BI: Bank Wajib BUKU 4 - Syarat Branchless Banking

NERACA

Jakarta - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah menjelaskan, program layanan perbankan tanpa kantor atau branchless banking saat ini hanya bisa dilakukan oleh bank yang termasuk Bank Umum Kelompok Usaha (BUKU) 4 yakni bank harus memiliki modal inti sebesar Rp30 triliun.

Halim juga menjelaskan, awalnya program tersebut dilakukan dengan hati-hati sebelum melakukan tindakan lebih lanjut. “Sebelum kita buka lebih lanjut kita meminta kepada bank yang memiliki manajemen risiko yang kuat, sistem informasi yang kuat lalu kita juga akan meninjau kembali,” kata Halim di Jakarta akhir pekan lalu.

Sebelumnya, bank sentral telah menyiapkan pilot project branchless banking selama enam bulan sejak Mei hingga November pada tahun lalu, dengan melibatkan beberapa bank yakni, Bank Mandiri, BRI, CIMB Niaga, BTPN dan Bank Sinar harapan Bali.

“Nanti kita lihat, dari hasil uji coba itu kita punya lesson learnt, rasanya tidak mungkin kalau banknya tidak memiliki IT, kekuatan manajemen risiko. Tapi nanti kalau bank-bank yang kita ingin proyek nanti kita perluas kita lakukan penilaian kembali,” tutur Halim.

Dari hasil ujicoba ini bank sentral akan menyiapkan aturan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam memperluas jangkauan akses layanan jasa keuangan bagi masyarakat. Namun, peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi hambatan tersendiri dalam menelurkan aturan mainnya.

Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan pindahnya pengawasan bank ke OJK perlu koordinasi lebih llanjut. “Ini tidak bisa asal tabrak, harus koordinasi ke OJK. Tujuan tetap kita arahkan menabung, tahapan akhir bisa memperoleh jasa keuangan untuk kegiatan ekonomi,” ucap dia.

Sebelumnya Ronald juga memperkirakan bulan depan akan mengeluarkan aturan baru mengenai layanan branchless banking ini. Aturan branchless banking bahkan akan diperluas menjadi digital financial service (DFS).

Menurut dia, aturan ini bisa keluar karena bank sentral telah mempelajari hasil uji coba branchless banking yang dilakukan sejumlah bank pada akhir tahun lalu. Dari laporan percontohan, BI melihat bahwa sistem berbasis teknologi atau hibrid yang paling mendukung layanan perbankan hingga ke penjuru nusantara.

Karena itu, katanya, konsep hibrid dipastikan masuk dalam aturan tersebut. "Konsep hibrid (kerja sama bank dengan perusahaan telekomunikasi) yang selama ini dikembangkan dipastikan akan digunakan," yakinnya.

Untuk perusahaan telekomunikasi yang ikut serta adalah PT Indosat Tbk dan PT XL Axiata Tbk. Dalam proyek uji coba ini, bank atau perusahaan telekomunikasi bisa memilih delapan wilayah yang telah ditetapkan menjadi basis uji coba branchless banking. Kedelapan provinsi ini antara lain Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan.

Dijelaskan Ronald, aturan ini juga akan mengatur penggunaan uang elektronik atau e-money. Termasuk juga, skema skema kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi agar tercipta kerja sama yang saling menguntungkan. "Perusahaan telekomunikasi yang ingin turut serta harus izin ke BI, karena mereka bukan bank," pungkasnya. [sylke]

Related posts