NERACA

Sukabumi-Sejumlah pelaku Koperasi Unit Desa (KUD) di Kota/Kabupaten Sukabumi, yang melaksanakan kerjasama penagihan rekening listrik, mengeluh. Ternyata selama ini, mereka tidak mendapatkan biaya pengganti cetak struk khususnya dari tagihan Penerangan Jalan Umum. 

Para pelaku KUD ini menyebutkan,  khusus tagihan PJU, PT PLN dan Pemda mendapatkan hasil sebesar 3 persen  dari nilai rekening yang dibebankan terhadap konsumen listrik, dengan kalkulasi jumlah pelanggan PT PLN di wilayah Kota/Kabupaten Sukabumi sedikitnya sekitar 300.000 pelanggan melalui pembayaran di tempat pembayaran rekening listrik PPOB (Payment Point Online Bank) KUD.

Aktifis Koperasi dan juga aktifis Pemuda, Mulyadi, kepada Neraca Minggu (24/07), mengungkapkan, untuk cetak struk pembayaran PJU, KUD selama ini mengeluarkan dana tidak sedikit, disamping biaya lainnya seperti tenaga kerja dan biya kativasi layanan online. " Pemda dan Pemkot seharusnya mengerti akan kebutuhan KUD sebagai mitra. KUD memiliki pengeluaran untuk kepentingan pemerintah. Yah sedikitnya pemerintah daerah memberikan biaya pengganti" sebut dia.

Diungkapkannya, Pembayaran rekening listrik yang masuk ke KUD oleh konsumen mencapai Rp 18 miliar perbulan. Yang didalamnya 3 persen untuk biaya PJU yang masuk ke rekening  Pemda. 

Kepmendagri No 10 2001, lanjut dia, telah  mengamanatkan, tentang Penerangan Umum (PJU), bahwa peranan KUD sangat penting dalam prakteknya, dan telah membangun kemitraan sejak tahun 1987 dari mulai sistem manual hingga PPOB,, “ Hanya bedanya kemitraan saat ini dengan provider saja. Padahal, KUD dalam melaksanakan tugasnya menggunakan peralatan dan tenaga kerja serta sarana dan prasarana milik KUD” terang dia

Mulyadi juga mempertanyakan akan keabsahaan keberlakukan Kepmendagri tersebut. Dia juga mencurigai, antara PLN dan Pemda selama ini  apakah telah memiliki kerjasama dalam hal penagihan PJU yang dituangkan melalui mekanisme kerjasama tertulis/Memorandum of Understanding (MoU).