BI Klaim Redenominasi Berjalan Sukses - Ekonomi Stabil

NERACA

Jakarta - Lama tak terdengar, ‘hembusan angin’ redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah dengan menghapus tiga angka nol di belakang, kembali ditiup oleh Bank Indonesia (BI). Gubernur Bank Indonesia, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo, menilai perekonomian yang stabil merupakan kunci bagi keberhasilan rencana bank sentral menerapkan redenominasi.

"Saya sangat yakin redenominasi akan berjalan sukses. Tetapi salah satu kuncinya adalah ekonomi dalam keadaan stabil dan baik," kata Agus Marto di Jakarta, Kamis (16/1). Dia menuturkan, pada 2013 lalu, situasi perekonomian domestik justru sedang mengalami koreksi pertumbuhan ekonomi dan dampak dari gejolak global masih akan dirasakan hingga 2014.

"Stimulus moneter Bank Sentral AS (The Fed) dikurangi dan di dalam negeri inflasi tahun 2013 sempat meningkat melebihi target yang direncanakan," terangnya. Selain itu, lanjut Agus Marto, neraca transaksi berjalan (current account) yang hingga akhir 2013 diperkirakan masih defisit sebesar 3,5% dan dan pelemahan nilai tukar rupiah masih akan menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia pada tahun ini.

"Agar yakin redenominasi itu akan tercapai tujuannya, sebaiknya tidak memaksakan di situasi yang kurang tepat," papar dia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Ronald Waas menambahkan bahwa syarat penerapan redenominasi adalah keharusan situasi ekonomi dan politik dalam keadaan stabil.

"Sekarang perekonomian tidak dalam kondisi kondusif untuk menjalankan (redenominasi)," kata Ronald. Namun, lanjut Ronald, hingga kini rencana program redenominasi tersebut juga masih berlanjut. "Amanat Presiden sudah jalan, DPR juga sudah membentuk panitia khusus, dan sudah ada diskusi publik," jelas dia. Redenominasi memerlukan persiapan yang matang dan waktu yang tidak singkat, misalnya untuk sosialisasi ke masyarakat.

"Saya ingat, persiapan redenominasi itu lima sampai tujuh tahun. Bukan hanya cetak uang dan distribusi, tetapi perlu sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Negara kita besar, harus terjamin sosialisasinya sampai ke seluruh masyarakat," tandasnya.

Namun lagi-lagi, penerapan redenominasi rupiah ini amsih terganjal di regulasi atau belum ada payung hukumnya. Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Redenominasi, Ecky Awal Mucharam mengatakan, rencana penyederhanaan mata uang itu cukup sulit terwujud di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena para politikus akan lebih fokus pada urusan kampanye.

Menurut Ecky, jika Pemerintah tidak ngotot memperjuangkan RUU ini, maka para politikus juga tidak terburu-buru membahasnya. "Kita nanti ada rapat kerja rencananya dengan Menteri Keuangan, Chatib Basri akhir masa sidang, kira-kira awal Desember. Tapi harus realistis sebab bulan Januari sudah masa kampanye. Akan diundangkannya RUU Redenominasi sangat tidak mungkin," katanya, awal November lalu.

Alasan lain redenominasi terancam molor lantaran nilai rupiah yang belum stabil. Dia pun sepakat bahwa dalam kondisi masih gonjang-ganjing, ide menghapus sebagian nol dipinggirkan terlebih dahulu. "Realistis sajalah. Kita fokus menstabilkan rupiah dahulu,” tambahnya.

Komis XI DPR justru meminta Pemerintah tidak terburu-buru ingin melaksanakan redenominasi. Pasalnya, harus dipastikan efek menghapus nol dari mata uang itu tidak menimbulkan dampak psikologis buruk bagi masyarakat dan dunia usaha. [ardi]

Related posts