Lampu Kuning: Penduduk Miskin Tambah Lagi

Masih ingatkah syair lagu Rhoma Irama yang berjudul 'Indonesia'? Di antaranya berbunyi, “Seluruh harta kekayaan Negara, Hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya, Namun hatiku selalu bertanya-tanya, Mengapa kehidupan tidak merata.” 

Kehidupan yang tidak merata itulah yang memicu ketimpangan, hingga menyebabkan kemiskinan. “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Padahal, kata Rhoma, cita-cita bangsa adalah menjadikan negeri ini makmur sentosa.

Menurut Rhoma, kehidupan yang tidak merata itu antara lain disebabkan oleh adanya korupsi di segala bidang.  Negara bukan milik golongan dan juga perorangan. Namun, di antara mereka telah memperkaya diri sendiri secara membabi-buta. “Selama korupsi semakin menjadi-jadi, jangan diharapkan adanya pemerataan,” kata Rhoma yang menulis syair lagu puluhan tahun lalu.

Dan memasuki 2014, yaitu tahun terakhir masa bakti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, ternyata jumlah penduduk miskin kembali bertambah banyak, padahal, beberapa tahun sebelumnya, Presiden SBY berhasil menurunkan angka kemiskinan. Kini naik lagi.

Untuk menekan serendah-rendahnya angka kemiskinan, Presiden pun menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dampaknya?  Angka kemiskinan mampu ditekan. Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin masih sebanyak 30,02 juta jiwa atau 12,49% penduduk Indonesia. Enam bulan kemudian, September 2011, jumlahnya menipis menjadi 29,89 juta jiwa atau 12,36%. Lumayan.

Lalu, pada Maret 2012, angka tersebut berhasil ditekan lagi walaupun sedikit, yaitu menjadi 29,13 juta jiwa atau 11, 96%.  Enam bulan berikutnya, September 2012, jumlah penduduk miskin kembali turun, menjadi 11,66% atau 28,59 juta jiwa. Sedangkan pada Maret 2013, lagi-lagi pemerintah bisa menekan angka kemiskinan menjadi 28,07 juta jiwa atau 11,37%.

Bagaimana pada periode Maret – September 2013? Ini yang jeblok. Data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan bertambah hingga 480 ribu jiwa. Jadi jumlah penduduk miskin Indonesia sebanyak 28,55 juta jiwa. Naik dari 11,37% menjadi 11,47%. Padahal, pemerintah menargetkan hingga akhir tahun ini, jumlah penduduk miskin di Indonesia cukup 8-10% saja.

"Pada Maret 2013 tercatat jumlah penduduk miskin sebesar 28,07 juta orang atau 11,37%. Jadi ada kenaikan sebanyak 480.000 orang miskin," ujar Kepala BPS Suryamin di Jakarta, awal bulan ini (2/1). Dia menjelaskan, dari jumlah penduduk miskin baru itu, sebanyak 300 ribu jiwa berada di kawaasan perkotaan dan seebihnya, 180 ribu jiwa di daerah pedesaan.

Menurut Suryamin, faktor penyebab membengkaknya angka kemiskinan, adalah tingginya inflasi dan kenaikan harga-harga. Inflasi pada posisi 5,02%. Antara inflasi dan kenaikan harga-harga ternyata sangat berpengaruh. “Tingginya inflasi disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga. Yang naik harganya antara lain bahan bahan minyak (BBM) pada Juni 2013, dan harga beras. Bahan kebutuhan pokok juga bernasib sama, naik. Misalnya cabe merah naik 15,1%, daging ayam ras 21,8%, telor ayam ras 8,2%.  

Kenaikan harga komoditas makanan juga berpengaruh signifikan terhadap nilai garis kemiskinan baik di perkotaan maupun perdesaan. Misalnya, beras, rokok kretek, telor ayam ras, mie instan, gula pasir, temped an bawang merah.  "Sedangkan, untuk komoditas bukan makanan diantaranya adalah biaya perumahan, listrik, pendidikan dan bensin," tutur  Suryamin.

Sikap Pemerintah

Apa sikap pemerintah atas fakta tersebut? Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra)  HR Agung Laksono mengakui sulit menekan angka kemiskinan yang saat ini masih di atas 10%. "Ini merupakan pekerjaan rumah besar bagi kita di 2014," kata Agung di kantornya, pecan lalu (10/1).

Apa yang harus dilakukan pemerintah, Agung Laksono mengatakan, pemerintah akan memaksimalkan program pemberantasan kemiskinan agar warga miskin tidak makin miskin lagi. Di antara program andalan pemerintah adalah mulai beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut  Agung, program tersebut sudah berjalan  baik dan tepat sasaran. "Masyarakat yang berpenghasilan sudah mendapatkan. Itu akan memberikan dampak kepada menurunnya kemiskinan kita," kata Agung, mantan Ketua DPR ini.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida S Alisjahbana menyatakan, ada tiga faktor yang memicu naiknya angka kemiskinan. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi yang melambat, inflasi di atas asumsi APBN-P 2013, serta program pengentasan kemiskinan yang terlambat.

Menurut Armida, inflasi sepanjang 2013 jauh di atas asumsi APBN-P 2013 yaitu 8,38%. Khusus inflasi bahan pokok makanan mencapai 11,35%. Padahal, kata dia, bahan pokok makanan menyumbang 73,43% garis kemiskinan 2013 di Indonesia. Yang harus diwaspadai, tahun ini adalah Tahun Politik siklus lima tahunan. Di tahun ini,  diadakan pesta demokrasi, yaitu memilihan anggota DPRD tingkat kota/kabupaten, DPRD tingkat provinsi, dan DPR RI, serta pemilihan presiden.

Waspadalah, di tahun politik ini, kaum miskin dapat dijadikan obyek atau komoditas politik melalui berbagai permainan uang: money politic, purifikasi politik, hingga manipulasi anggaran. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah Presiden SBY dan jajarannya mampu menurunkan kembali angka kemiskinan? (saksono)