BI Dukung Aturan PPATK - Mencegah Transaksi “Uang Haram”

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendukung penuh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang mengeluarkan aturan tentang kewajiban penyedia jasa keuangan (PJK), khususnya bank umum, menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan Keluar Negeri (LTKL) mulai 15 Januari 2014.

Kendati belum mengetahui secara detil aturannya, tidak membuat bank sentral untuk tidak mendukung. Pasalnya, BI percaya apa pun kebijakan yang dikeluarkan PPATK terkait pelaporan transaksi dana oleh bank umum, hal itu merupakan yang positif. "Apa pun peraturan yang dikeluarkan oleh PPATK, akan dilaksanakan oleh BI," kata Deputi Gubernur BI, Ronald Waas, di Jakarta, Kamis (16/1).

Dia juga menuturkan, sebagai lembaga pengatur dan pengawas, BI dan PPATK memiliki fungsi untuk memastikan terdapatnya kepatuhan penyelenggara dalam hal transfer dana dalam bentuk pelaporan yang dilakukan secara berkala. "Memang ada kepatuhan pelaporan ke PPATK dan BI sebagai lembaga pengatur dan pengawas," tambahnya.

Ronald mengatakan, BI telah mengeluarkan aturan yang mewajibkan perbankan untuk mengenal jauh nasabahnya. Aturan tersebut dikemas dalam PBI No. 11/28/PBI/2009 tentang Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Dalam hal ini di mana perbankan wajib mengidentifikasi, verifikasi dan memantau untuk memastikan bahwa transaksi sesuai profil nasabah.

Kewajiban mengenal nasabah ini penting untuk melindungi bank dalam menjalankan kegiatan usahanya dari berbagai risiko. Sejumlah risiko yang dapat dihindari misalnya risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi dan mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak pidana, khususnya pencucian uang dan pendanaan terorisme.

PPATK sendiri menyebutkan, kewajiban penyampaian LTKL itu sendiri merupakan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Kewajiban penyampaian LTKL oleh PJK bank umum terhitung mulai 15 Januari 2014 itu, lebih cepat satu tahun pelaksanaannya dari batas waktu yang ditentukan oleh UU, yaitu paling lambat lima tahun sejak disahkan UU TPPU pada 22 Oktober 2010.

Pemberlakuan secara efektif kewajiban penyampaian LTKL oleh PJK Bank Umum itu tertuang dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2013.

Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa kewajiban penyampaian LTKL oleh PJK Nonbank akan diberlakukan secara efektif mulai 1 Juli 2014.

“Pilot bank”

Sementara Direktur Kerja Sama dan Humas PPATK, Zulkarnain, melalui siaran persnya di laman resmi PPATK, menyebutkan bahwa kewajiban penyampaian LTKL ini merupakan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Kewajiban penyampaian LTKL oleh PJK Bank Umum terhitung mulai 15 Januari 2014 itu, lebih cepat satu tahun pelaksanaannya dari batas waktu yang ditentukan oleh UU, yaitu paling lambat lima tahun sejak disahkan UU TPPU pada 22 Oktober 2010.

Pemberlakuan secara efektif kewajiban penyampaian LTKL oleh PJK Bank Umum itu tertuang dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor 12/1.02/PPATK/06/13 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri Bagi Penyedia Jasa Keuangan yang ditetapkan pada 9 Juli 2013.

Dengan demikian, berapa pun jumlah dananya, setiap transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri wajib dilaporkan oleh PJK kepada PPATK. Dengan diberlakukannya kewajiban penyampaian LTKL, maka dana atau uang hasil tindak pidana yang akan 'dilarikan' dengan cara ditransfer keluar negeri guna mengaburkan asal usul uang tersebut dapat terlacak.

Demikian pula halnya dengan dana atau uang yang masuk ke negara Indonesia yang bersumber dari aktivitas pencucian uang, dapat dilacak oleh PPATK. Menurut Zulkarnain, upaya mempersiapkan implementasi kewajiban penyampaian LTKL dilakukan sejak Tahun 2012 dengan penyusunan cetak biru proyek penyampaian LTKL.

Kemudian ditunjuk tujuh bank umum untuk menjadi pilot bank yaitu PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negera Indonesia Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Citibank NA, PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Danamon Tbk, serta pembentukan Tim Kerja (working group), baik di PPATK bersama pilot bank. [ardi]

Related posts