Reformasi Subsidi BBM Terjadi Pasca Pemilu

NERACA

Jakarta - Pemerintah mengaku ada kemungkinan terjadinya reformasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) setelah terlaksananya pemilihan umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden yang baru. Pasalnya, Pemerintah yang tengah berkuasa saat ini tidak bisa mengeluarkan kebijakan tersebut sehingga akan diserahkan pada penguasa selanjutnya.

“Sebagai bangsa yang mencoba untuk bisa lebih memangkas defisit anggaran maka seharusnya Indonesia tidak mengesampingkan adanya reformasi tambahan pada subsidi. Sehingga ada kemungkinan di tahun 2014 ini ada kebijakan yang dapat memangkas pengeluaran dari konsumsi BBM," kata Menteri Keuangan, Chatib Basri, dalam acara Indonesia Summit 2014 di Jakarta, Rabu (15/1).

Chatib menjelaskan kemungkinan naiknya harga BBM bersubsidi dapat terjadi setelah pemilihan presiden tahun 2014 ini. "Jangan lupa setelah pemilu semua kemungkinan bisa datang. Karena pemerintah berikutnya juga sedang berharap pemerintah yang berkuasa saat ini untuk menyesuaikan harga BBM. Tapi pemerintah saat ini sendiri tidak dapat menyesuaikan harga bahan bakar sebelum pergantian presiden.”

Meski begitu Chatib mengaku reformasi subsidi itu sudah dipersiapkan. Sejauh ini pihaknya sudah memiliki berbagai macam opsi untuk implementasi reformasi subsidi itu. Namun ia juga belum bisa menetukan kapan kebijakan itu diajukan ke DPR.

“Yang pasti pemerintah harus realistis melihat kondisi keungan dalam menganggarkan subsidi. Maka sebetulnya kami juga sudah mempersiapkan hal tersebut. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap BBM bersubsidi,” tutur Chatib.

Chatib menambahkan mengenai implementasinya saat ini Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah mempersiapkan mekanisme subsidi tertutup. Sedangkan selama ini pemerintah selalu menerapkannya dengan mekanisme subsidi tetap. “Tapi kita belum tahu bagaiamana keputusan untuk implementasinya. Apakah menggunakan mekanisme subsidi tetap atau tertutup.”

“Kalau subsidi tetap mekanismenya seperti kenaikan harga BBM pada Juni 2013 lalu. Harga BBM bersubsidi ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp2.000 per liter dari harga pasar. Hasilnya kita bisa memangkas defisit anggaran hingga sekitar Rp200 triliun,” ungkap Chatib.

Sementara ini pemerintah sendiri masih fokus pada penerapan Radio Frequency Identification (RFID) kendaraan roda empat. Pasalnya keberlangsungan kebijakan harus bertahap dan sistematis. Dengan begitu kebijakan yang akan datang tidak merusak kelancaran kebijakan yang sedang diterapkan.

“Kebijakan itu harus berlangsung bertahap dan sistematis. Pemerintah masih fokus dalam memulai distribusi tertutup yang diawali dengan pemasangan RFID. Kemudian baru bisa berlanjut kepada aturan subsidi yang mungkin akan keluar setelah pemilu,” tandasnya. [lulus]

Related posts