Sukabumi- Puluhan  pengusaha jasa kontruksi di Kota Sukabumi mendatangai tim Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan jasa Kota Sukabumi yang berada di Kantor Bappeda. Kedatangan puluhan pengusaha tersebut untuk minta kejelasan dan sekaligus melontarkan kekecewaaan mereka atas kinierja tim ULP. Tim juga dinilai tidak transparan, tidak adil serta sering terjadi monopoli pekerjaan (proyek).

NERACA

Para pengusaha Jasa Kontruksi Kota Sukabumi tersebut diterima langsung oleh kepala Bappeda Hanafi Zein  dan tim ULP kota Sukabumi di ruang rapat Bappeda. Mereka langsung melakukan musyawarah dan dialog. Para pengusaha didampingi oleh anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi Idod Juhandi Jumat (22/7).

Dalam dialognya, para pengusaha jasa kontruksi kecewa dengan kinerja tim ULP yang dinilai tidak transparan, tidak adil, diduga terjadi monopoli sejumlah proyek serta ULP dalam pelaksanaan teknisnya tidak sesui dengan aturan yang sebagaiman mestinya.

Seperti yang diungkapkan salah satu pengusaha Kota Sukabumi Lik-lik, bahwa asosiasinya yang beranggotakan 15 orang asli Kota Sukabumi,  tidak ada satupun yang lolos dalam mengikuti pelelangan di ULP sementara semua persyaratan sudah ditempuh tapi tetap tidak lolos. Sementara yang menjadi pemenang pengusaha luar Kota Sukabumi, bahkan menurutnya pengusaha tersebut sudah menjadi langganan pemenang lelang.

“ Kami tidak akan sebutkan si pemgusaha tersebut. Cuman yang menjadi heran bagi kami setiap ada pekerjaan di Kota Sukabumi si pengusaha tersebut selalu menang tanpa memperhatikam kualitas. Maka janganlah heran, kalau sebagian besar kualitas hasil pekerjaan jasa konstruksi di Kota sukabumi  di bawah standar,”ungkap Liklik.

Dia  ambil contoh pembangunan SDN CBM Cibeureum yang dibangun beberapa tahun kebelakang sampai sekarang tidak beres bahkan kontruksinya sudah tidak layak pakai, Begitu juga dengan pembangunan Terminal type A,dan RPC, juga kondisinya sama.

Padahal, kata dia, sejumlah pengusaha asal Kota Sukabumi juga tidak kalah bagus dan dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha luar Kota Sukabumi. Apakah mentang-mentang pengusaha luar Kota Sukabumi setorannya besar sehingga harus menang terus dalam setiap ada lelang proyek.

Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu pengusaha yang tergabung dalam Gapeknas Maman,  bahwa ULP di Kota Sukabumi harus transparan,adil dan sesuai mekanisme sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan, “Jangan sampai tebang pilih dalam proses pelelangan, sehingga wajar bila kami semua bertanya dan merasa kecewa atas kinerja tim ULP ini. Jadi seolah-olah pengusaha asal Kota Sukabumi tidak mampu dan diragukan dalam melakukan suatu pekerjaan. Apa yang kami lakukan ini karena kepedulian terhadap Kota Sukabumi agar kondusif,”papar Maman.

Sementara itu Komisi I DPRD Kota Sukabumi Idod Juhandi mengungkapkan kepada Neraca, sejumlah pengusaha jasa kontruksi mengadu ke komisi I tentang teknis dan mekanisme ULP yang sudah tidak adil dan tidak transparan dalam proses lelang sejumlah proyek. Dan diduga ada langganan pemenang dalam setiap lelang yang dilaksanakan oleh ULP. Untuk itu kedatanganya bersama para pengusaha untuk mencari penjelasan dan meminta keterangan dari ULP langsung.

Ketika ditanya apakah permasalahan ini cukup sampai disini Idod menjelaskan, permasalahan ini tidak cukup sampai di sini. Dirinya akan membawa permasalahan ini ke Komisi dengan teman-teman untuk dibahas bila perlu dirinya akan membawa permasalahan ini untuk diparipurnakan.

”Nanti para ketua dan anggota ULP akan kami undang dengan komisi I, rencananaya Senin mendatang, (25/7) (hari ini_red),”tegas Idod.

Usai dialog kepala Bappeda Kota Sukabumi Hanafie Zein menjelaskan dengan singkat, bahwa kedatangan para pengusaha ke ULP yang kantornya ada di wilayah Bappeda hal yang wajar-wajar saja. Hanafie juga menanggapi seandainya permasalahan ini dibawa ke pansus  menurutnya tidak  menjadi masalah.