Pemerintah Dinilai Gagal Kelola Sektor Pangan

NERACA

Jakarta - Dalam sidang kabinet paripurna kemarin (16/1), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerukan kepada para menterinya. Di akhir masa periode kepemimpinannya beliau menginginkan dua prioritas utama ekonomi yang harus dijalankan ditengah gejolak ekonomi yang masih akan terus terjadi, dua prioritas yang harus dijalankan yaitu menanggulangi stabilitas gejolak harga pangan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, untuk bisa menekan jumlah pengangguran.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik, mengatasi ketersediaan pangan, dan bisa menekan gejolak harga pangan nasional memang sudah menjadi seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah, hanya saja yang terjadi beberapa tahun belakangan ini malah sebaliknya. Harga pangan membumbung tinggi, ketersedian pasokan pangan nasional terbatas, ini salah satu bukti kegagalan pemerintah dalam menangani sektor pangan," katanya kepada Neraca, Kamis (16/1).

Adanya seruan Presiden SBY, di akhir masa kepemimpinannya kepada para menterinya untuk menekan stabilitas harga akan terasa sulit mengingat produksi pangan nasioanal diprediksi masih sangat rendah untuk mencukupi kebutuhan konsumsi pangan nasional. “Sejauh ini tidak ada dukungan penuh dari pemerintah untuk memperkuat sektor pangan nasioanl, contoh sederhanya berkaca pada APBN 2014 saja yang tidak pro terhadap peningkatan sektor pangan, makanya produksi pangan nasioanl sulit didorong,” imbuhnya.

Selain itu, sambung Riza, pada sektor perdagangan, Indonesia telah terjebak oleh perjanjian-perjanjian perdagangan international yang menjadikan Indonesia dijadikan negara pasar oleh negara maju. Sedangkan stabilitas harga dimainkan oleh para eksportir dan importi ataupun para spekulan. “Sulit rasanya diakhir masa kepemimpinan presiden SBY untuk dapat menekan gejolak harga pangan dalam waktu singkat,” tegasnya.

Riza menilai adanya seruan Presiden SBY terhadap para menterinya ini sebagai langkah menutupi kegagalan beliau dalam menjalakan target yang sedari awal memang dirumuskan pada awal kepemimpinananya atau bukti instruksi presiden yang tidak bisa dijalankan efektif oleh para menterinya. “Kalau menyerukannya sekarang dipenghujung kepemimpinannya tidak akan pernah ada perubahan yang mendasar,” terangnya.

Harusnya yang dilakukan oleh pemerintah dimasa kepemimpinanya untuk sektor pangan, adanya pemberdayaan para petani dan nelayan nasional, konservasi lahan pertanian dan laut, mengurangi praktik-praktik korupsi dan manipulatif terhadap kepentingan para petani dan nelayan, dan tidak lagi impor makanan yang mampu diproduksi dalam negeri. “Dengan begitu akan bisa lebih baik untuk keberlangsungan kepemimpinan yang baru dimasa mendatang,” paparnya.

Impor Pangan Tinggi

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menilai impor komoditas pangan di Indonesia masih berpotensi tinggi pada 2014. Ini terjadi bukan karena penurunan harga di pasar global, tetapi produksi nasional yang tidak mencapai target. "Impor tinggi bukan karena pelemahan harga komoditas di pasar internasional. Saya melihat dari sisi pengusaha berbisnis (melakukan impor) karena memanfaatkan produk pangan yang tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri," ujarnyta.

Ia menjelaskan bahwa harga komoditas di pasar dunia memang masih cenderung turun sejak tahun lalu. Akan tetapi, nilai tukar rupiah justru mengalami pelemahan yang cukup besar, rupiah bergerak melemah dikisaran 12.262 per dolar AS. Akibatnya, harga komoditas impor cenderung lebih mahal dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri. "Para pengusaha sebenarnya kurang tertarik untuk melakukan impor pangan karena rupiah masih melemah. Enggak menguntungkan," tutur dia.

Sedangkan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menngakui bahwa beban tugas yang paling utama untuk kinerja perniagaan 2014 tertumpu pada pengendalian inflasi. Hal itu disebabkan karena kekuatan konsumen domestik masih menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. “Keragaman konsumsi dalam negeri ini cukup luas. Kami memperhitungkan konsumsi dalam negeri akan bertumbuh antara 7%-19% dengan range yang lebar, mulai dari produk makanan, elektronik, perumahan, kosmetik, garmen, alas kaki, dan sebagainya,” katanya,

Akibat sulitnya tantangan pengendalian inflasi tersebut, Bayu mengungkapkan berbagai kebutuhan pokok terpaksa akan terus diimpor tahun ini karena respons suplai belum mampu mengejar pertumbuhan permintaan di Tanah Air. “Kalau untuk kebutuhan pokok, yang masih tetap menjadi tantangan pada 2014 bagi kami adalah produk hortikultura dan daging sapi. Hortikultura sangat sensitif dengan cuaca ekstrim, sedangkan sapi masih terkait kurangnya tingkat populasi agar pasokan naik,” imbuhnya.

Related posts