Tahun 2014 ini barangkali akan menjadi tahun ujian yang sangat berat bagi 141 BUMN dan keseluruhan korporasi di Indonesia. Momentum politik harus dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh, pendulum itu dapat bergerak liar ke mana-mana, sang free rider akan dengan sangat kreatif memanfaatkan ketidak-pastian situasi.

Sebentar lagi pada bulan April dilangsungkan pemilihan legislatif dan DPD, bulan Juli agendanya pilpres yang pasti tidak akan berlangsung satu putaran. Jika ada pilpres sekual kedua, maka pilpres dapat berlangsung pada September, praktis seluruh hari pada 2014 menjadi tahun politik.

BUMN dan korporasi dengan agenda strategis akan mendapatkan eksposur politik lebih besar. Ini disebabkan langkahnya menuntut interaksi dengan berbagai lembaga negara, masyarakat, elemen politik, publikasi sampai dengan elemen keamanan. Konsekuensi langsungnya adalah biaya, sementara korporasi itu sendiri dituntut patuh dan mutlak mengikuti prosedur governansi.

Inilah sebetulnya tantangan direksi BUMN dan pengurus korporasi Indonesia. Mengoperasikan korporasi pada kondisi normal adalah biasa, melaporkan ritual kenaikan laba per tahun tidak mengherankan, namun mampu membawa BUMN serta korporasi dan survive dalam turbulensi politik nasional adalah sangat luar biasa. Politik adalah ranah yang bukan merupakan bisnis inti korporasi Indonesia, namun pengaruh politik tidak dapat disangkal akan memberikan dampak di sektor ini. Inilah substansinya jika akan menyematkan predikat direksi tangguh kepada pengurus BUMN dan korporasi nanti.

Tradisional

Korporasi berpolitik sebetulnya bukan isapan jempol. Di negara sudah berkembang dengan standar etika bisnis tinggi, bahkan melakukannya pula. Di AS pada Pilpres 2012 lalu, pihak Barrack Obama ternyata menggandeng enam korporasi skala global seperti Apple, The Gap, The Whole Food Market, Google, Starbuck dan Nike. (SP500, 2008) Dana yang digelontorkan korporasi untuk membiayai kemenangan Obama mencapai 316 juta dolar AS. Pihak Mitt Romney dari Partai Republik pun membawa gerbong korporasi seperti Tyco International, ExxonMobil, Halliburton, CIGNA, Chevron, Ford, Walmart dan General Motors.

Dalam perspektif politik Indonesia 2014, kecurigaan publik memang beralasan jika BUMN serta korporasi pada tahun ini akan menjadi sasaran target politik terutama penguasa incumbent. Indikasinya ada, misalnya, sejumlah manuver untuk judicial review kekayaan negara dalam BUMN. Uji materi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 huruf g soal kekayaan negara yang dipisahkan itu dicurigai sebagai alibi untuk memuluskan akuntansi enjinering dalam rangka memperdayai BUMN. Begitupun soal dana CSR BUMN sedikitnya 2,5 persen dari laba bersih Rp 139 triliun (2012) juga disebut-sebut rawan digunakan untuk tujuan politik praktis yang bakal merusak kinerja BUMN.

Namun, jika dirunut fakta-fakta kejahatan korporasi Indonesia yang berhasil diungkap KPK, modusnya kebanyakan masih tradisional terutama pada sisi pengadaan barang dan jasa. Beberapa korporasi yang tercatat melakukan ini, misalnya, PT Citra Mandiri Metalindo Abadi dalam kasus simulator SIM, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya dalam lingkaran kasus Hambalang, PT Maxxima Innovative Engineering dalam kasus SEA Games XXVI Palembang 2011, PT Duta Graha Indah juga dalam kasus wisma atlit SEA Games XXVI, jaringan 175 korporasi milik Gubernur Atut Chosiyah dalam pengadaan Alkes Tangsel dan Provinsi Banten serta seluruh proyek-proyek di Banten, PT Ghalia Indonesia Printing (GIP) dalam kasus wanprestasi UN SMU, Kernel Oil Pte Ltd dalam kasus Rudi Rubiandini, PT Indoguna Utama dalam kasus kuota impor daging sapi dan masih banyak lagi.

Ancam Produktivitas

Sangat sibuknya agenda politik nasional, pada saat yang bersamaan akan diberlakukan pasal kejahatan korporasi oleh KPK pada tahun ini adalah ancaman kontraproduktif yang sangat serius bagi BUMN dan korporasi Indonesia. Dapat dipastikan, para direksi korporasi Indonesia tentu tidak mau menjadi orang pertama sebagai rujukan hukum atau yurisprudensi dengan konsekuensi bui.

Kondisi ini tentu membahayakan, karena kegiatan produksi di Indonesia menjadi akan terpengaruh langsung atau tidak langsung. Jika seluruh pengurus korporasi Indonesia serentak memperlambat produktivitasnya, maka target GDP 1,2 triliun dolar AS pada tahun 2014 akan terancam.

Gagasan memberlakukan kejahatan korporasi memang baik dalam framework menggelorakan semangat pemberantasan korupsi, namun sebaiknya KPK berhitung ulang cost and benefit-nya, terlebih pada tahun politik 2014. Salam kondisi normal saja, yakni tidak diberlakukan pasal kejahatan korporasi, pengurus korporasi dengan sendirinya mengerem laju operasionalnya untuk menjaga jarak dengan kepentingan politik. Jika KPK tetap memaksakan pasal baru ini padahal sosialisasi belum masif dilakukan, maka akan semakin banyak pengurus korporasi Indonesia menginjak pedal rem bisnisnya semakin dalam.

Dampak secara ekonomi akan terasa, pada saat rakyat justru membutuhkan banyak uang, pasokan barang dan jasa justru tersendat. Ini akan memunculkan gejala high cost economy baru. Harga akan naik, inflasi terkerek dan akan semakin banyak angka pengangguran dan kemiskinan baru.

KPK sebaiknya melakukan kalkulasi ekonomi dengan matang sebelum mengimplementasikan beleid baru ini. Itung-itungan nilai korupsi Indonesia sampai 2013 ini konon Rp 168 triliun atau sekitar 15,27 miliar dolar AS atau 1,27 persen dari total produktivitas korporasi Indonesia yang diharapkan 1,2 triliun dolar AS.

KPK tidak ubahnya seperti hendak membunuh nyamuk dengan bom nuklir! (haluankepri.com)