Jakarta – Kalangan akademisi dan pengamat menilai rezim suku bunga tinggi akan mewarnai ekonomi nasional pada tahun ini. Dampaknya tentu saja mengganggu likuiditas di pasar finansial domestik sehingga mengancam pertumbuhan dana masyarakat di perbankan. Indikasi ini terlihat dari penerbitan surat utang negara (SUN)  dalam denominasi dolar AS sebesar US$4 miliar, yang terbesar dalam sejarah keuangan di Republik Indonesia.

NERACA

Guru Besar Ekonomi UGM Sri Adiningsih melihat pemberlakukan rezim bunga tinggi akan terus terjadi selagi pemerintah masih mengandalkan dana asing untuk menjaga stabilitas rupiah. Sehingga dengan adanya kebijakan penerbitan global bond senilai US$4 miliar dapat dipastikan tidak bermanfaat sama sekali. Justru dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam jangka yang panjang.

“Total utang pemerintah di luar negeri sudah sampai lebih dari US$2.000 miliar. Jika ditambah lagi sudah pasti itu semakin mencederai fundamental ekonomi makro kita. Jadi hingga saat ini saya menilai pemberlakuakn rezim bunga tinggi akan terus belangsung hingga waktu yang belum diketahui,” ujarnya kepada Neraca, akhir pekan lalu.

Sri menjelaskan hingga saat ini rupiah terus mengalami tekanan dari tingginya defisit transaksi berjalan (current account). Belum lagi tekanan dampak dari besarnya dana asing yang masuk dalam jangka pendek atau investasi portofolio. Jika kembali ditambah dengan penerbitan global bond yang baru,  artinya rupiah dipastikan akan terus mengalami tekanan dari pengaruh asing.

“Bagaiaman rezim suku bunga tinggi bisa rendah kalau rupiah terus tersandera oleh kebijakan asing. Penerbitan utang baru itu kan untuk mengantisipasi adanya tapering off yang sudah menunjukan fundamental rupiah yang tidak kokoh. Jadi kebijakan The Fed terus-menerus akan menjadi hantu bagi rupiah,” jelas Sri.

Utang baru tersebut dampaknya juga akan mencederai APBN dalam waktu panjang. “Dalam jangka pendek cadev (cadangan devisa) memang akan terlihat membaik. Tapi dalam jangka panjang yang cedera bukan rupiah saja,  tapi APBN kita akan terus-menerus terbelenggu utang luar negeri,” ujarnya.

Untuk itu Sri mengimbau agar BI segera perketat kebijakan makro prudensial dengan menjaga pertumbuhan ekspor dan impor. Sedangkan pemerintah sebagai pemegang kebijakan fiskal harus memperkuat koordinasi dengan BI. Juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri khususnya yang berbasis ekspor.

Menurut pengamat ekonomi Indef Eko Listianto, sepanjang tahun 2014 Indonesia akan diliputi rezim bunga tinggi. Pasalnya, pengurangan stimulus oleh The Fed  akan dikurangi secara perlahan dimulai dengan US$10 miliar, dan akan ditambahkan jika terus membantu perbaikan ekonomi AS.

“Setelah pengurungan stimulus akan dilakukan evaluasi, jika terus membaik akan ditambah porsinya dan tentu ini akan berdampak padabunga di Indonesia yang akan masih tetap tinggi agar tetap menarik”, ungkapnya.

Dia menambahkan, kemungkinan akan ada perubahan dalam suku bunga tinggi tersebut jika situasi Pemilu lancar dan pemerintahan yang baru terpilih hanya dalam satu putaran saja. Pada pemerintahan yang baru ini, menurut dia akan ada kebijakan unutk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.

Dia mencontohkan seperti biasanya ada program 100 hari kerja pertama, kemudian penurunan bunga akan mungkin terjadi. Karena jika pemerintahan yang baru tidak menurunkan bunga, otomatis akan timbul pertanyaan publik, apa bedanya pemerintahan yang baru dengan yang lama.

Terkait penerbitan SUN dalam bentuk global bond, menurut dia, ini hanya menahan pelemahan rupioah sementara bahkan dalam waktu jangka pendek saja. Dia menilai, meski ditahan dengan global bond dan menarik banyak investor AS, tetap saja ini tidak efektif.

“Nilai tukar menjadi indikasi fundamental suatu negara. Sehingga akan jauh lebih baik jika utang digunakan unutk hal-hal yang sifatnya produktif, bukan hanya unutk menahan rupiah”, katanya.

Selain itu, dia mengimbau langkah esensial yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperbaiki neraca pembayaran yang terdiri dari berbagai macam. salah satunya dan yang paling memberatkan adalah neraca perdagangan, di mana terdapat migas dan non migas.

Menurut dia, dalam sektor non migas sudah mulai ada perbaikan peningkatan ekspor. Tetapi, impor Migas khususnya untuk BBM masih cukup tinggi dan membuat rupiah terus tergerus. “Sehingga ini harus diantisipasi, jika impor masih tinggi tentu akan mengganggu rupiah”, katanya.

