NERACA

Jakarta – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Abdul Halim, mendesak pemerintah untuk mengoreksi kuota impor garam yang dinilai masih sangat tinggi. Tingginya impor garam dapat dilihat dari rilis data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data BPS, sebut Halim, impor garam sepanjang Januari-November 2013 sebesar 1,852 juta ton atau senilai US$ 85,6 juta. Sebagiannya didatangkan dari Australia sebesar 128,7 ribu ton atau US$ 5,73 juta, Selandia Baru 143 ton atau US$ 60,3 juta, Jerman 35 ton atau US$ 26,8 ribu, Denmark 44 ton atau US$ 17 ribu dan negara lainnya dengan total 124 ton atau US$ 26 ribu. “Tingginya kuota impor mesti dikoreksi,” kata Halim kepada Neraca, lewat siaran persnya, Senin (20/1).

Usulan koreksi terhadap kuota impor itu didasari oleh temuan Pusat Data dan Informasi KIARA (Agustus 2013). KIARA menemukan fakta produksi garam nasional mengalami kenaikan, di antaranya Dari tahun 2011 sebesar 1,621,594 ton menjadi 2,473,716 ton (2012). Kenaikan ini mestinya menutup kran impor, khususnya garam industri. Hal ini dikarenakan adanya surplus garam konsumsi pada tahun 2012 sebesar 1.007.380 ton plus 577.917 ton hasil produksi garam tahun 2013 (per November).

“Di saat yang sama, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh tambak garam. Bukan semata urusan produksi, melainkan teknologi, pengolahan, dan pemasarannya. Tak kalah penting kemudian adalah mengharuskan industri menyerap garam lokal dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yakni Rp. 750 untuk garam Kualitas Produksi 1 (KP1) dan Rp. 550 untuk garam kualitas KP2,” tambah Halim.

Tiga Kementerian

Selain itu, permasalahan lain, jelas Halim, saat ini terdapat 3 kementerian yang memiliki kewenangan pengelolaan dan perdagangan garam minus koordinasi, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan. “Ini pula yang harus dibenahi. Karena garam adalah komoditas strategis bangsa Indonesia,” terang Halim lebih lanjut.

KIARA juga mendesak adanya perbaikan pelaksanaan program bantuan KKP dalam program peningkatan produksi garam. “Hal lain yang perlu diperbaiki adalah pelaksanaan program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR),” tandasnya.

Untuk desakan itu, Halim merujuk pada temuan Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013). KIARA menemui fakta di Indramayu, Jawa Barat dan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, bahwa pertama, pengelolaan dana PUGAR yang diterima oleh KUB sejak awal lebih banyak dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota/Kabupaten/Provinsi, termasuk buku rekeningnya.

Temuan kedua, penerima program PUGAR (sekali lagi) berbasis pemilik lahan-buruh, bukan berbasis kelompok. Ketiga, pengadaan alat Salinometer tidak didahului dengan praktek lapangan. Alhasil, sedikitnya 8 buah alat tersebut per kelompok menganggur atau tidak dipergunakan dan lebih banyak disimpan di lemari oleh pemilik lahan. Adapun temuan terkahir, yakni keempat, pasca panen petani dibiarkan menjual sendiri dengan resiko dihargai tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah.