Pertamina Akuisisi PGN - Dinilai Tepat, Pemerintah Masih Mengkaji

NERACA

Jakarta – Pro kontra dibalik rencana Pertamina mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) memaksa Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan angkat suara. Menurutnya, akuisisi Pertamina terhadap PGN dinilai merupakan pilihan tepat, “Akuisisi ini pilihan tepat agar persoalan gas bisa mulai dari produksi hingga distrubis bisa ditangani dengan baik,”ujarnya di Jakarta, Kamis (16/1).

Kata Dahlan, persoalan gas harus ada satu perusahaan yang bermain di hilir. Alasannya, guna memudahkan produksi dan distribusi. Terlepas belum ada pernyataan resmi, ke depan soal gas tetap aman dan dapat terkendali.

Dia menambahkan, bila kedua perusahaan gas plat merah tersebut telah resmi bergabung, maka diharapkan upaya pengembangan infrastruktur di bidang pendistribusian gas nasional dapat segera terwujud sehingga bisa mendorong terpenuhinya kebutuhan energi nasional dan tercipta tatanan masyarakat yang modern,”Gas diyakini akan kian menjadi masa depan Indonesia. Dibanding minyak, kita akan sulit menemukan sumber minyak baru, tapi kita masih bisa memperoleh sumber gas baru. Karena itu distribusi gas ke rumah-rumah penduduk juga harus menjadi fokus di masa depan," ujar dia.

Untuk itu, Dahlan berharap agar pembahasan peseteruan jalur pipa gas yang melibatkan dua perusahaan tersebut tidak semakin berlarut-larut. Karena, menurut Dahlan perseteruan yang tak kunjung usai ini bisa mengganjal Indonesia modern.

"Kalau kita menuju Indonesia modern, jangan lagi mengandalkan elpiji, pertama mahal, angkutan membikin keruwetan sendiri, kenapa nggak pakai gas ke rumah penduduk. Disamping kita menjadikan perusahaan kelas dunia," tutupnya.

Sebelumnya Menteri BUMN Dahlan Iskan menyebutkan, ada dua skenario yang dapat dilakukan PT Pertamina dalam melakukan akuisisi terhadap PT PGN. "Dilakukan dua tahap atau sekaligus saja satu tahap," kata Dahlan.

Secara rinci, untuk opsi akuisisi dua tahap, Dahlan menerangkan bahwa pada tahap pertama PGN mengakuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas), baru kemudian hasil gabungan keduanya diakuisisi oleh Pertamina sebagai induk usaha,”Antara lain mengatasi keruwetan tadi, supaya tidak ada persaingan nasional dirugikan. Bisa saja satu tahap bisa saja dua tahap," paparnya.

Dahlan menambahkan, kedua opsi tersebut masih belum dapat diputuskan dalam waktu dekat ini. Namun demikian, dirinya menerangkan, untuk melancarkan prosesi tersebut, pihaknya telah menunjuk PT Danareksa (Persero) dan Bahana Sekuiritas untuk mengkaji langkah terbaik yang dapat dipilih dari dua opsi tersebut,”Akan satu tahap atau dua tahap masih dikaji, kalau yang terbaik untuk bangsa kita ikut saja, kalau yang baik dua step, PGN beli Pertagas, PGN dibeli Pertamina ya silakan saja, tapi kajiannya belum selesai,”tandasnya. (bani)

 

BERITA TERKAIT

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…

BERITA LAINNYA DI Bursa Saham

Tumbuh by Astra Financial Raih 2,5 Juta Kunjungan

Pameran virtual pertama Astra Financial, Tumbuh by Astra Financial yang digelar dua pekan mencatatkan lebih dari 2,5 juta kunjungan konsumen.…

Berkolaborasi Wujudkan Mudik Sehat dan Aman

Budaya mudik di Indonesia jelang libur lebaran selalu menyisakan masalah, khususnya potensi lonjakan volume kendaraan dan angka kecelakaan. Maka tak…

Gandeng Kerjasama Telkom - LKPP Rilis Sistem E-Katalog Versi 6.0 Yang Lebih Responsif

Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan transparansi dalam pengadaan barang, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerjasama dengan PT Telkom Indonesia…