Terlalu Konvensional

Guru Besar Ekonomi Universitas Brawijaya Prof Dr Ahmad Erani Yustika mengatakan,  Bank Indonesia (BI) telah mengambil keputusan untuk menahan BI Rate  7,5% sebagai langkah antisipasi terhadap ekspektasi inflasi dan tekanan nilai tukar.  Sampai kini BI, masih memandang BI Rate masih dipandang kredibel untuk menunjukkan deskripsi suhu perekonomian dalam beberapa bulan mendatang.

"Pandangan BI tersebut sebenarnya terlalu konvensional dan cenderung text-book. Beberapa negara lain, khususnya di ASEAN tidak lagi menempatkan suku bunga acuan harus lebih tinggi daripada inflasi untuk meredam ekspektasi inflasi,"ujarnya, akhir pekan lalu.

Lebih lanjut Erani memaparkan BI amat yakin bahwa kebijakan menaikkan BI Rate merupakan formula paling efektif saat ini untuk menekan inflasi dan jatuhnya nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, sejak dua bulan terakhir secara agresif BI Rate telah mengalami kenaikan sekitar 175 basis poin.

"Ini tentu saja mengakhiri rezim tingkat suku bunga acuan rendah yang dijalankan BI dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pasca-inflasi tinggi 2008 lalu. Awalnya BI menempuh operasi pasar untuk meredam penurunan nilai tukar, namun instrumen tersebut dirasakan tidak manjur,"ungkap Erani

Di lain pihak,  sambung Erani, BI juga tidak melihat inisiatif progresif yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi keadaan defisit transaksi berjalan, sehingga kebijakan BI Rate diambil oleh BI sebagai alternatif operasi pasar.

"Tetapi jika dilihat perkembangan akhir-akhir ini, di mana rupiah sudah menyentuh angka Rp 12.000/dolar, maka efektivitas instrumen BI Rate pun mendapatkan kritik yang sangat tajam dari berbagai kalangan, bahkan juga oleh pemerintah,"terang Erani.

Namun, saat ini kondisinya agak berbeda karena sumber defisit transaksi berjalan itu tak hanya berasal dari neraca modal dan jasa, tetapi juga dari neraca perdagangan, baik migas maupun nonmigas. Inilah yang membuat analis berpikir bahwa fundamental ekonomi nasional rapuh.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business Prof Dr Anthony Budiawan mengatakan, permasalahan terbesar atau utama yang masih menimpa dan dihadapi oleh Indonesia yaitu defisit neraca pembayaran. Oleh karena itu, rezim bunga tinggi masih tetap ada dengan ditandai dengan ketatnya likuiditas di pasar dan rezim ini akan bisa berlangsung tahun ini.

"Perlu diperhatikan dan bersikap hati-hati atas gejolak nilai tukar, suku bunga tinggi, dan gejolak likuiditas ini. Oleh karenanya, perlu mencermati kualitas kredit menjadi sangat penting dengan tetap menjaga pertumbuhan dana perbankan," kata dia.

Pada tahun ini, lanjut dia, diperkirakan BI Rate dan suku bunga pinjaman 2014 akan jauh lebih tinggi daripada 2013, dengan kemungkinan BI Rate ini masih akan naik lagi pada awal tahun ini. Hal itu tentu saja akan membuat pertumbuhan ekonomi 2014 melambat, pertumbuhan kredit berkurang, investasi melambat.

"Di samping itu, penaikan suku bunga juga akan menahan laju pertumbuhan konsumsi masyarakat karena suku bunga yang tinggi cenderung membuat masyarakat menunda konsumsi dan lebih memilih menabung," ujarnya.

Anthony juga menjelaskan merosotnya nilai tukar rupiah dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan ekonomi. Dampak negatifnya, akan membuat harga barang yang mempunyai komponen impor akan menjadi lebih mahal. Sekali lagi, konsumsi akan tertahan. Dampak positifnya, merosotnya nilai tukar rupiah akan membuat permintaan impor berkurang dan permintaan ekspor naik. 

Pengamat ekonomi Rizal Ramli menilai kenaikan BI Rate ikut memperlambat keadaan ekonomi Indonesia. Dia pun berharap agar BI tidak kembali menaikkan suku bunga acuan dalam rangka menekan nilai tukar rupiah. Namun begitu, kebijakan fiskal juga harus mampu mendorong kebijakan moneter untuk lepas dari defisit neraca pembayaran.

Sehubungan dengan itu, ia minta pemerintah dan perbankan tidak memberlakukan pengetatan likuditas dan kredit secara merata (homogen). "Sektor-sektor yang sudah jenuh, seperti properti di perkotaan, kreditnya memang harus diperketat. Namun khusus untuk daerah-daerah penghasil komoditas ekspor justru harus diberi insentif dan tambahan alokasi kredit," ucap Rizal, kemarin. nurul/lulus/bari/iwan/mohar