NERACA

Cianjur---Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku penyusunan pagu anggaran dalam APBN sangat rawan terhadap gerilya para calo anggaran, terutama saat ada perubahan dalam penetapan di Badan Anggaran DPR. “Nah, saat ada pagu anggaran ke perubahan di DPR inilah yang bisa berubah dan rentan," kata Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana kepada wartawan di Jakarta, (23/7)

Menurut Armida, Bappenas sendiri takkan mudah digerilya oleh para calo. Alasanya karena baru sebatas pagu indikatif saja. “"Kalau Bapennas sendiri, itu kan berperan saat pagu indikatif. Ketika anggaran sudah berada di pagu anggaran, itu juga masih kuat dan bisa dipegang,”tambahnya.

Lebih jauh kata Guru Besar FE Unpad ini menambahkan untuk menghindari dan sekaligus menekan terjadinya kemungkinan percaloan APBN, maka Bappenas menekankan perlunya proses-proses pelelangan (procurement) sebaiknya dilakukan secara e-procurement. "Kalau lewat e-procurement kan tidak ketemu langsung," lanjutnya.

Selain itu, pengetatan yang dilakukan adalah dengan memperketat pengawasan internal kementerian di bawah Inspektorat Jenderal. "Masing-masing K/L kan punya Irjen, itu diperketat pengawasannya. Selain itu kan juga ada BPKP dan BPK yang akan mengaudit," tandasnya.

Ditempat terpisah, Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng mengungkapkan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menaikkan anggaran belanja negara dalam APBN Perubahan 2011. Dimana anggaran belanja negara naik dari Rp 1.229,6 triliun menjadi Rp 1.320,751 triliun. "Alokasi anggaran belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 908,243 triliun dan transfer ke daerah Rp 412,507 triliun," katanya.

Lebih jauh kata pria yang biasa disapa Melki ini menambahkan anggaran belanja pemerinta pusat antara lain terdiri dari anggaran belanja pegawai Rp 182,875 triliun, belanja barang Rp 139,787 triliun, belanja modal Rp 136,877 triliun.

Selain itu anggaran subsidi juga dinaikkan menjadi Rp 237,194 triliun. Subsidi ini terdiri dari subsidi energi senilai Rp 195,288 triliun yang terdiri dari subsidi BBM Rp 129,723 triliun dan subsidi BBN Rp 592,08 miliar. "Subsidi listrik menjadi Rp 65,565 triliun. Subsidi listrik menampung keurangan subsidi 2009 sebesar Rp 4,58 triliun, serta rencana penundaan pembayaran sebagian besar subsidi listrik 2011 tahun berikutnya," jelasnya lagi

Sementara untuk subsidi non energi disepakati Rp 41,906 triliun yang terdiri dari subsidi pangan dan subsidi pupuk. Kemudian, pemerintah dan DPR juga meningkatkan target pendapatan negara tahun ini dari Rp 1.104,9 triliun menjadi Rp 1.169 triliun. Penerimaan ini terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.165 triliun dan hibah Rp 4,662 triliun.

Dari sektor perpajakan, pemerintah menaikkan target dari Rp 850,3 triliun menjadi Rp 878,68 triliun. Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak disepakati naik dari Rp 250,9 triliun menjadi Rp 286,567 triliun."Terkait penerimaan migas, Badan Anggaran memberikan catatan cost recovery disepakati sebesar US$ 12,33 miliar dan terus dilakukan upaya efisiensi,”imbuhnya.

Adapun soal penerimaan dari sector industri pertambangan panas bumi ditargetkan sebesar Rp356,11 miliar. Alasanya nilai tersebut sudah menjadi kesepakatan antara Komisi VII DPR dan Kementrian ESDM. “Sedangkan untuk penerimaan pertambangan panas bumi Rp 356,11 miliar, Banggar dan pemerintah menyepakati komisi VII dan ESDM melakukan pembahasan lebih lanjut," pungkasnya. **munib/cahyo