Pemerintah Pusat dan Pemda Didesak Perkuat Koordinasi

NERACA

Jakarta - Uni Eropa mendesak Pemerintah Pusat agar mempekuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait kesuksesan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pasalnya, Pemda kerap mengeluhkan minimnya bantuan pusat untuk ke daerah, sedangkan kemampuan Pemda untuk membangun wilayahnya sangat terbatas.

"Good will dan ketersediaan anggaran saja tidak cukup untuk mensukseskan RPJMN 2015-2015. Pemerintah pusat harus memperkuat koordinasi dengan Pemda juga. Kalau tidak maka arah pembangunan di daerah tidak jelas nantinya," kata Delegasi EU untuk Indonesia, Brunei Darussalam dan ASEAN, Muamar Vebry, di Jakarta, Rabu (15/1).

Pengetatan koordinasi itu juga merupakan langkah untuk meningkatkan kapasitas Pemda sebagai otoritas daerah. Pasalnya Pemda kerap mendapat banyak masalah karena kemampuannya sangat terbatas. Jika Pemerintah pusat tidak tidak memiliki komitmen terhadap hal tersebut maka keberhasilan pembangunan daerah hanya jalan ditempat.

"Masalah di daerah sebetulnya sama kompleknya dengan di pusat. Namun pusat punya otoritas yang lebih tinggi yang dapat dimanfaatkan untuk membangun daerah. Dengan begitu segala keterbatasan yang ada di Pemda dapat terbantu," tutur Muamar.

Pada kesempatan yang sama Bupati Deli Youkim Lopez mengatakan masalah utama di lingkungannya hanya keterbatasan anggaran. Misalnya dalam hal pengadaan lahan untuk masyarakat pengungsi sejak perang saudara sulit tercapai. Padahal jika pemerintah pusat mau membantu akan sangat mudah hal itu terlaksana.

"Pengadaan tanah sebetulnya mudah di wilayah kita. Asalkan pemerintah pusat mau alokasikan anggaran. Misalnya untuk menuntaskan masalah land less yang diderita para pengungsiu perang saudara, pemerintah pusat cukup menganggarkan Rp3 juta saja sudah bisa dapat lahan seluas 300 meter. Dengan tanah seluas itu bisa dihuni oleh 3 kepala keluarga," tutur Lopez.

Namun Lopez mengaku tingkat kemiskinan di wilayahnya sudah menurun dalam kurun waktu satu tahin terakhir. Pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin di Deli masih sekitar 18% dari total penduduk sebesar 400.000 jiwa. Sedangkan pada akhir tahun 2013 turun menjadi 16%.

"Dari anggaran yang kita dapat dari pusat sudah sepenuhnya kita alokasikan untuk menunjang pertanian di Deli. Terutama kita realisasikan dalam bentuk insentif pupuk, bibit unggul dan pengadaan lahan pertanian baru," ungkap Lopez.

Sementara itu Lopez mengaku untuk saat ini pendapatan per kapita masyarakat Deli sudah mencapai Rp5 juta per bulan. Namun angka itu tidak terlalu bermanfaat mengingat akses jalan di kota tersebut sangat minim. Sehingga biaya untuk membeli komoditas penunjang rumah tangga juga mahal.

"Bayangkan di tempat kami tidak ada Mal. Sehingga masyarakat kita untuk belanja harus ke Timor Leste. Bahkan juga perlu diketahui tingkat elektrifitas di Deli baru capai 40%. Jadi listrik di sana juga mahal," pungkasnya. [lulus]

Related posts