NERACA

Jakarta – Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Abdul Halim menyebut, dana bantuan sosial di sektor perikanan sebesar Rp 595,3 miliar dalam APBN 2014 rawan diselewengkan. “Bantuan sosial dari APBN 2014 ini rentan diselewengkan untuk kepentingan politik,” ujar Halim kepada Neraca dalam keterangan persnya, Rabu (15/1).

Prediksi Halim tentang potensi penyelewengan anggaran bantuan sosial untuk sektor perikanan didasari dua temuan KIARA. “Pertama, penyaluran dana program bukan berbasis kelompok, melainkan memakai pola majikan-buruh. Tak ayal, hal ini menciptakan resiko baru, yakni kecemburuan sosial di antara nelayan/pembudidaya,” jelas Halim.

Temuan kedua, lanjutnya, terkait penerima program bantuan sosial Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bukan diberikan kepada kelompok yang berhak, yakni nelayan dan pembudidaya, seperti terjadi di Kalimantan Timur, Karawang dan Indramayu (Jawa Barat).

Dalam catatan halim, memasuki tahun politik 2014, KKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp. Rp595.377.300.000 untuk bantuan sosial. Di dalam UU APBN, sambung Halim, Bantuan Sosial didefinisikan sebagai “semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial”.

“Mengacu pada pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya, anggaran bantuan sosial tersebut dialokasikan untuk membiayai program PNPM Mandiri KP yang terdiri dari Pengembangan Usaha Masyarakat Pedesaan (PUMP) Perikanan Tangkap, PUMP Perikanan Budidaya, PUMP Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), serta Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT),” kata dia.

Bansos 4 Direktorat

Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2013), yang diolah dari Rincian Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2014 Menurut Bagian Anggaran, Unit Organisasi, Program dan Kegiatan, Kementerian Keuangan, merinci, anggaran KKP tahun 2014 untuk bantuan sosial adalah Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp 200 miliar. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap dan program Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil.

Untuk Ditjen Perikanan Budidaya anggaran bantuan sosial mencapai Rp 260 miliar. Anggaran itu dialokasikan untuk Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan program Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan. Sementara Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) memperoleh Rp 50 miliar dengan rincian untuk Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan dan Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan.

Terakhir, untuk Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) sebesar Rp 85,3 miliar yang terinci bagi Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha  2365 Pendayagunaan Pesisir dan Lautan.

“Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kerugian negara, KIARA mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan kepada publik terlebih dahulu terkait pelaksanaan anggaran, sebaran, dan capaian penyaluran bantuan sosial di tahun sebelumnya. Dengan jalan inilah, kerugian negara atas potensi penyelewengan dana bantuan sosial bisa dicegah,” tandasnya.