SBY dan Tugas Akhir di Pemerintahan - Oleh: Panca Hari Prabowo

Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mengakhiri masa kerjanya salah satunya dapat diukur dari keberhasilan peralihan tongkat estafet kepemimpinan, terutama ketika kepala negara atau kepala pemerintahan secara konstitusi tidak lagi bisa mencalonkan diri untuk masa pemerintahan selanjutnya.

Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2004 dan 2009, pemilihan umum (pemilu) 2014 jelas bukan lagi medan pertarungan di kancah kepemimpinan nasional.

Sesuai konstitusi, Presiden Republik Indonesia (RI) hanya dapat menjabat selama dua kali masa jabatan dengan jangka watu 10 tahun atau lima tahun untuk masing-masing periode masa jabatan.

"Salah satu ukuran kematangan demokrasi adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur, damai dan demokratis. Sebentar lagi kita akan menyelenggarakan kembali pemilihan umum itu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam bukunya "Selalu Ada Pilihan" yang diluncurkan pada akhir pekan ini.

SBY dalam salah satu bagian bukunya itu mengajak semua pihak untuk menyukseskan pemilu 2014 dan memberikan sumbangan terhadap kemajuan politik nasional.

"Mari dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kita sukseskan pemilihan umum mendatang. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita dan generasi mendatang sebuah tatanan dan tradisi politik yang baik. Politik adi luhung yang menunjukkan keluhuran budi bangsa Indonesia," katanya.

Keinginan Presiden untuk mengakhiri masa jabatannya dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pimpinan nasional sesuai dengen kehendak masyarakat juga dilakukan dengan memastikan aparatur pemerintah bisa menjalankan tugas menyukseskan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya.

Dalam rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri), SBY menegaskan pentingnya kedua institusi itu netral dan mengamankan berlangsungnya pemilu secara baik.

"Pentingnya menjaga netralitas TNI dan Polri dalam pemilu. Saya sudah sering menegaskan, saya akan mengatakan kembali. Netralitas TNI Polri itu bukan hanya harapan selaku Kepala Pemerintahan dan Negara tetapi juga para elit politik dan juga rakyat Indonesia," catat SBY.

Ia menilai, pemilu 2004 dan 2009 berhasil dilaksanakan secara sukses. TNI dan Polri juga sukses dalam menjaga netralitasnya.

Untuk itu, SBY menyampaikan pujiannya, dan berharap pada 2014 dapat kembali dipertahankan tugas dan kewajiban TNI dan Polri adalah memastikan agar pemilu dapat berlangsung tertib dan aman sehingga pemilu dapat berjalan sukses yaitu pemilu yang demokratis, jujur dan adil.

Presiden dalam kesempatan itu juga mengimbau masyarakat agar turut menjaga agar pemilu dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Presiden meminta agar segala masalah dalam pemilu dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang telah disediakan dan menghindarkan diri dari tindakan anarkistis.

"Saya harus mengingatkan militer dan kepolisian harus mengetahui janganlah melihat sesuatu sebagai sesuatu yang rutin. Kegiatan satu yang lain apalagi pemilu bisa berbeda," kata Presiden saat memberikan pengarahan dalam rapat pimpinan TNI - Polri di Jakarta, Kamis (16/1).

Kepala Negara mengatakan, pemilu merupakan salah satu proses demokrasi yang rutin dilakukan untuk memilih para pemimpin politik dalam legislatif dan eksekutif (presiden dan wakil presiden).

Dalam pemilu, dikemukakannya, diperlukan keamanan dan ketertiban, sehingga masyarakat dapat melakukan pemilihan dengan aman, dan sesuai hati nuraninya.

Seiring dengan perkembangan masyarakat, menurut SBY, maka situasi dan kondisi dalam masyarakat juga berkembang. Untuk itulah, dikemukakannya, keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan rutin.

"Intinya, jangan dianggap rutin," ujar Presiden, menegaskan.

Presiden mengatakan, pengalaman 2004 dan 2009 pemilu dapat berlangsung sukses dan aman. Pada 2014 ini, dirinya juga mengharapkan pemilu yang demokratis, jujur, adil serta aman dan tertib juga kembali terlaksana.

"Tugas jajaran Polri mengemban tugas menanggulangi gangguan Kamtibmas, dalam mengemban tugas itu cegahlah adanya korban. 2004, 2009 manis indah, saya juga berharap tahun ini juga begitu," katanya.

Presiden dalam kesempatan itu juga mengharapkan para elit politik dan masyarakat turut serta menjaga stabilitas politik, sekaligus juga mencegah kompetisi politik di luar batas kepatutan.

SBY juga menyeru kepada para elit politik untuk mengendalikan emosi dirinya, maupun para pendukungnya sehingga menghindarkan aksi-aksi kekerasan yang mungkin terjadi.

Peran elit politik

Kerja keras aparatur negara dan juga perangkat penyelenggara pemilihan umum seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan pemilihan umum akan sia-sia bila elit politik tidak ikut serta mendorong cara-cara berpolitik yang adil dan baik.

Dalam bukunya karangannya, SBY juga menyampaikan betapa pentingnya kerja sama dan peran elit politik menciptakan situasi persaingan yang sehat dan adil serta semangat bersama untuk bukan sekedar mencapai kemenangan namun juga memajukan politik dan demokrasi nasional.

"Perlu saya garis bawahi pula pentingnya peran para elit politik dan tokoh bangsa untuk senantiasa menjadi dan memberi contoh dalam berpolitik dan berdemokrasi yang baik," catat Yudhoyono.

Dikemukakannya pula, "Mari kita berikan contoh untuk berdemokrasi secara tertib dan penuh etika. Menang terhormat akan jauh lebih mulia daripada menang dengan menghalalkan segala cara".

Politik yang baik, menurut SBY, adalah politik tanpa kekerasan dan sekaligus politik yang mencerdaskan. Masa depan politik dan demokrasi yang seperti itu yang hendak dibangun di Indonesia.

"Di saat-saat akhir pengabdian saya sebagai pemimpin di negeri ini, saya mengajak seluruh rakyat Indonesia terutama para elit dan tokoh bangsa, untuk membuat politik dan demokrasi kita semakin matang, makin beradab dan makin berkualitas," catatnya.

Yudhoyono menilai, jalan demokrasi adalah pilihan bangsa Indonesia.

"Tetapi, demokrasi yang kita pilih haruslah yang membawa manfaat bagi rakyat dan tentu bukan sebaliknya. Demokrasi yang tengah kita bangun haruslah menghadirkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bukan sebaliknya membawa keonaran, kegaduhan dan instabilitas sehingga negeri ini tidak bisa membangun dengan baik," demikian Susilo Bambang Yudhoyono.

Indonesia yang berada di tengah tatanan masyarakat dunia menunggu sosok Presiden baru untuk masa lima tahun ke depan. Semua pihak tentunya harus memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan pemilu, perkembangan dan kemajuan demokrasi Indonesia. (ant)

Related posts