NERACA

Jakarta - Dalam beberapa bulan mendatang Indonesia dihadapkan pada persoalan yang sangat dinamis, baik di bidang politik dan ekonomi. Apalagi di tahun depan harus menghadapi berlakunya Asean Economic Community (AEC). Sekertaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Ansari Bukhari mengungkapkan berbagai persiapan dari sekarang memang harus terus dipacu tanpa harus merasa cemas. Kita harapkan semua pihak bisa lebih optimis, rasional serta percaya diri dalam menghadapi AEC.

“Sumber Daya Manusia yang kompeten harus disiapkan, karena masih banyak industri padat karya yang kekurangan tenaga kerja kompeten sehingga berpengaruh pada produktivitasnya, apalagi pada industri yang menggunakan teknologi tinggi,” ungkap Ansari saat dihubungi Neraca, Kemarin.

Lebih lanjut Sekjen mengatakan menghadapi AEC yang akan diberlakukan pada akhir tahun 2015, Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri terus mengemban tugas dalam melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri dengan dukungan penuh dari seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pusdiklat Industri yang cukup berat dan membutuhkan kerja keras tersebut,

Sekjen memberikan pesan kepada Pusdiklat Industri beserta satuan kerjanya, yaitu Unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri (BDI). Untuk Pusdiklat Industri, Sekjen berharap dapat terus meningkatkan upaya-upaya strategis dalam rangka memfasilitasi penyiapan infrastruktur sertifikasi kompetensi meliputi penyiapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi (TUK), serta penyiapan tenaga-tenaga asesor kompetensi dan asesor lisensi.

“Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kerjasama antara Pusdiklat Industri Ditjen-ditjen pada Kementerian Perindustrian, BNSP, Kementerian Dikbud, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dunia Usaha Industri dan instansi terkait lainnya melakukan penyiapan dan pengembangan SDM Industri,” tegas Sekjen.

Kepada Unit Pendidikan, yang meliputi Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Tinggi, Sekjen berharap agar dapat meningkatkan akreditasi, melakukan program-program peningkatan kualitas Guru dan Dosen melalui pendidikan, magang dan penelitian, meningkatkan kualitas lulusan, serta mengembangkan kerjasama dengan dunia usaha industri atau asosiasi industri baik berupa praktek kerja industri (Prakerin), program pelatihan keterampilan, maupun program pendidikan D-I dan D-II untuk menyiapkan tenaga kerja sektor industri yang siap pakai.

Sedangkan, untuk Balai Diklat Industri, Sekjen mengatakan bahwa organisasi BDI saat ini telah diusulkan perubahannya ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Organisasi BDI tidak lagi bersifat regional melainkan sebagai pusat pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi,” tegas Sekjen. Oleh karena itu, program-program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh BDI harus mengacu pada spesialisasi yang ditetapkan dan bersifat 3 in 1 (Pelatihan-Sertifikasi-Penempatan) serta diarahkan untuk pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) sesuai dengan kompetensi inti daerah.

Secara keseluruhan, ia berpesan kepada Pusdiklat, Unit Pendidikan maupun BDI agar program-program yang telah direncanakan Tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, menjaga suasana kerja yang kondusif, mewujudkan transparansi pelayanan publik, dan sarana dan prasarana yang telah dibangun agar dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik.

Sementara itu, ia juga menyampaikan bahwa RUU Perindustrian telah mendapat persetujuan dari DPR dan akan disahkan menjadi UU Perindustrian. Dalam RUU tersebut telah diatur tentang pembangunan sumber daya manusia industri, yang terdiri dari tenaga kerja industri, wirausaha industri, Pembina industri dan konsultan industri.

Dengan disahkannya RUU tersebut, maka Pusdiklat Industri harus menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia industri, yang lebih kurang berjumlah 3 Peraturan Menteri dan 3 Peraturan Pemerintah, dan semua Rancangan Peraturan tersebut saya minta dapat diselesaikan dalam tahun 2014.

Kendala Utama

Sementara itu, Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto mengatakan dalam persiapannya, permasalahan struktural dalam perekonomian harus segera terpecahkan. Pasalnya, selama ini ekonomi Indonesia masih saja menghadapi kendala infrastruktur, ketersediaan energi, daya saing industri, penyediaan lahan, birokrasi dan masih banyak masalah lain.

Tak terkecuali dalam hal ketenagakerjaan yang menghadapi masalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. “Sumber Daya Manusia yang kompeten harus disiapkan, karena masih banyak industri padat karya yang kekurangan tenaga kerja kompeten sehingga berpengaruh pada produktivitasnya, apalagi pada industri yang menggunakan teknologi tinggi,” ungkap dia.

Menurut Suryo, tingkat produktivitas merupakan faktor penting dalam pertumbuhan perekonomian. Produktivitas dapat menjadi daya tarik investasi dan memperluas lapangan pekerjaan. “Produktivitas juga tergantung pada penguasaan teknologi yang memerlukan kompetensi SDM yang lebih tinggi,” ujarnya.

Kadin mencatat, menurut prediksi berbagai lembaga penelitian, tenaga kerja di ASEAN akan mencapai sekitar 320 juta pada tahun 2015. Dengan jumlah penduduk ASEAN dipredikasi mencapai lebih dari 600 juta pada tahun 2015, maka dari sisi supply ASEAN akan mampu mencukupi kebutuhan tenaga kerja.