Di tengah dinamika ekonomi Indonesia yang sedang mengalami penurunan, terindikasi dari adanya berbagai permasalahan yang dialami seperti defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan, hingga pelemahan nilai tukar rupiah, sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan kembali dapat menjadi andalan penopang perekonomian nasional.

Karena dari pengalaman masa lalu, pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan pihak asing ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara signifikan. Lantas bagaimana pembangunan ekonomi ke depan bisa tercapai sesuai dengan harapan rakyat? Fakta kinerja ekonomi Indonesia 2013 masih menyisakan berbagai persoalan yang tidak berujung, seperti pengangguran dan kemiskinan belum terselesaikan dengan baik. Begitu juga kemerosotan indeks harga saham gabungan (IHSG) merupakan pertanda minimnya investasi, pelemahan nilai rupiah, dan laju inflasi di atas prakiraan APBN 2014.

Gambaran itu menunjukkan rapuhnya ekonomi nasional terhadap konsekuensi dari terintegrasinya ekonomi Indonesia dengan negara lain. Negeri ini belum sepenuhnya siap menghadapi globalisasi sehingga sangat rentan terhadap gejolak dari kondisi luar negeri.

Nilai rupiah yang terus melemah, bahkan menembus angka kisaran  Rp 12.000 per US$, merupakan dampak dari antara lain pendanaan pembangunan ekonomi yang dominan menggunakan utang luar negeri seperti terlihat total utang luar negeri yang mencapai di atas Rp 2.000 triliun lebih sehingga menguras cadangan devisa.

Masuknya investasi asing ke Indonesia memang tak bisa dihindari sebagai konsekuensi penganut ekonomi terbuka. Apalagi dengan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) per Desember 2013, ada 5 sektor yang sebelumnya tertutup bagi investor asing, nantinya dibuka seperti pengelolaan pelabuhan 49%, operator bandara 100%, jasa kebandaraan pihak asing 49%, terminal darat untuk barang 49%, dan periklanan 51%.

Ini adalah sebuah pilihan dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi nasional. Hanya persoalannya, tujuan esensial pembangunan ekonomi yaitu kualitas kesejahteraan rakyat, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, dikhawatirkan sulit tercapai. Setiap hari kita dimasuki produk dan jasa asing, bahkan hampir semua bahan pangan diimpor seperti garam, beras, kedelai, gula, dan sayur. Padahal efek pembangunan sejatinya dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) sehingga mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Paradigma pembangunan ekonomi nasional tampaknya sekarang lebih memprioritaskan kaum kapitalis, yang kaya modal. Dampaknya tentu banyak lahan petani tergusur karena lahan dipakai untuk membangun mal, hotel, industri dan sebagainya.

Namun realitasnya hanya sebagian kecil penduduk yang bisa terserap pada angkatan kerja tersebut. Ini pun berarti pembangunan ekonomi yang didominasi modal asing tidak mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Bahkan kehadirannya menyisakan persoalan yang semakin kompleks.

Kini saatnya pemerintah perlu melakukan langkah terobosan supaya pembangunan ekonomi benar- benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Antara lain harus terus meningkatkan daya saing UMKM secara berkesinambungan dan konsisten sehingga mereka punya daya saing tinggi dan mampu survive. UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional menurut data BPS, dapat menyerap 99,04% lapangan kerja dan mampu memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 57,5% atau Rp 1.451,4 triliun. Semoga!