PT JN, dan PT GSS memiliki kuota 14,9%.

Tanpa disadari, sebut Enny, kebijakan perdagangan justru rawan menimbulkan adanya market failure (mekanisme pasar tidak berjalan sebagaimana mestinya). "Keterpurukan dari sektor pertanian terutama pangan kita tidak pernah mempunyai arah kebijakan yang jelas. Bahkan mungkin tidak punya kebijakan," tuturnya.