Payah, Sosialisasi BPJS

Sejak diberlakukannya mulai 1 Januari 2014, pelaksanaan jaminan kesehatan nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ternyata menuai banyak protes. Keluhan ketidakpuasan masyarakat terdengar di mana-mana. Janji manis yang dilontarkan pemerintah relatif belum terbukti.

Bukan hanya itu. Sejumlah dokter yang memiliki peran strategis dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN) juga merasa tidak puas. Sehingga tidak heran bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengadakan rapat khusus untuk merespon keluhan dokter karena mereka merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Dari pantauan kami, ada beberapa masalah yang sekarang menghantui BPJS Kesehatan. Ini semua karena pemerintah tidak sepenuh hati membentuk badan yang seharusnya sudah ada sebelum pelaksanaan Pilpres 2009, karena UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan pembentukan BPJS dalam waktu paling lama lima tahun. Namun kenyataannya baru terbentuk pada 2014.

Masalah pertama, pendaftaran peserta BPJS Kesehatan masih kacau. Ada banyak keluhan buruknya pelayanan administrasi di sejumlah kantor BPJS Kesehatan di Jakarta. Petugas tidak ramah dalam melayani masyarakat yang ingin menjadi peserta. Bahkan, petugas tak mampu memberi jawaban memuaskan kepada warga yang bertanya tentang mekanisme dan manfaat keberadaan BPJS Kesehatan.

Terus terang kita khawatir laporan Menko Kesra Agung Laksono kepada Presiden SBY bahwa BPJS Kesehatan siap beroperasi 1 Januari, hanya sekadar laporan ABS (asal bapak senang). Jumlah peserta 121,6 juta mungkin sekadar catatan di atas kertas, karena sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengumumkan berapa jumlah rakyat Indonesia yang memiliki kartu BPJS Kesehatan, dan yang belum mendaftarkan diri.

Kemudian pelayanan kesehatan terhadap peserta BPJS, pemerintah menyatakan pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan dan mendapat pelayanan yang sama. Kenyataannya, pasien di beberapa daerah tak mendapat pelayanan maksimal, bahkan cenderung dipersulit. Petugas rumah sakit pun gagap melayani pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda.

Selain itu, apabila kondisi keuangan pemerintah memadai, insentif bagi dokter dapat ditambahkan. Jangan sampai kehadiran BPJS Kesehatan justru menambah beban berat bagi dokter muda karena penghasilannya tak sepadan dengan tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang dikeluarkan selama mengikuti pendidikan kedokteran.

Lalu komitmen pemerintah mengalokasikan sekitar Rp 20 triliun setahun untuk membayar iuran bagi kaum miskin yang disebut sebagai penerima bantuan iuran (PBI). Ini perlu pengawasan ketat penggunaan anggarannya sampai dikorup oleh pihak tertentu, mengingat selama ini masih banyak rumah sakit mengeluhkan proses penggantian biaya berobat rakyat miskin. Jangan sampai BPJS Kesehatan mengulangi hal serupa seperti ini.

Sebagian besar masyarakat hingga kini belum memahami mekanisme berobat dalam program JKN. Adalah tanggung jawab Menko Kesra dan Menkes yang seharusnya gencar menyosialisasikan di berbagai media cetak maupun elektronik. Bagaimana pun mekanisme berobat jalan dan rawat inap bagi pemegang kartu BPJS harus jelas dan transparan.

Apakah pemegang kartu BPJS harus berobat dulu ke Puskesmas atau bisa langsung datang ke RS penerima pasien BPJS di daerah atau pusat? Semua ini harus dijelaskan secara terbuka dan rutin di berbagai forum dan perkumpulan masyarakat, supaya program BPJS berjalan dengan benar.

Related posts