NERACA

Jakarta - Carut marut jalanan di Ibukota, memang sudah menjadi pemandangan yang biasa. Namun alangkah baiknya, apabila pemerintah mengambil langkah yang tepat untuk memperbaiki kondisi tersebut dengan ikut memperbaiki transportasi umum. Pasalnya, transportasi Indonesia dinilai masih jauh tertinggal ketimbang negara lain. Hal itu karena, transportasi umum di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan fasilitas sehingga kurang diminati masyarakat.

Pengamat Transportasi dari Universitas Gajah Mada (UGM), Djoko Stijowarno menyatakan, pemerintah seharusnya memiliki kesungguhan memperbaiki kondisi angkutan umum Indonesia. Menurut Djoko, dengan memperbaiki angkutan transportasi umum, maka akan mendorong semua kalangan masyarakat menggunakan transportasi umum, seperti yang sudah terjadi di beberapa negara lain.

"Pejabat dan politisi di negara lain terbiasa gunakan transportasi umum dalam mobilitas kesehariannya. Termasuk juga para CEO dan manajer perusahaan ternama sekalipun," kata Djoko di Jakarta, Rabu (15/1).

Sedangkan di Indonesia, Djoko mengungkapkan kondisi angkutan transportasi di Indonesia masih seperti gerobak sapi, sehingga tidak membuat tertarik masyarakat. "Di Indonesia, mereka tak mau gunakan transportasi umum, alasannya angkutan umumnya laksana gerobak yang pengap, bau busuk, kotor, ugal-ugalan, mahal, bodi rengsek. Tapi tak ada upaya sungguh-sungguh menciptakan transportasi umum yang layak. Dibiarkan buruk agar nanti sebagian alasan gunakan kendaraan dinas," jelas Djoko.

Padahal, dengan memperbaiki angkutan umum dan masyarakat beralih menggunakan transportasi umum, banyak manfaat yang akan didapat, salah satunya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM). Dirinya menambahkan, selain memperbaiki transportasi umum, seharusnya pemerintah juga memperhatikan nasib kesejahteraan supir angkutan umum dengan menerapkan sistem gaji.

"Di negara lain, sopir transportasi umum profesi yang terhormat dengan kesejahteraan yang cukup. Sementara di Indonesia sebagai profesi orang melarat dengan kesejahteraan pas-pasan," pungkas Djoko.

Sistem Transportasi

Sekedar informasi upaya pembangunan sistem transportasi nasional yang didengungkan pemerintah tidak main-main. Untuk membangun sistem transportasi nasional yang sangat serius, tercermin dari rencana anggaran infrastruktur transportasi yang ditargetkan pemerintah yang sebagian besar dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk tahun ini sampai dengan tahun depan, pemerintah menganggarkan dana untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp755 triliun dalam rangka mendukung Masterplan Percepatan dan Peluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dari total dana tersebut, sekitar 72 persen atau sekitar Rp544 triliun akan berasal dari anggaran pemerintah melalui APBN, dan sisanya Rp211 triliun dianggarkan melalui kerja sama pemerintah swasta atau public private partnership (PPP).

Sebagian besar dana tersebut memang akan dianggarkan untuk pembenaham sektor transportasi nasional, yakni: sekitar Rp143 triliun untuk pembangunan jalan; Rp138 triliun untuk pembangunan jalur kereta api; Rp49 triliun guna pembangunan pelabuhan laut; bandara sebesar Rp14 triliun; kelistrikan sebesar Rp288 triliun; air Rp8 triliun; telekomunikasi Rp102 triliun; serta lain-lain Rp13 triliun. Secara total struktur anggaran untuk pembangunan infrastruktur transportasi memang paling tinggi, yakni diberi porsi sekitar 45 persen lebih dari total anggaran yang dialokasikan untuk seleuruh pembangunan infrastruktur nasional.

Pada bidang pembangunan jalan guna mendukung kelancaran distribusi barang, jasa dan manusia, tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan jalan sepanjang 4.431 km untuk Lintas Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Untuk pelabuhan, pemerintah akan berupaya menyediakan sarana dan prasarana transportasi sungai, danau dan penyeberangan (SDP), pengelolaan prasarana lalu lintas SDP untuk 61 dermaga, serta pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan pada 25 lokasi.

Sementara, pada transportasi udara, pemerintah akan mendanai pembangunan 15 bandara baru, serta pengembangan dan rehabilitasi sekitar 120 bandar udara. Sedangkan untuk transportasi darat, rencananya akan dibangun 380 kilometer (km) jalur kereta api baru, termasuk jalur ganda; serta pengadaan 92 unit lokomotif, Kereta Rel Disel (KRD), Kereta Rel Listrik (KRL), Trem, dan Railbus, termasuk kereta ekonomi dan sarana kereta api yang dimodifikasi; serta pembangunan terminal transportasi jalan pada 24 lokasi.

Jika dilihat dari road map pembangunan infrastruktur yang didominasi oleh infrastruktur transportasi, pemerintah seolah lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Pasalnya, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa memang terlihat sangat dominan. Daerah luar Jawa yang terdiri atas Koridor Sumatera, Koridor Kalimantan, Koridor Sulawesi, Bali-NTB; dan Koridor Papua Maluku mendapat prioritas anggaran paling besar yakni sekitar 72 persen atau sekiat Rp542 triliun.

Sedangkan Koridor Jawa hanya dialokasikan sekitar Rp213 triliun atau 28 persen. Mengapa pembangunan infrastruktur transportasi menjadi prioritas pemerintah ke depan? Menurut Wakil Menteri Perhubungan, Bambang Susantono, sekarang ini permintaan untuk pembenahan sistem transportasi,khususnya transportasi massal sudah semakin besar. Itu sebabnya pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi.