Palangkaraya Siap Jadi Ibukota Negara - Jakarta Sudah “Sesak”

NERACA

Palangkaraya - Lama tak terdengar, isu pemindahan ibukota kembali mengemuka. Adalah Guru Besar Universitas Palangkaraya, Norsanie Darlan, yang kembali mengingatkan Pemerintah agar memikirkan upaya pemindahan ibukota pemerintahan sebagai usaha mempercepat kemajuan.

Menurut dia, melihat perkembangan pesat di Ibukota Negara Indonesia, Jakarta, agaknya perlu segera dipikirkan daerah alternatif yang representatif bagi sebuah ibukota pemerintahan dan terhindar dari kemungkinan bencana alam seperti banjir seperti yang tengah melanda Jakarta saat ini.

"Sementara Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), sekitar Palangkaraya, menawarkan luasnya lahan yang dipersiapkan untuk pemindahan pusat pemerintahan RI. Tujuannya agar pusat pemerintahan tidak terendam air. Tapi kenapa banjir yang di sana-sini menerjang kota Jakarta tidak kita pikirkan bersama untuk mencari pemecahannya. Biarlah Jakarta sebagai kota perdagangan. Namun pusat pemerintahan harus dicarikan tempat yang baru,” ujarnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemarin.

Lebih jauh Norsanie memberi contoh Malaysia, di mana sudah memindahkan ibukota pemerintahannya ke tempat yang baru, yaitu Putrajaya. Sementara Amerika Serikat (AS) juga memindahkan kantor pemerintahannya ke kota lain. “Nah, Pemerintah Indonesia juga sebetulnya bisa melakukan hal serupa, memindahkan ibukota pemerintahan,” kata dia.

Norsanie mengatakan, bencana alam banjir yang menerjang Jakarta perlu dipikirkan solusinya. Salah satu alternatif adalah memindahkan ibukota pemerintahan, dan ini perlu dicarikan solusi secepatnya sementara Jakarta sebaiknya dipertahankan sebagai kota persinggahan perdagangan antarprovinsi di masa mendatang.

Wilayah terluas di Indonesia saat ini adalah Kalimantan Tengah dengan ibukota Palangkaraya dan mudah dijangkau karena strategis letaknya, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi tanah yang datar nyaris tanpa gunung seperti yang terdapat di Sumatera. Provinsi ini juga pernah dijadikan wilayah sawah sejuta hektar.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tercatat 153.800 kilometer persegi (7,95%) dari luas Indonesia dengan jumlah penduduk saat diperkirakan sekitar 2,5 juta jiwa. Dengan demikian, lanjut Norsanie, Kalimantan Tengah dinilai strategis sebagai ibukota pemerintah Indonesia karena berada di tengah-tengah dan mudah dijangkau masyarakat Indonesia.

"Saya menduga, lambannya proses pemindahan ibukota pemerintahan itu karena ada pejabat enggan dipindahkan. Bisa jadi mereka akan memikirkan perumahan baru, dan perpindahan keluarga ke luar Jawa yang sebetulnya itu masalah pribadi, bukan kepentingan bangsa dan negara," katanya dan menambahkan bahwa persoalan yang sejatinya dikedepankan adalah mewujudkan kemajuan.

Jadi, yang perlu dipikirkan bukan pemindahan penduduk tapi kemungkinan-kemungkinan yang justru mendukung kemajuan di masa mendatang. Tidak keliru manakala sejak dini dipikirkan pemindahan sejumlah kantor kementerian sesuai dengan kondisi alam di sini seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan beberapa Kementerian lainnya.

Untuk itu, diperlukan pemikiran serius dalam upaya pemindahan ibukota pemerintahan Indonesia sehingga akan terwujud kemudahan-kemudahan bagi pemerintah, termasuk Pemprov DKI yang sekarang menghadapi bencana alam banjir.

Semakin cepat proses pemindahan ibukota pemerintah negeri ini akan semakin baik pula Indonesia di masa mendatang. “Ini persoalan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang sejatinya dipikirkan secara pasti, cepat, dan akurat sehingga semua masalah akan dapat dicarikan solusinya,” tukasnya. [ant/ardi]

Related posts