Jakarta – Masuknya Indonesia ke dalam kelompok 20 ekonomi utama atau The Group of Twenty (G-20), selalu dijadikan parameter ‘suksesnya’ pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam membangun dan mengembangkan ekonomi nasional. Padahal, Bank Dunia meragukan hal itu dengan menyebutnya sebagai sebuah keironisan.

NERACA

Kajian Bank Dunia tersebut bukannya tanpa alasan. Menurut ekonom senior Bank Dunia Vivi Alatas, pada acara Forum Publik Masalah Ketenagakerjaan: Meningkatkan Kesejahteraan Untuk Semua di Jakarta, Kamis (16/1), Indonesia ternyata masih memiliki masalah pada kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi. Hal tersebut dapat terlihat dengan ketersediaan lapangan kerja yang masih didominasi sektor informal sebesar 54%. Bahkan, tingkat pengangguran usia muda berpendidikan mencapai 20%.

“Indonesia sekarang sudah menjadi negara G-20 bahkan katanya ingin mencapai status high income country. Tapi, faktanya kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia justru terus meningkat. Jadi, agak ironis memang keterlibatannya di forum ekonomi internasional itu,” kata Vivi.

Dia menjelaskan, sejak tahun 2001 hingga 2012 telah terjadi peningkatan 20 juta lapangan kerja baru. Namun, peningkatan tren tersebut sebagian besarnya tercipta dari sektor informal. Sayangnya, sektor tersebut ternyata juga memiliki tingkat produktifitas yang rendah. "Lapangan kerja di Indonesia masih didominasi sektor informal sebesar 54%. Dari sektor informal itu 38% diisi pekerja tanpa kontrak atau buruh serabutan. Ironisnya, ternyata lapangan kerja di sektor informal pun juga masih banyak masalah," ujarnya.

Bahkan, tren meningkatnya lapangan kerja ternyata juga tidak menghasilkan industri dengan produktifitas tinggi. "Tren terciptanya lapangan kerja baru memang terus meningkat hingga 20 juta sejak tahun 2001 sampai 2012 kemarin. Tapi sejumlah lapanga kerja itu ternyata produktifitasnya rendah. Karena yang tercipta hanya lapangan kerja seperti jasa transportasi, perdagangan, ritel dan layanan publik," tutur Vivi.

Ironisnya lagi, menurut dia, sepanjang periode tersebut lapangan sektor lapanga kerja produktif yang dapat menyerap banyak tenaga kerja justru mengalami penurunan. "Sektor lapangan kerja yang produktif seperti konstruksi justru turun sebesar 6,1%. Bahkan sektor manufaktur penurunannya sampai 13,9%," ujarnya.

Vivi menerangkan, dengan turunnya tren lapangan kerja dengan produktifitas tinggi akhirnya membuat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat terutama untuk usia muda yang terdidik. Katanya pada tahun 2001 tingkat pengangguran usia muda yang terdidik masih di bawah 15%. Sedangkan pada tahun 2010 kemarin sudah mencapai angka 20%.

"Padahal, dengan tingginya pertumbuhan ekonomi di Indonesia harusnya pemerintah bisa menciptakan lapangan kerja yang baik untuk usia muda terdidik itu. Bahkan, usia muda terdidik juga kerap digadang-gadangkan sebagai bonus demografi. Tapi, ternyata trennya terus meningkat," ungkap Vivi.

Untuk itu Vivi menekankan agar pemerintah Indonesia bisa berkomitmen menurunkan angka pengangguran khusunya untuk usia muda yang terdidik. Pasalnya, populasi usia muda terdidik itu memang sedang menjadi aset paling berharga untuk pembangunan berkelanjutan. "Bonus demografi itu harus segera dimanfaatkan sebelum berakhir. Karena anak muda itu akan segera menjadi tua," jelas Vivi.

Sementara di mata pengamat ekonomi makro Telisa Aulia Falianty, mengenai layak atau tidaknya Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu mengenai kriteria atau persyaratan masuk dalam kelompok ini. Dalam G-20 hanya dimasukkan kriteria mengenai negara yang mempunyai kontribusi besar dalam Produk Nasional Bruto (GNP) kepada masyarakat dunia dan tidak memasukkan kriterian negara perpendapatan perkapita. Hal ini dikarenakan kelompok ini menguasai hampir 90% total GNP.

“Apabila dimasukkan kriteria negara berpendapatan perkapita dimana masalah kemiskinan dan kesenjangan yang tinggi, mungkin saja Indonesia bisa terancam keberadaannya di G-20 itu,” kata Telisa kepada Neraca, Kamis (16/1).

Menurut dia, ancaman keberadaan Indonesia di G-20 itu malah dilihat dari dorongan dari negara yang ingin masuk dalam kelompok ini seperti Singapura dan Norwegia. Dimana kedua negara ini menyatakan bahwa Indonesia mempunyai kontribusi GNP yang kecil untuk masyarakat dunia.

Belum Layak

Sedangkan pengamat ekonomi UI, Eugenia Mardanugraha tegas mengatakan bahwa Indonesia saat ini bisa dibilang belum layak untuk ikut dalam negara anggota G-20. Pasalnya, Indonesia masih belum dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya dan masih adanya beberapa permasalahan yang harus diperbaiki di dalam negeri. “Menurut saya sangat tidak layak, karena yang namanya negara-negara maju bukan hanya dari sisi pendapatannya saja, tapi juga penguasaan teknologi untuk bisa berproduksi yang tinggi,” ujarnya, kemarin.

Indikator Bank Dunia dimasukkannya Indonesia sebagai negara anggota G20, menurut dia, antara lain karena pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Namun, pendapatan perkapita tidak serta merta mencerminkan bahwa ekonomi di negara tersebut baik dan merata. “Saat ini jelas, kesenjangan sangat tinggi, yang kaya, kaya banget dan yang miskin semakin miskin”, tutur dia.

Memang, kata Eugenia, permasalahan kesenjangan dan kemiskinan tersebut menjadi persoalan yang harus diatasi sendiri. Namun, Indonesia seharusnya juga memperhitungkan kesiapannya untuk bersaing dengan negara-negara luar nantinya. Pasalnya, dengan tidak kesiapan Indonesia untuk meningkatkan produksi dalam negeri, Indonesia juga hanya akan menjadi sasaran negara-negara kapitalis untuk membuat masyarakat kelas menangah membeli produk-produk luar negeri. “G20 ini kan kemudian hanya akan menjadi stempel atau gengsi pemerintah”, ujarnya.

Namun, Direktur Indef Enny Sri Hartati punya pandangan lain. Menurut dia, negara yang masuk dalam G-20 dilihat dari volume ekonominya bukan dari kualitas kesejahteraan suatu negara. Sehingga, sah saja jika Indonesia masuk dalam jajaran tersebut.

Enny mengakui bahwa Indonesia masih dalam kondisi di mana banyak pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Namun, bukan hal seperti ini yang menjadi penilaian suatu negara masuk dalam G-20. “Berdasarkan GDP jelas kita masuk, karena GDP kita besar dengan jumlah penduduk yang besar”, tegas dia.

Bahkan, kata Enny, untuk mengukur layak tidaknya Indonesia masuk G-20 berat, karena bagaimana cara pandang berbeda. Namun, dia menyebutkan di banyak negara, perbandingan antara GDP dan GNP (gross national product) hampir seimbang. Sedangkan di Indonesia sangat terlihat jelas jaraknya.