Pengusaha Keluhkan Kebijakan Moratorium Mal

NERACA

Jakarta – Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berkomitmen untuk melakukan moratorium pembangunan mal. Gubernur DKI Jakarta Jokowi menilai bahwa Jakarta telah dipenuhi oleh pusat perbelanjaan atau mal. Namun demikian, kebijakan tersebut disayangkan oleh Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan (APPBI). Sekretaris Jenderal APPBI Darwin A.Roni mengatakan, sebenarnya peluang bisnis akan semakin besar jika mal di ibukota masih bisa ditambah. “Dari sisi kami, masih ada peluang untuk membangun mal, artinya peluang bisnisnya masih besar,” ujar Darwin di Jakarta, Kamis (16/1).

Ia menjelaskan saat Jakarta masih dipimpin oleh Fauzi Bowo, memang banyak pusat perbelanjaan yang dibiarkan kosong dan tidak terpakai sehingga ada anggapan tidak perlu lagi membangun mal yang baru di Jakarta. “Tapi kalau lihat sekarang mal-mal tertentu sudah ramai sekali dan brand internasional juga cari space (untuk buka outlet) susah,kami tidak mau kontra atau apa. Mal yang sudah ada juga kami perbaikin, kami bangun managemen biar bagus,” lanjutnya.

Darwin juga mengatakan tidak semua wilayah di Jakarta dipenuhi dengan pusat perbelanjaan. Dia mencontohkan pada wilayah Jakarta Timur yang masih sangat sedikit jika dibandingkan Jakarta Selatan, Jakarta Pusat atau Jakarta Barat. “Di timur baru 15% dari total mal yang ada di Jakarta. Di sana anggota kami baru 7-8 mal. Rata-rata yang lain bisa sampai 20 mall,” jelas Darwin.

Meski demikian, pengusaha juga akan tetap mendukung kebikakan ini namun meminta agar kebijakan ini dipertimbangkan kembali. “Kebijakan itu intinya kami dukung kalau dilihat dari sisi traffic dan lain-lain. Tetapi moratorium itu kan tidak tertulis sampai kapan, baru statement saja,” kata Darwin.

Dia juga mengungkapkan, pada tahun ini ada beberapa pusat perbelanjaan yang akan dibuka di Ibukota, namun dia enggan menyebutkan angka secara pasti. “Tahun ini yang akan yang buka, ada beberapa juga di beberapa daerah Sumatera Utara, tidak terlalu banyak kalau karena pembangunan agak slowdown,” tandasnya.

Pertumbuhan Melambat

Sementara itu, Associate Directors Colliers International Ferry Salanto menilai pertumbuhan sektor ritel sepanjang 2013 tidak terlalu cemerlang. Pihaknya mencatat tahun lalu ada empat pusat perbelanjaan yang dibuka di Jakarta. “Di antaranya Lotte, Pondok Indah Street Gallery, Cipinang Indah dan yang terbesar The Baywalk Pluit,” katanya.

Hal itu menurutnya disebabkan oleh moratorium pemerintah DKI Jakarta yang melarang dibangunnya pusat perbelanjaan baru. Selain itu, terbatasnya lahan juga menjadi kendala.Selanjutnya, berbicara mengenai persediaan atau supply ruang ritel di wilayah Jakarta, pada 2014 hingga 2016 diprediksi jika Jakarta Barat menjadi lokasi yang banyak diincar investor. “Sedangkan untuk wilayah penyangga Ibu Kota, kawasan Tangerang masih menjadi primadona bagi sektor ritel,” tuturnya.

Sepanjang 2013 tercatat ada delapan ritel yang dibuka pada wilayah Bodetabek. Di antarnya Bekasi Junction, Mal Cioutra Citra, Grand Metropolitan, The Breeze, Cibinong Mall, Summarecon Mall, dan Cimone City Mall. Sebagai informasi, perkembangan bisnis retail di pinggir Jakarta diprediksi meningkat. Peningkatan tersebut khususnya untuk mal skala besar dengan luas 20 ribu m2 hingga 30 ribu m2.

Head of Advisory Services Coldwell Banker Commercial Tommy Bastamy menilai, hal itu terjadi lantaran adanya instruksi Gubernur DKI Jakarta tentang moratorium. “Karena moratorium pemberian izin pembangunan pusat perbelanjaan pertokoan atau mal sehingga menyulitkan pembangunan mal di Ibu Kota,” katanya.

Akan Diaudit

Dilain sisi, pihak Pemda DKI Jakarta tidak hanya melakukan moratorium pembangunan mal saja, namun juga akan mengauditnya. Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta, Gamal Sinurat mengatakan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta juga berencana melakukan audit terhadap sejumlah mal atau pusat perbelanjaan. Audit salah satunya terkait kesesuaian peruntukkan lokasi mal tersebut. “Audit itu perlu, itu baru akan kami mulai,” katanya.

Namun Gamal tak menyebut waktu dimulainya proses audit tersebut. Sementara terkait anggapan bahwa mal menjadi penyebab kemacetan di Jakarta, menurut dia itu tak bisa disamaratakan. “Itu perlu dicarikan solusi, dan itu tidak bisa disamaratakan harus kasus per kasus. Beda kondisi untuk tiap lokasi mal,” kata dia.

Menurut Gamal dampak positif dari moratorium mal adalah mengurangi kemacetan lalu lintas. Sementara dampak negatifnya, pengembang tak bisa memenuhi tuntutan pasar akan adanya pusat perbelanjaan. “Nanti akan kami cari solusinya apakah, misalnya, nanti diizinkan mal tapi pada lokasi-lokasi yang memang bangkitan masalah lalu lintasnya tidak terlalu besar,” kata Gamal.

Ada beberapa lokasi yang menurut dia masih mungkin didirikan mal, yakni di Jakarta Timur. Pasalnya sejauh ini persebaran mal masih menumpuk di Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Sehingga memperparah kondisi lalulintas di kedua wilayah tersebut. Namun tidak semua lokasi di Jakarta Timur bisa dibangun pusat perbelanjaan, karena ada beberapa titik yang memiliki tingkat kemacetan parah. “Semua perlu kajian ekstra lagi,” kata Gamal.

Related posts