NERACA

 Jakarta---Jumlah orang yang mendekati garis kemiskinan tampaknya perlu mendapat perhatian. Alasannya  besarnya  penduduk hampir miskin tak beda jauh dengan jumlah penduduk miskin. .”Kita juga perlu juga mewaspadai kelompok masyarakat yang hampir miskin selain kelompok masyarakat yang benar-benar miskin karena jumlahnya di masyarakat ternyata hampir sama" kata Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan  dan UKM Bappenas, Ceppie Kurniadi Sumadilaga kepada wartawan di Jakarta,22/7.

Namun demikian, kata Ceppie, jumlah penduduk miskin ini sudah berkurang dan mencapai 12,49%. "Jumlah masyarakat miskin di Indonesia terus turun, sekarang angkanya sudah di 12,49%,”tegasnya.

Lebih jauh Ceppie, mengatakan jumlah masyarakat Indonesia yang sangat miskin, miskin dan hampir miskin jumlahnya di Indonesia hampir sama yaitu sekira 30 juta penduduk.

"Beberapa waktu belakangan ini pemerintah terfokus ke penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat yang tergolong sangat miskin dan miskin. Belum menyentuh kelompok yang rentan terhadap kemiskinan, padahal jumlahnya sama," lanjut dia.

Pemerintah, menurut Ceppie, telah memulai kebijakan yang pro kemiskinan dalam jangka pendek untuk mengantisipasi keadaan penduduk Indonesia ini. "Harus ada program-program pro-poor yang terintegrasi sehingga cukup mengurangi kesenjangan ekonomi. Hal ini tentu tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat saja, tetapi juga pemerintah daerah," paparnya.

Selain masalah kemiskinan, ia juga memaparkan beberapa hal yang harus diperhatikan lebih luas selain kemiskinan, diantaranya adalah tentang penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesempatan kerja yang lebih berkualitas. Hal ini dilakukan untuk menuju pemerataan pembangunan.

Sementara itu, pengamat ekonomi Aviliani, mengatakan jika harga BBM dinaikkan atau penggunaan BBM bersubsidi dibatasi implikasi akan tertuju pada inflasi. Sebenarnya, jika dana Rp50 triliun digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, lanjutnya, tidak akan menimbulkan masalah inflasi. "Kita takut menahan inflasi tapi mengorbankan orang bawah," tambahnya.

Pihaknya menambahkan, penambahan subsidi tersebut nantinya hanya akan menjadi beban, karena tidak ada aktifitas keekonomian. "Ini akan menjadi beban karena tidak ada aktifitas, karena kaitannya hanya subsidi aja," ungkap wanita cantik ini.

Dia menambahkan, dengan dana Rp50 triliun tersebut, lebih baik digunakan kepada hal yang realistis, dengan dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk membeli hasil produk pertanian. Walaupun harga hasil pertanian naik, petani tidak dapat harga yang layak dari tengkulak. "Menyelesaikan masalah-masalah pertanian berarti menyelesaikan masalah kemiskinan," pungkasnya. **munib/cahyo