Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Banjir kini bagaikan sebuah tradisi, bahkan di sejumlah kota yang selama ini bisa dibilang tidak pernah banjir, belakangan malah jadi langganan banjir.

Selama ini cara penyelesaian masalah banjir tidaklah efektif, terbukti dari kondisi yang ada sekarang. Penyebabnya adalah tidak dilakukannya penyelesaian masalah secara menyeluruh. Selama ini masalah tersebut diselesaikan dengan cara parsial atau saling menyalahkan antara satu pemerintah pusat dan daerah.

Banjir umumnya disebabkan oleh beberapa hal seperti sampah yang banyak menyumbat saluran drainase, kurangnya ruang terbuka hijau yang di sebabkan banyaknya pembangunan perumahan membuat air hujan yang seharusnya diserap tanah berganti jadi genangan air permukaan yang lebih sering disebut banjir.

Sampah adalah produk dari populasi manusia. semakin banyak manusia, maka semakin banyak sampah. Semakin banyak manusia, maka semakin banyak dibangun rumah rumah baru, semakin banyak penebangan pohon sebagai bahan rumah, ruang terbuka hijau akan semakin sedikit, air permukaan akan semakin banyak.

Apalagi pemerintah daerah sering mengabaikan konsep tata ruang dan tata wilayah tanpa memperhatikan daerah resapan air, maka banjir sulit akan teratasi. Kemudian dalam hal bantuan, pemerintah pusat misalnya sudah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun untuk di Bekasi ternyata belum ada perwakilannya seperti halnya di daerah lainnya yang dikenal dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Persoalan koordinasi dan komunikasi antarlembaga baik di pemerintah pusat maupun daerah tetap menjadi persoalan krusial yang terus menerus terjadi. Tidak adanya BPBD Kota Bekasi akhirnya menjadi alasan Walikota Bekasi untuk selalu membentuk lembaga yang bersifat ad-hoc. Ini tak lain untuk menyederhanakan persoalan dari sudut pandang pemerintahan, walau kondisi yang dialami masyarakat cukup memberatkan menghadapi bencana banjir yang terus berulang setiap tahun.  

Organ pemerintah pusat dalam hal ini BNPB Pusat seharusnya menginventarisasi dan mendorong pemerintah daerah untuk secepatnya membentuk perwakilannya di daerah, sehingga memudahkan arus koordinasi dalam menghadapi semua titik banjir yang berada di sebuah wilayah perkotaan. Bagaimanapun jadi pertanyaan, Kota Bekasi yang dekat Pusat sampai sekarang belum membentuk organisasi badan penanggulangan banjir daerah (BPBD), mengapa? 

Akibatnya, kondisi banjir yang terjadi di Kota Bekasi kurang mendapat perhatian serius dari Walikota Bekasi. Misalnya di wilayah Irigasi Danita RW 14 Bekasi Jaya, Bekasi Timur, hingga hari kedua dilanda banjir hebat, belum ada bantuan pangan atau posko darurat untuk membantu warga. Ironis bukan?