NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) diimbau supaya dapat menggunakan instrumen lain untuk menjaga likuiditas di pasar selain melalui acuan suku bunga. Dengan begitu stabiltas nilai tukar rupiah tehadap mata uang asing dapat dikendalikan. Pada akhirnya, tekanan inflasi sepanjang 2014 juga bisa diredam.

“Dengan bertahannya BI Rate di level 7,5% memang konsekuenasi dari kondisi makro ekonomi kita yang belum baik dari nilai tukar maupun inflasi. Jadi tingkat suku bunga sebesar itu juga mungkin akan dipertahankan oleh BI sepanjang tahun 2014. Maka dari itu, BI seharusnya juga bisa melakukan kebijakan lain untuk menciptakan kestabilan itu,” kata Ketua Bidang Hukum Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas), Pradjoto kepada Neraca, Selasa (14/1).

Kebijakan lain yang dimaksud Pradjoto yaitu pengembangan instrumen-instrumen baru yang daoat menambah likuiditas di pasar baik dalam bentuk rupiah maupun dolar AS. Instrumen itu sendiri semestinya bisa dilakukan dalam bentuk forex swap dan master repo mini agreement. Dengan begitu, dirinya melihat suplai likuiditas di pasar dapat bertambah.

“Dengan instrumen forex swap dan master repo mini agreement suplai likuiditas di pasar baik dalam bentuk dolar AS maupun rupiah dapat bertambah. Akhirnya, BI sendiri bisa lebih mudah menjaga stabilitas nilai tukar. Bahkan dengan kebijakan itu inflasi juga lebih bisa dikendalikan,” tutur Pradjoto.

Sementara itu, Pradjoto menilai BI Rate yang tinggi tidak akan efektif untuk menjaga kestabilan nilai tukar dan inflasi selagi ekspektasi masyarakat mengenai pemenuhan kebutuhan ekonominya masih terganggu. Karena secara teoritis jika suku bunga naik maka aktifitas ekonomi akan melambat sebagai akibat penurunan investasi. Pada saat yang bersamaan konsumsi masyarakat juga akan menurun dengan alasan menabung jauh lebih menguntungkan.

“Secara teori akhirnya inflasi dapat diredam karena orang tidak lagi membelanjakan uangnya. Hal ini kemudian dapat berpengaruh pada penguatan mata uang. Tapi pandangan ini jika dilihat dari sudut teroi loh,” terangnya.

Pradjoto melihat ekspektasi berdasarkan teori itu sendiri ternyata tidak akan berjalan sepadan. Mengingat tingginya current account deficit (CAD) yang diderita makroekonomi Indonesia. “BI Rate belum bisa turun meskipun pemerintah punya ekspektasi inflasi yang lebih rendah dari tingkat suku bunga. Tapi ada hal lain yang menjadi pertimbangan memberatkan, yaitu CAD kita yang masih sekitar 2,5% dari PDB,” ungkap Pradjoto.

Lebih dari itu, Pradjoto mengatakan ketidakpastian menjelang pemilu juga membuat BI rate masih bertengger pada level yang tinggi sepanjang tahun ini. “Akibatnya premi risiko untuk Indonesia juga masih tinggi. Sehingga harus dikompensasi dengan suku bunga yang tinggi,” tambahnya.

Meski begitu, dia mengakui adanya kebijakan pengurangan CAD melalui kebijakan suku bunga tinggi memang dapat memukul kinerja sektor riil. Pasalnya, dengan kebijakan itu sektor riil yang berbahan baku impor akan terus melemah. Hal itu secara otomatis terjadi sebagai akibat biaya dana yang masih tinggi.

“Dalam pandangan kami BI tidak akan cepat-cepat menurunkan BI Rate. Karena pertumbuhan kredit sampai bulan November masih tinggi yaitu 22%. Sementara dana hanya tumbuh 12%. Jadi di sini ektor riil memang yang terpukul,” ungkap Pradjoto.

Untuk itu Pradjoto menekankan agar pemerintah sebagai pemangku kebijakan fiskal juga memperketat koordinasi dengan BI. Karena untuk menjaga stabilitas rupiah dan inflasi, baik BI dan Pemerintah, tidak bisa bekerja sendir-sendiri. “Pemerintah dan BI harus segera perketat koordinasi yang sementara ini kurang terlihat kerja sama," kata Pradjoto, menambahkan.

Terus berkoordinasi

Sementara Kepala Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani mengatakan, pihaknya selalu menjalin koordinasi dengan BI dalam banyak kesempatan. Hal itu kerap terjadi jika BI akan mengambil kebijakan. “BI selalu mengundang kami dalam rapat koordinasinya jika ada kebijakan yang akan diambil. Bahkan kami juga selalu mengundang BI untuk memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan stabilitas keuangan. Jadi tidak tepat itu jika dibilang kami kurang koordinasi,” terangnya.

Askolani menjelaskan masalah lemahnya nilai tukar kali ini lebih disebabkan ketidaksiapan Pemerintah untuk mengantisipasi adanya gejolak ekonomi global. Sehingga ketika adanya tapering off kondisi nilai tukar semakin bergejolak. Padahal dalam kurun lima tahun terakhir Indonesia mengalami pertumbuhan pesat hingga lebih dari 7%. “Untuk menjawab pelemahan rupiah sendiri kita sudah punya paket kebijakan berupa insentif pajak untuk pelaku industri. Kami pikir kebijakan itu sangat realistis untuk membantu kinerja sektor riil. Sedangkan BI memang fokus pada instrumen moneternya saja,” tutur Askolani.

Lebih jauh Askolani mengatakan pihaknya akan menyerap utang tahun ini dominan pada semester I 2014. Pasalnya, kebijakan tapering off dari Pemerintah Amerika Serikat diprediksi akan terjadi pada periode tersebut. Sehingga votalitas rupiah akan lebih terjaga hingga semester II 2014.

“Kami akan serap utang tahun 2014 dominan di semester pertama. Tujuannya selain untuk menutup defisit anggaran juga untuk mengantisipasi tapering off. Untuk itu kami juga mengimbau jangan terlalu khawatir akan kondisi nilai tukar. Lagipula nilai tukar kita memang sedang menuju keseimbangan baru,” pungkasnya. [lulus]