Cegah Korupsi Jauh Lebih Efektif

NERACA

Bandung - Penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia, dilakukan melalui dua cara yaitu pencegahan dan penindakan. Hal ini sesuai dengan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Namun menurut penilaian Asisten Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Iskandar Hasan, M.Ec, langkah pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan.

Tampil sebagai narasumber pada Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) lingkup Pemkab Bandung di Gedung Moh. Toha-Soreang baru-baru ini.), Iskandar Hasan mengungkapkan melalui pencegahan korupsi, uang negara bisa terselamatkan senilai Rp. 155 triliun. Sedangkan melalui langkah penindakan hanya terselamatkan sebesar Rp. 900 miliar.

Pencegahan korupsi menurut Iskandar Hasan, dilakukan melalui perbaikan sistem untuk memperkecil peluang atau kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi. Menurutnya korupsi terjadi karena ada niat dan kesempatan. Ia mengakui, untuk memberantas korupsi sampai titik nol merupakan hal yang tidak mungkin. “Yang paling bisa barangkali memperkecil tindak pidana korupsi,”tuturnya.

Iskandar Hasan tidak sependapat dengan berbagai pihak yang menyatakan pemberantasan korupsi di Indonesia jalan ditempat. Bahkan menurutnya pemberantasan korupsi di Indonesia sudah mengalami perbaikan, meskipun berjalan lambat. Diungkapkan, Indeks Posisi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2000 ada pada angka 1,7 naik menjadi 2,8 tahun 2009/2010 dan diharapkan pada tahun 2014 menjadi 5,0.

Sementara Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Widiartha Wahyu Pasha, menyebutkan 7 delik korupsi. Meliputi kerugian negara, penyalahgunaan jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan, suap, pemerasan dan gratifikasi.

BERITA TERKAIT

Penjatahan Saham Efektif Berlaku Awal 2018

NERACA Jakarta –Wacana penjatahan saham IPO bagi investor ritel dan istitusi tengah di kodok PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama…

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

Wapres: Laporan Kekayaan dan Pajak Cegah Korupsi

  NERACA Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan rutin melaporkan harta kekayaan dan pajak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi…

BERITA LAINNYA DI EKONOMI DAERAH

KABUPATEN TANGERANG - PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi

KABUPATEN TANGERANG PDAM Targetkan Januari 2018 Pelayanan Pesisir Beroperasi NERACA Tangerang - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kerta Raharja…

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi - Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor

Presiden Jokowi Direncanakan Kembali Kunjungi Sukabumi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA Sukabumi-Bogor NERACA Sukabumi - Presiden Joko Widodo dikabarkan akan…

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017

Jabar Terus Lakukan Akselerasi Penyerapan ABPD 2017 NERACA Bandung - Sekda Provinsi Jawa Barat (Jabar) Iwa Karniwa mengatakan menjelang akhir…