Perilaku Pemilih dalam Demokrasi ala Indonesia - Oleh: Aries Musnandar, Dosen UIN Malang

Banyak orang di Indonesia ingin jadi Presiden karena mereka merasa mampu bisa memimpin negeri yang besar ini. Entah apa yang menjadi tolok ukur dalam menilai dirinya sendiri sehingga para calon Presiden ini menganggap dirinya layak jadi Presiden RI. Disisi lain rakyat Indonesia begitu mudah tertambat hatinya pada berbagai propaganda kalangan elitis selebritas melalui media massa baik cetak dan non cetak yang menaikan tingkat popularitas sebagian kalangan masyarakat di Indonesia.

Manakala pemberitaan tentang dirinya demikian gencar ditayangakan dan diberitakan secara baik dan mengandung unsur pencitraan maka para elite dan selebritas ini pun yakin bahwa dirinya berada "diatas angin" untuk menarik simpati banyak orang. Dengan demikian apabila sang elite dan selebriti ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun masuk dalam kontestasi eksekutif mereka merasa yakin bahwa masyarakat luas akan memilihnya. Masyarakat yang simpati terhadap mereka pun merasa klop dan nyaman memilih yang bersangkutan karena selama ini secara kasat mata masyarakat melihatnya para calon yang akan diplihnya itu menampilkan wajah keteduhan.

Padahal, mencari calon pemimpin dan elite yang akan mengemban amanah rakyat itu tidak cukup hanya dengan melihat faktor lahiriah semata tanpa secara jeli dan sungguh-sungguh memerhatikan hasil kerja yang bersangkutan terkait persoalan kesejahteraan khalayak ramai dan masalah sosial lainnya. Hal ini dikarenakan menjadi penyelenggara negara apalagi di level nasional tentu berbeda iklim dan niatnya dengan berbagai posisi yang dijalankan para calon yang akan dipilih. Masyarakat kebanyakan kurang memerhatikan persoalan-persoalan kinerja sang calon dari sisi karya-karyanya bagi kesejahteraan masyarakat dan pengalaman dalam memimpin dalam arti luas. Masyarakat awam melihat sosok pemimpin dengan amat sederhana, mereka mudah jatuh hati pada sosok-sosok yang kerap ditampilkan positif baik yang sengaja ditampilkan media massa maupun yang dikemas dengan maksud kampanye oleh sang calon yang akan dipilih tersebut.

Fenomena Jokowi yang melesat popularitasnya gara-gara kegiatan blusukan dan pendekatan humanis beliau terhadap rakyat kebanyakan mengindikasikan bahwa masyarakat awam tidak begitu memerhatikan hasil kinerja terlebih dahulu (the what) melainkan lebih tertarik untuk menaruh perhatian pada cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan rakyat (the how). Hanya dengan gebrakan Jokowi semacam ini popularitas Jokowi langsung meroket meskithe whatyang ditampilkan kepemimpinan Jokowi masih belum tampak secara signifikan bahkan hingga tulisan ini dibuat persoalan macet, banjir dan kesemrawutan di Ibukota belum menunjukkan hasil menggembirakan. Namun demikian langkah-langkah populartias yang dilakukan Jokowi pun telah menyihir masyarakat sehingga dengan mudah menjatuhkan pilihannya pada sosok Jokowi. Dalam berbagai survei yang dilakukan sejumlah lembaga survei ternyata peringkat beliau selalu nomor satu sehingga bila pemilihan Presiden dilakukan hari ini tentu Jokowi akan terpilih menjadi Presiden RI.

Perilaku pemilih kita kebanyakan amat sangat simpel, sederhana dan menggampangkan persoalan, sementara itu kalangan masyarakat lain yang relatif berada dalam kelompok menengah keatas biasanya amat kritis dan tidak mudah disuguhkan dengan cara-cara pencitraan para elite politik. Sesungguhnya daya kritis seperti yang dilakukan kalangan akademisi, kelompok menengah keatas diperlukan dalam iklim demokrasi kita, namun oleh karena sebagian besar masyarakat masih amat mudah dipengaruhi hal-hal subyektifitas seperti kemasan pencitraan maka kualitas demokrasi dinegeri ini masih perlu ditingkatkan. Pendidikan politik rakyat mesti terus menerus dilakukan agar masyarakat luas menjadi lebih hati-hati dalam memilih para pemimpin dan penyelenggara negara.

Beberapa waktu lalu saya pernah menulis artikel tentang pentingnya para pemimpin yang menduduki jabatan seperti kepala daerah dan Presiden dibuatkan sistem penilaian unjuk kerja yang obyektif dan representatif. Penilaian unjuk kerja bagi para pemimpin ini disusun berdasarkan prinsip SMART (specific, measureable, attainable dan time bounded), artinya bahwa setiap program kerja yang dibawah kendali pimpinan dibuatkan sasaran tugas yang spesifk, terfokus jelas, dapat diukur atau dinilai sehingga tidak muluk-muluk, mudah diraih dan dicapai serta dibatasi oleh waktu. Tentu sebelum penialaian dilakukan diawal pemerintahannya telah dibuatkan sasaran-sasaran yang SMART itu kemudian disetujui untuk dilaksanakan. Sistem penilaian semacam inifair, transparan (mudah diketahui khalayak), jelas dan dimengerti masing-masing pihak yang terlibat serta cukup adil. Namun sayang sampai sekarang penilaian unjuk kerja pimpinan di tingkat daerah maupun nasional belum memiliki standar yang lebih baik, obyektif dan terukur. (uin-malang.ac.id)

Related posts