Pemerintah Disarankan OJK Untuk Nonperbankan

Pemerintah Disarankan OJK Untuk Nonperbankan

Jakarta---Pemerintah diminta mengarahkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk “mengontrol” non perbankan disbanding kepada industri perbankan. Alasan pembentukan OJK dinilai belum terlalu urgent. “Menurut saya belum urgen, tapi kalau OJK untuk nonperbankan urgen," kata pengamat Ekonomi Aviliani kepada wartawan di Jakarta,24/7.

Oleh karena itu, Aviliani menyarankan agar pemerintah memberikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengarankan khusus kepada industri perbankan .Masalahnya,. dengan adanya arus dana keluar pastinya akan melibatkan bank-bank sebagai agen, sehingga OJK untuk sektor perbankan belum begitu urgen.

Lebih jauh kata Avi-panggilan akrabnya, seharusnya lembaga seperti OJK tersebut merupakan lembaga yang independen, karena saat ini lembaga seperti itu masih di bawah pemerintah. "Harusnya mereka independen, kalau tidak independen nanti bisa seperti kasus Sri Mulyani (kasus Century)," tegasnya.

Yang menjadi permasalahan pemerintah saat ini bukan subtansi, tapi masalahnya siapa yang akan di OJK. Pihaknya menambahkan, OJK perlu dipaksakan ke non bank. Karena asuransi dan dana pensiun masih berada di bawah naungan Departemen Keuangan. "Seharusnya OJK bukan departemen harus independen, seperti Bank Indonesia (BI)," imbuhnya.

Ditempat terpisha, Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo merespon positif perpanjangan pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui sidang paripurna, di mana DPR akhirnya menyetujui perpanjangan masa pembahasan RUU OJK. "Bukan hanya dewan komisioner yang mesti diselesaikan tapi masalah perlindungan konsumen,”ungkapnya.

Selain itu, kata Agus lagi, juga masalah pemahaman perbankan hingga persoalan hukum. Juga menjadi tekanan yang penting. Karena industri perbankan terus mengalami perkembangan sesuai tantangan jaman. “Edukasi konsumen sampai ke masalah penegakan hukum," terangnya

Hal yang sama diungkapkan Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati, dimana penyelesaian RUU OJK merupakan keinginan bukan hanya dari Kementerian Keuangan, Namun juga keinginan DPR. Sehingga RUU OJK ini bisa diselesaikan. "Insya Allah, sepertinya semua pihak punya keinginan untuk menyelesaikan," tambahnya.

Sebelumnya, pembahasan OJK oleh Pemerintah dan DPR mandek karena adanya substansi pemilihan dewan Komisioner. DPR pun sempat mengusulkan pada Badan Musyawarah (Bamus) untuk mendapatlam penambahan satu kali masa persidangan, yaitu pada Agustus-Oktober.

"Meskipun surat kami sudah ditolak oleh Bamus, bahwa permohonan perpanjangan masa sidang kami ditolak, tolong disetujui dalam rapat ini," ujar Ketua Panitia Khusus (Pansus) OJK Nusron Wahid.

Namun demikian, pada rapat paripurna, disetujui untuk diperpanjang pembahasannya satu kali masa sidang. **cahyo

BERITA TERKAIT

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi

RUU Ekonomi Kreatif Bukan Untuk Membatasi Inovasi NERACA Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekonomi Kreatif yang saat ini bakal dibahas…

Infrastruktur jadi Senjata Pemerintah Atasi Middle Income Trap

      NERACA   Jakarta – Indonesia digadang-gadang akan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap.…

XL Hadirkan Buku Audio Untuk Tuna Netra

Masih dalam rangka memperingati hari jadi ke-21, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) mempertegas berkomitmen kuat untuk mendukung penyediaan sarana…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pengaruh Pilkada 2018 ke Ekonomi

  NERACA   Jakarta - Lembaga riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pengaruh pemilu kepala daerah…

Negara Berkembang Paling Pesat Pertumbuhan Belanja Online

    NERACA   Jakarta - Survei terbaru Mastercard menyebutkan, pertumbuhan aktivitas belanja melalui gawai (smartphone) atau "mobile shopping" berkembang…

Blended Finance Dikaji untuk Biayai Infrastruktur

  NEACA   Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji skema "blended finance" agar…